SK PJOK

indah_mariati Jun 13,2014
Kepada Yth. 1. TL OSP - 5 Jateng 2. TL KMP Wil 2 3. Pimpro PNPM MP Dengan hormat, Saat ini kami sedang bergelut dengan pencairan BLM PNPM Tahun 2014. Ditingkat pemda kami mendorong agar SK-SK terkait PNPM Perkotaan bisa difasilitasi. Alhamdulillah SK-SK sudah bisa teratasi, namun ada satu SK yang dikembalikan oleh Bagian Hukum terkait dengan SK PJOK PNPM Perkotaan. Bagian hukum belum bisa menerbitkan SK Bupati terkait dengan SK PJOK PNPM Perkotaan dengan alasan : a. Dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Perkotaan Tahun 2012, halaman 78 tertulis bahwa PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Kepala Satker PBL atas usulan Walikota/Bupati untuk pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan atau desa. Atas dasar ini, bagian hukum mengembalikan ke Bappeda selaku yang mengusulkan SK tersebut. Fasilitasi sudah kita sampaikan ke Bappeda, bahwa yang benar adalah PJOK diangkat berdasarkan SK Bupati seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan dokumen pencairan BLM. Namun demikian pihak hukum tidak mau meneruskan karena sudah sangat jelas ada dalam pedoman PNPM Perkotaan. Jika memang terjadi kesalahan harusnya disertai dengan surat atau ralat pedoman pelaksanaan PNPM Perkotaan. Akibat terkatungnya masalah ini salah satunya terkait dengan proses pencairan dan operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemda dalam mendukung kerja PJOK tidak bisa segera dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, kami memohon bantuan agar segera diterbitkan ralat pedoman pelaksanaan PNPM Perkotaan. Jangan sampai komitmen pemda terhalangi dengan pedoman yang masih keliru. Jangan lupa penanggalan surat bisa diperhatikan.. Terima kasih atas perhatiannya. Biar lambat asal selamat. Revisi lebih cepat, lebih cepat selamat.

Tanggapan 1

Posted by |Jun 18, 2014|
  1. Kepada Yth, Rekan Dade Saripudin Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Berikut ini disampaikan tanggapan dari Deputy Team Leader KMP terhadap informasi yang anda sampaikan: --- Sehubungan dengan tulisan dan permohonan saudara Dade Saripudin melalui Pengaduan online tanggal 13 Juni 2014, dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Penerbitan Surat Ralat dan Revisi pedoman pelaksanaan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya Sub Bab yang mengatur perihal pengangkatan PJOK sedang dalam proses. Semoga dalam waktu dekat dapat segera selesai dan dikirimkan ke seluruh kota/kabupaten. 2. Sambil menunggu selesainya penerbitan surat ralat dan revisi pedoman pelaksanaan, maka seluruh PJOK yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota maupun berdasarkan surat keputusan Satker PBL Provinsi, masih tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai PJOK. Sedangkan apabila masih terdapat kota/kabupaten yang belum menerbitkan surat pengangkatan PJOK, maka mekanismenya mengikuti ketentuan dalam surat ralat dan revisi Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang segera akan diterbitkan. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam, Deputy Team Leader KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah-2 Tafjani Kholil, SH MM --- Demikian yang dapat disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PPM Pusat mengucapkan terima kasih kepada Deputy Team Leder KMP atas fasilitasinya. PPM PNPM Mandiri Perkotaan II

Tanggapan 2

Posted by indah_mariati |Jun 19, 2014|
  1. terima kasih atas kesigapannya dalam menanggapi persoalan di tingkat kabupaten. Berharap kedepan kita lebih baik dan lebih teliti lagi.. salam PNPM Dade:s:s:s:s:s:s

Tanggapan 3

Posted by indah_mariati |Jul 2, 2014|
  1. Mohon informasi perkembangan revisi sk pjok dalam pedoman pelaksanaan pnpm perkotaan. Pihak Pemda Kab. Karanganyar sudah menanyakan kembali sebagai landasan dalam pembuatan SK PJOK. terima kasih Dade

Tanggapan 4

Posted by indah_mariati |Jul 2, 2014|
  1. Mohon informasi perkembangan revisi sk pjok dalam pedoman pelaksanaan pnpm perkotaan. Pihak Pemda Kab. Karanganyar sudah menanyakan kembali sebagai landasan dalam pembuatan SK PJOK. terima kasih Dade

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.