Pengaduan On-Line

CALEG CALEG CALEG !!!!!!!!

gulamerah Jan 8,2009
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG P2KP YANG MENYATAKAN BAHWA SEORANG FASKEL DAN JAJARANNYA KEATAS ATAU KE BAWAH TIDAK BOLEH MENJADI PEGAWAI NEGERI APALAGI MENJADI CALEG ALIAS CALON LEGISLATIF SEKALI LAGI LAGI CAALLEEGG!!! akan tetapi kenapa praktek seperti ini masih terjadi, bahkan terkesan ditutupi dengan rapi DENGAN DALIH NANTINYA AKAN MEMPERMUDAH DALAM URUSAN BIROKRASI....!!!!! bagaimana tidak lanjut akan hal tersebut diatas????atau jangan jangan yang diatas FASKEL juga ada permainan seperti ini:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?

Tanggapan 1

Posted by |Jan 9, 2009|
  1. Kepada Yth, Rekan Soeno Surahmat di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan via SMS. Sepengetahuan kami berdasarkan surat perjanjian kerja (SPK) tidak mengatur bahwa seorang Faskel (sampai dengan Korkot) tidak boleh menjadi pegawai negeri atau menjadi calon legislatif (caleg). Pada pasal 5 mengenai SANKSI pada surat perjanjian kerja (SPK) tertulis; Pasal 5 SANKSI (1) PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan gaji sebesar 4% per hari apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima (mangkir) dan tanpa pemberitahuan/tanpa ijin PIHAK PERTAMA; (2) PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan, apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dan diterima (mangkir) serta tanpa izin selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; b. PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai jadwal kegiatan program (millestone) tanpa alasan yang jelas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA; c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi standard pencapaian indikator kinerja pada tahap kegiatan yang telah berlangsung sesuai tanggungjawabnya sebagaimana disebut pada Pasal 2 tanpa penjelasan yang dapat diterima sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. d. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebut pasal 4 tanpa penjelasan yang dapat diterima PIHAK PERTAMA (3) PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan gaji sebesar 50% dari gaji apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut disebut pasal 5 ayat 2 sehingga dikeluarkan surat peringatan kedua; b. PIHAK KEDUA melakukan manipulasi data SIM dan/atau secara sengaja lalai melakukan tugas updating data SIM; c. PIHAK KEDUA melakukan manipulasi laporan. (4) PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan/atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut pasal 5 ayat 3. (5) PIHAK PERTAMA langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PIHAK KEDUA dan akan diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum serta PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, apabila: a. PIHAK KEDUA melakukan pemindahtangan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA; b. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-P2KP atau dana kegiatan program PNPM lainnya; c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan kebohongan publik seperti membantu BKM/UP-UP/KSM membuat bukti-bukti palsu laporan keuangan; d. PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan perbuatan yang melanggar hukum negara. (6) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri pada saat kegiatan berjalan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PNPM P2KP (biaya pelatihan yang bersangkutan) untuk dikembalikan ke Kas Negara. ----- Keterangan: PIHAK PERTAMA adalah Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)- Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi. PIHAK KEDUA adalah Fasilitator/Senior Fasilitator/Askorkot/Korkot Untuk informasi lengkap mohon lihat Surat Perjanjian Kerja (SPK). Demikan informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wasalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan-P2KP

Tanggapan 2

Posted by gulamerah |Jan 10, 2009|
  1. selamat malam P2KP menurut informasi yang saya pernah dengar, katanya ada peraturan yang diturunkan dari jakarta yang isinya melarang seorang FASKEL DAN JAJARANNYA untuk menjadi seorang CALEG! apakah memang ada peraturan seperti itu:?:?:? malahan saya dengar dari teman saya ada KORKOT yang daftar jadi CALEG trus sekarang dikeluarkan dari P2KP. tapi kenapa tanggapan dari P2KP koq cuma begini aja!!!atau memamg ada orang - orang P2KP yang jadi CALEG tapi ditutup tutupi:?:?:?:?

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.