Pemutusan Kontrak

Oct 10,2014
Saya hanya ingin penjelasan,jika permasalahannya adalah Penempatan Tenaga Ahli Urban Planner di KMW PNPM MP Provinsi Riau yang seyogyanya mendampingi Korkot OC 01 Kota Pekanbaru dalam melaksanakan PLPBK yang baru ditempatkan pada bulan April 2012 dipindah tugaskan ke Provinsi Aceh Darussalam pada bulan Juli 2012, serta kurangnya pemahaman Koordinator LKM Marhum Pekan dan kelalaian Fasilitator Korkot OC 01 PNPM MP Kota Pekanbaru dan KMW dalam mendampingi LKM Marhum Pekan yang tidak memperhatikan kontrak/surat perjanjian sehingga saya diputuskan kontrak padahal dalam perjanjian kontrak berlangsung selama 5 bln tetapi karena keterlambatan perekrutan TAPP saya harus mengerjakan pekerjaan selama 3 bulan dan dibulan ke 3 tersebut saya harus menyelesaikan. Akibatnya saya mengundurkan diri karena tidak menyanggupi jika pekerjaan itu dikerjakan 3 bulan. Konsekuensinya pembayaran saya di potong Rp.7.000.000..namun setelah berjalan bbrp bulan saya menerima surat : Surat SNVT PBL Prov. Riau No. U.M.01.IV/PNPM-MP/PBL/Riau/12/2013 Tentang Fasilitasi Korkot Kota Pekanbaru terhadap penagihan kelebihan Pembayaran sebesar Rp.8.250.000 kepada mantan TA PP ( Saudara Irham Temas Sutomo) dalam surat tersebut terjadi kelebihan pembayaran sehingga saya harus memulangkan lagi Rp.8.250.000 Pertanyaan saya 1. Apakah ini wajar terjadi dan dibebankan kepada saya selaku TAPP 2.Saya tidak pernah di panggil untuk di periksa sehingga sy tidak memiliki hak jawab dan klarifikasi atas kejadian yang berlaku kepada saya 3. Jika saya harus membayar pengembalian kemana kah harus saya bayar apakah ke rek LKM atau ke kas Negara 4.Yang paling menyakitkan adalah datangnya Tim LKM dan Fasilitator kerumah Orang Tua saya dengan membawa polisi sehingga membuat shock orang tua saya, ini sudah jelas2 mencemarkan nama baik..karena saya tidak pernah di periksa,divonis sbg tersangka bahkan tidak tahu menahu soal pemeriksaan ini (yang sy terima hanya surat utk mengembalikan kelebihan pembayaran) tetapi mereka membawa aparat kepolisian dan terhadap kasus ini saya akan menuntut keadilan seadil adilnya karena saya tenaga terdidik bukan maling(saya akan tuntut kalau ini tidak diklarifikasi) 5.Saya bukan tidak mau mengembalikan uang tersebut..saya hanya mau diperlakukan sebagai tenaga ahli ,karena saya melamar menjadi TAPP dengan berbagai pertimbangan bukan hanya karena uanag TAPP yang tidak seberapa dibanding keahlian saya yang saya milik Ket: No Reg Pengaduan 0017-11471-0512 Hormat saya Tenaga Ahli yang diperlakukan seperti Koruptor/Maling IRHAM TEMAS SUTOMO ST.MT

Tanggapan 1

Posted by |Oct 10, 2014|
  1. Yth. Irham Temas Sutomo ST,MT di tempat Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Pengaduan Rekan Irham akan kami klarifikasikan kepada Team Leader KMW Provinsi Riau untuk mendapatkan penjelasan lebh lanjut atas hal tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Salam, PPM- PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah

Tanggapan 2

Posted by |Oct 16, 2014|
  1. Berikut kami sampaikan tanggapan dari KMW Provinsi Riau dan tindak-lanjut yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah ini, sebagai berikut : Yth. Sdr Irham Temas Sutomo ST.MT Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif saudara menyampaikan pengaduan terkait dengan masalah pemutusan kontrak. Dalam kesempatan ini KMW juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penanganan masalah selama ini, terdapat tindakan maupun ucapan yang kurang berkenan. Sebagaimana diketahui bahwa program PLPBK merupakan program yang pertama kali dilaksanakan di Kelurahan Kampung Bandar Kota Pekanbaru sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari terjadi beberapa kendala dan permasalahan ( sebagaimana diuraikan dalam surat pengaduan saudara ) . Salah satu permasalahan yang kemudian melibatkan saudara adalah terkait dengan kontrak Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif ( TAPP ) yaitu keterbatasan waktu dalam menyelesaikan output pekerjaan dan adanya beberapa perubahan dalam hal prioritas lokasi kegiatan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan saudara tidak melanjutkan kontrak . Bapak H. Sofyan Hamid selaku Koordinator LKM Marhun Pekan ( Pihak 1 ) dapat menerima keberatan dan pengunduran diri Saudara sebagai TAPP. Selanjutnya, BKM melakukan pembayaran senilai total Rp 17.500.000.- dan menyisakan senilai Rp 7.500.000.- dengan asumsi sisa dana tersebut akan dibayarkan kepada tenaga ahli yang akan melanjutkan kontrak TAPP. Sampai pada tahap ini, baik pihak BKM maupun Saudara dapat menerima keputusan tersebut. Masalah timbul ketika dilakukan audit BPKP tahun 2013 karena terjadi ketidaksesuaian antara nilai kontrak TAPP dengan pembayaran yang dilakukan oleh BKM kepada saudara. Ketika dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena TAPP mengndurkan diri maka pihak BPKP berpendapat bahwa perhitungan pembayaran harus sesuai dengan bunyi pasal2 yang tercantum dalam kontrak yaitu pasal 8 tentang Sanksi dalam ayat 5 yang berbunyi: Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri pada saat kegiatan berjalan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi pengembalian biaya sebesar 60% dari biaya imbalan kerja yang telah di terima PIHAK KEDUA untuk dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA. Rekomendasi BPKP (LAI 196/PW04/2/2013) adalah memerintahkan KMW dan Koorkot OC 1 PNPM MP Kota Pekanbaru agar menfasilitasi LKM Marhum Pekan menagih kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp 8.250.000.- kepada mantan TAPP ( Sdr. Irham Temas Sutomo ST.MT ) dan menyetorkan ke Kas LKM Marhum Pekan. Demikian uraian kronologis yang menjadi pertanyaan saudara dengan beberapa catatan sebagai berikut : 1.Atas pengaduan Saudara kami diingatkan untuk memberikan kesempatan kepada saudara menyampaikan klarifikasi. Apalagi jika mengingat selama saudara menjadi TAPP telah menjalankan tugas secara profesional dengan penuh dedikasi dan idealisme serta pengabdian tulus bagi pembangunan Kelurahan Kampung Bandar 2.Melalui kontak dengan tim fasilitator kami menyampaikan apresiasi atas inisiatif & kehadiran Saudara dalam musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2014 ( dihadiri BKM, aparat kelurahan, KMW, Tim koorkot, dan SF ) 3.Berdasarkan hasil musyawarah tanggal 13 Oktober 2014 tersebut seluruh pihak dapat memahami kekurangan & kelemahan masing- masing. 4.KMW, Tim Koorkot, dan BKM menyambut baik kesediaan saudara untuk menerima & menindaklanjuti rekomendasi temuan BPKP tersebut 5.Harapan KMW, Tim Koorkot Pekanbaru, BKM dan aparat kelurahan yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah tetap menjalin kerjasama & komunikasi dengan Saudara sesuai dengan keahlian yang merupakan aset bagi kemajuan Kampung Bandar. Demikian tanggapan kami, atas perhatian dan kesediaan Saudara menerima penjelasan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Sapto Nugroho TA Monev OC 1 Provinsi Riau Salam PPM-PNPM Mandiiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.