pelengsengan sungai

Mar 31,2015
assalamualaikum wr. wb. salam kenal admin, saya ibnu hajar mewakili warga di lingkungan dusun bogem rt.6 tw 2 kelurahan kebon agung kec. sukodono kab. sidoarjo saya ingin mengajukan permohonan pembuatan plengsengan sungai di daerah kami krn bahu jalannya sudah mulai terkikis air sungai dan jalan inilah satu2 akses keluar masuk ke rumah kami .apakah pembuatan plengsengan termasuk dlm program p2kp ? jika iya bagaimana cara pengajuannya? mohon petunjuknya!sekian terimakasih :c

Tanggapan 1

Posted by |Apr 16, 2015|
  1. Kepada Yth, Ibnu Hajar Di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Berikut ini tanggapan dari Infrastructure Specialist KMP PNPM-MP atas informasi yang anda sampaikan: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terimakasih atas Penganduan yang bpk/ibu sampaikan, untuk itu kami dari unit infrastruktur KMP akan memberikan penjelasan bahwa semua usulan kegiatan infrastruktur harus memenuhi “ketentuan Umum Dana BLM” dan “Prinsip-prinsip Pencairan dan Pemanfaatan BLM “ yang sudah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Berikut Penjelasan rinci sesuai Pedoman Pelaksanaan PNPM MP:
    1. Ketentuan Umum Dana BLM PNPM MP adalah
      • Dana BLM bersifat stimulan dan sebagai alat belajar. Dana BLM bersifat stimulan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat secara nyata belajar melaksanakan dan mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah direncanakan dan tercantum dalam PJM Pronangkis. Pembelajaran dititikberatkan pada upaya memberi kesempatan masyarakat belajar menangani berbagai persoalan yang ada secara utuh dari pengembangan gagasan, identifikasi persoalan, perencanaan pemecahan persoalan sampai pelaksanaan. Pembelajaran berorientasi tujuan jangka panjang dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwa kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidak hanya kebutuhan modal dana semata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan modal sosial, lingkungan fisik, serta ekonomi.
      • Pemanfaatan dana BLM harus sesuai PJM Pronangkis. Berdasarkan PJM Pronangkis, disusun rencana tahunan (Renta) dan rencana kegiatan lain yang bersifat teknis sesuai kebutuhan masyarakat miskin dan disepakati warga. Penggunaan dana BLM mengacu pada rencana tersebut yang menganut menu bebas (open menu), di mana masyarakat dapat menyusun usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
      • BLM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana apabila pada tahun yang berjalan terjadi bencana.
      • Penerima manfaat langsung dana BLM adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS-2.
      • Pengelola dana BLM adalah BKM/LKM. Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan melalui BKM/LKM dan pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.
      • Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dana BLM harus terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan. Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan/desa harus diinformasikan secara luas dan terbuka kepada seluruh warga kelurahan/desa, termasuk kontribusi dana BLM dari berbagai sumber pendanaan, misalnya pemerintah kota/kabupaten, masyarakat ataupun dana-dana lain yang dikelola BKM/LKM Proses pengambilan keputusan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring pemanfaatan dana BLM harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan.
      • Berdasarkan PJM Pronangkis tersebut, dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes melalui pembelajaran aspek Tridaya3 dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat kepada warga miskin.
    2. Kegiatan infrastruktur yang diusulkan harus memenuhi prinsip Pencairan dan Pemanfaatan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan yaitu :
      • Usulan kegiatan/program tercantum dalam PJM dan Renta Pronangkis dan atau rencana pemanfaatan dana BLM sesuai kegiatan terkait, misalnya rencana penataan lingkungan permukiman, rencana pengembangan potensi KSM unggulan, pengelolaan resiko bencana, dsb:
      • Terbentuk KSM/Panitia;
      • Proposal layak dan diverifikasi oleh fasilitator;
      • Jika ada tahapan pencairan dan pemanfaatan dana BLM, maka dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi;
      • Tidak ada kasus penyalahgunaan dana yang belum diselesaikan
    3. Untuk lebih jelasnya silahkan baca buku pedoaman pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan pada bagian II Komponen Program.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PPM Pusat mengucapkan terima kasih kepada Infrastructure Specialist KMP PNPM-MP atas fasilitasinya. PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN II

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.