Peran BKM/LKM

Apr 1,2015
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Disini saya ingin menyampaikan keberadaan BKM/LKM dan Peran BKM/LKM apabila PNPM-MP tidak ada lagi, kalaupun ada Program Pemerintah yang serupa/baru, apakah peran BKM/LKM Bina Mandiri Desa Jatisawit Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat atau BKM/LKM desa-desa lainnya tersebut sama perannya seperti PNPM-MP. Sangat disayangkan kalau sampai BKM/LKM itu bubar /mati suri sebab tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk menjadikan BKM/LKM seperti ini. Lalu apakah peran BKM/LKM terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa khususnya terhadap Dana Desa yang tidak sedikit jumlahnya. Karena kalau tidak ada aturan yang jelas baik berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri maka Pihak Pemerintah Desa tidak akan mau mengajak Pihak BKM/LKM untuk bersama-sama membangun Desa sebab diPemerintahan Desa sudah ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Untuk mengajak kemitraan dengan Dinas/Pihak-Pihak yang Peduli kadang BKM/LKM susah untuk menyakinkan investor sebab keberadaan BKM/LKM didesa masih kurang dikenal di kalangan Dinas-Dinas/Pihak Peduli lainnya. Menurut saya keberadaan BKM/LKM didesa merupakan aset yang tak nilai, yang sarat dengan nilai-nilai luhur dimasyarakat desa/kelurahan. Semoga Program Pemerintah selanjutnya masih tetap mengedepankan nilai-nilai luhur dan peran aktif dari para Relawan serta BKM/LKM. Wassalam Wr.Wb. Durokhim Kaspan :)

Tanggapan 1

Posted by |Apr 2, 2015|
  1. Yth. Durokhim Kaspan di tempat Walaikum salam warahmatullahi wabarokatuh, Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Tanggapan atas pertanyaan dan kekhawatiran durokhim tentang BKM/ LKM sebagai berikut : 1. Peran BKM/ LKM dalam program pemerintah yang berbeda/ sejenis adalah sama seperti peran BKM di dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tidak ada bedanya, BKM dulu dan BKM dengan program yang baru nantinya. Tidak akan dihapus/ dihilangkan selama masyarakatnya mau memelihara eksistensi lembaga tersebut sebagai representasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dalam pembangunan. Jangan khawatir terhadap masalah itu. 2. Peran BKM dalam Undang-undang desa No.6 tahun 2014 seperti disebutkan dalam pasal 18 tentang kewenangan desa bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Juga di dalam Pasal 79 tentang RPJM Desa dan RKP desa dan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 bahwa pemerintah desa di dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam Undang-undang desa peran BKM sudah jelas dimana BKM sebagai wadah aspirasi masyarakat di dalam pembangunan desa dan pelaksana pemberdaya masyarakat sangat berperan penting di dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dengan model perencanaan partisipatif yang telah selama ini BKM laksanakan. Sehingga Musyawarah pembangunan desa yang disebutkan dalam Undang-undang desa tersebut perlu didorong dengan model perencanaan partisipatif yang telah BKM lakukan selama ini. Pemerintah desa di dalam undang-udang tersebut melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam arti lain bahwa pemerintah desa melibatkan BKM sebagai mitra di dalam pembangunan desa. Sehingga peran BKM sudah jelas sebagai mitra pemerintah desa seperti yang selama ini dilakukan di dalam PNPM. Demikian disampaikan penjelasannya, semoga dapat dipahami dan selalu optimis, BKM pasti BISA!. Salam, PPM-PNPM Perkotaan I

Tanggapan 2

Posted by |Apr 2, 2015|
  1. Terima Kasih atas penjelasannya, karena ini merupakan modal yang penting dalam membangun kemitraan guna pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan. Kita Peduli Kita Bisa Atasi. BKM peduli Desa mandiri.:)

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.