mohon petunjuk

Nov 6,2015
bagai mana jika ada warga yang mengambil kembali tanah jalan umum yang telah di hibahkan ke p2kp

Tanggapan 1

Posted by |Nov 12, 2015|
  1. Yth. Sofyan di tempat Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Mohon maaf terlambat merespon. Kasus tanah yang digunakan untuk pembangunan dalam Program P2KP sering terjadi karena kesepakatan antara pihak BKM dan keluarga pemilik lahan yang diwakafkan tidak dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh aparat Rt/RW sampai lurah. Juga pemahaman terhadap warga sekitar atau anggota keluarganya mengenai jalan yang tanahnya digunakan bukan untuk kepentingan Program P2KP tetapi masyarakat sekitar jalan tersebut. Bila sudah terjadi seperti ini, anggota BKM harus membuat kesepakatan ulang dengan pihak keluarga dengan mengundang seluruh masyarakat di wilayah tersebut, dan dihadiri oleh RT/RW setempat. Pada kesepakatan awal,seharusnya ada dokumen yang menyatakan tanah tersebut telah diwakafkan untuk kepentingan umum untuk ditunjukkan kepada anggota keluarga yg menuntut. Dokumen tersebut seharusnya diketahui oleh lurah, tidak hanya anggota BKM. Bila tidak ada yang bisa ditunjukkan, harus membuat perjanjian ulang yang disepakati bersama, bila perlu dipertemuan tersebut difasilitasi oleh lurah setempat. Demikian disampaikan, semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Salam, PPM- P2KKP Wilayah I

Tanggapan 2

Posted by |Nov 20, 2015|
  1. mengenai hal jalan p2kp yg ditutup tersebut, sdh saya tanyakan ke pihak lurah, ketua p2kp, ka lingkungan dan ketua proyek pengerjaan...namun jawaban dari mereka saling lempar bola se akan2 lari dari tanggung jawab, hingga saat ini warga yg terlibat dlm pembangunan jalan tersebut mulai beram dan ingin melakukan tindakan sendiri, soal kesepakatan penggunaan lahan untuk jln warga ada hitam di atas putih yg bunyinya pinjam pakai selama lima tahun, namun dari hitungan blm sampai waktu tersebut. itu yg bikin warga marah. menurut keterangan warga, 1- jika lahan tsb tak di kasi untuk program jln p2kp, kenapa dulu disepakati yg punya lahan. 2- jika p2kp membangun jln di lahan warga tanpa ada ijin dr yg punya lahan, berarti p2kp nya menyalahi aturan. mohon petunjuk selanjutnya.thx

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.