Rahmad Sukriyanto, S.Pd

Feb 2,2016
Kepada Yth. 1. Advisory Konsultan 2. TL KMP Wilayah II P2KKP 3. PD OSP P2KKP Wilayah II, PT. Buana Archicon Salam Perubahan.. Kembali saya menuliskan perihal Tenaga Ahli Infrastruktur OSP 8 Gorontalo dengan Nama Yang Seseuai Terdaftar Dalam Struktur Organisasi OSP 8 Gorontalo Yakni Rahmad Sukriyanto, ST Notabenenya adalah seorang tenaga ahli yang berijazahkan Rahmad Sukriyanto, S.Pd Selama Kurang Lebih 5 Tahun Pada Tulisan Saya Sebelumnya., Baik Melalui Forum dan Pengaduan Online belum mendapatkan Respon atau tanggapan balik baik dari Perusahaan yang mengontrak dalam hal Ini PT. Buana Archicon ataupun tanggapan dari Konsultan Manajemen Pusat Program P2KKP. Sungguh disayangkan ketika legalitas pelaku Tenaga Ahli adalah sebuah pembohongan terhadap perusahaan pengontrak. Apalagi Program P2KKP adalah salah satu program terbaik diantara banyak program di Indonesia. Secara Aturan Kementrian Tenaga Kerja ini sungguh pelanggaran berat.,dimana oknum tenaga kerja tidak memiliki standing legal atas penggunaan gelar serta penempatan posisi keahlian yang tidak sesuai TOR dan KAK. Belum Lagi bilamana terdapat bukti bahwa gelar yang dipakai oleh oknum yang bersangkutan di dapatkan melalui proses pembuatan Ijazah Palsu. Ini adalah merupakan perbuatan kriminal terhadap dunia pendidikan. Olehkarenanya sebagai mayarakat yang mengapresiasi keberadaan Program P2KKP, kembali saya mempertanyakan kepada piahk PT. Buana Archicon, Konsultan manajemen Pusat, dan Advisory Konsultan mengenai hal-hal berikut : 1. Bagaimana Tindak Lanjut Atas Permasalahan Ini pada tataran Perusahaan pengontrak hingga KMP dan Advisory Konsultan..? 2. Proses penanganan terhadap maslah ini perlu memakan waktu berapa lama..? 3. Bagaimana cara saya memposting ijazah Rahmad Sukriyanto ayng bergelar Spd..? 4. Perlukah pengaduan ke tingkat kementrian tenaga kerja atas permasalahan ini..? 5. Perlukah dilakukan delik aduan kepada pihak kepolisian..? Sebagaimana informasi oleh salah seorang Tenaga Ahli di OSP 8 Gorontalo., bahwa verifikasi dan pemasukan kembali berkas Ijazah Pelaku Program P2KKP berakhir pada tanggal 29 januari Kemarin Oleh sebab itu melalui tulisan ini kembali saya mempertanyakan perihal di atas. Semoga tulisan ini dapat menjadi pelajaran kita bersama bahwa sesungguhnya dalam program P2KKP yang merupakan program terbaik indonesia terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang hanya untuk kepentingan pribadinya semata. Salam Reformasi...!!! Gorontalo, 02 Februari 2015 Hormat Saya,

Tanggapan 1

Posted by |Feb 3, 2016|
  1. Kepada Yth, Riton Abaidata di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Berikut ini tanggapan dari Sub Prof. Admin OSP 8 P2KKP Prov. Gorontalo atas informasi yang anda sampaikan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dengan ini kami sampaikan penjelasan latar belakang pendidikan/gelar sarjana/S1 TA. Infrastruktur OSP 8 Prov. Gorontalo. sebagai berikut : 1. Tenaga Ahli Infrastruktur OSP 8 P2KKP Provinsi Gorontalo (Rahmad Sukriyanto) bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) adalah Sarjana Pendidikan Bidang Study/Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, IKIP Negeri Manado, Lulus pada bulan Maret Tahun 1999, dengan jumlah total SKS sebanyak 154 SKS dan lulus dengan IPK. 3,38 (Sangat Memuaskan). 2. Setelah membandingkan Mata Kuliah yang ditempuh oleh Sdr. Rahmad Sukriyanto selaku TA. Infra OSP 8 Gorontalo, dengan personil lain Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado (berdasarkan transkrip nilai) dan kebutuhan lapangan, sebagian besar mata kuliah hampir tidak ada perbedaan mendasar, secara substansi keilmuan MEMENUHI SYARAT, masalahnya hanya pada gelar. 3.Kelebihan yang dimiliki TA. Infra OSP 8 Gorontalo adalah yang bersangkutan mememiliki pengetahuan tentang Program Belajar Mengajar, sesuai dengan Basic Pendidikannya 14 SKS yang tentunya sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas yang sering dilaksanakan dalam program PNPM/P2KKP. 4.Sebelum menjadi TA. Infrastruktur, Sdr. Rahmad Sukriyanto mengawali Kariernya pada P2KP-PNPM MP-P2KKP, sebagai Fasilitator Teknik melalui proses rekrutimen pada Tahun 2005 dengan posisi dan waktu sebagai berikut : a. Fasilitator Teknik : Agustus 2005 – Desember 2006 b. Askot Infrastruktur : Januari 2007 – September 2007 c. Senior Fasilitator : September 2007 – Desember 2009 d. Askot Infrastruktur : Januari 2010 – Agustus2010 e. Tenaga Ahli Infrastruktur : September 2010 – Sekarang. Demikian penjelasan ini, semoga teman – teman dan kita semua pelaku maupun eks pelaku PNPM MP/P2KKP, khusunya di Provinsi Gorontalo tetap terjalin solidaritas dan senantiasa ikhlas untuk menerima satu sama lain dengan penuh kekeluargaan serta dengan segala kelebihan dan kekurangan masing - masing. Salam Kompak Sub Prof. Admin OSP 8 P2KKP Prov. Gorontalo Mohamad Ali Hasan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PPM Pusat mengucapkan terima kasih kepada Sub Prof. Admin dan OSP -08 Propinsi Gorontalo atas fasilitasinya. PPM P2KKP Wilayah II

Tanggapan 2

Posted by |Feb 9, 2016|
  1. TANGGAPAN POIN 1. Seperti Yang Saya Baca Pada Kerangka Acuan Kerja Paket Lelang Konsultan Manajemen Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan di Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi, saya tidak mendapati satupun prasyarat utama personil Tenaga Ahli infrastruktur permukiman yang berijazahkan Spd bahkan seperti yang dimaksudkan Spd. Teknik Bangunan pun tidak masuk. Melainkan penjelasan rinci terhadap syarat ini adalah Sarjana Teknik Bidang Sipil Atau Arsitektur. Begitu pula persoalan IPK personil tenaga kerja yang tidak mengikat. Namun terlebih penting adalah Ijazah dengan gelar keteknikan murni (Non Kependidikan) yang kemudian di perkuat dengan Sertifikat Keahlian (SKA) dengan kode 201 untuk Ahli Teknik Bangunan Gedung Prasyarat Ijazah T. Sipil, T. Pengairan, Ahli Pemeliharaan dan perawatan bangunan kode 215 Ijazah Seluruh Jurusan Teknik (Non Kependidikan), Ahli Perencanaan Wilayah Dan Kota Kode 502 Sarjana Teknik Arsitek dan T. Palnologi dan Ahli Manajemen Proyek kode 602 Ijazah Sarjana Teknik (Non Kependidikan). Perihal Peronil Ketenaga Ahlian Seperti diatas juga dijelaskan pada Panduan/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis PNPM. Lantas apa motiv dari Saudara Rahmad Sukriyanto menggunakan gelar Sarjana Teknik pada Struktur Organisasi OSP 8 Gorontalo serta pada sambutan perkenalan secara resmi..? TANGGAPAN POIN 2. Sebagaimana saya telah mencari informasi melalui Kementrian DIKTI, maka saya mendapati bahwa substansi Sarjana Pendidikan Teknik Bangunan sangat berbeda jauh dari Sarjana Teknik (Murni Non Kependidikan). Dijelaskan bahwa Sarjana Pendidikan Teknik Bangunan secara syah dapat berpartisipasi dalam ketenaga kerjaan kependidikan (Guru) Maksimal Tingkat SMK. Untuk tenaga Akademsi Tingkat Perguruan tinggi atau tenaga ahli atau praktisi keilmuan atau pakar keilmuan bidang keteknikan dan infrastruktur adalah Sarjana Teknik (Murni Non Kependidikan) yang kemudian di balut dengan Sertifikasi Keahlian (SKA). Sehingganya kata memenuhi SYARAT KEILMUAN pantas menjadi pertanyaan besar terhadap TA Infra OSP 8. Belum lagi hasil penelusuran/pencarian saya pada data forlap.dikti.go.id tidak menemukan nama yang bersangkutan pada akses rekaman data mahasiswa ataupun alumni ataupun dosen sebagaimana pihak lain sering melakukan pengecekan keabsahan seorang mahasiswa, alumni, dan dosen serta keabsahan ijazah personal. Perihal ini pun menjadi tanda Tanya besar yang seyogyanya dapat diklarifikasi secara jelas. TANGGAPAN POIN 3. Dalam hal pengetahuan belajar mengajar yang di maksudkan yang tentunya sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas yang sering dilaksanakan dalam program PNPM/P2KKP, seperti apa..? Sepengetahuan saya yang bersangkutan sama sekali tidak menjalankan pengembangan kapasitas personil pada tingkatan koorkot ataupun fasilitator teknik. Semisal pada saat rapat pembahasan infrastruktur pada kantor PU Provinsi Gorontalo Tenaga Ahli Infrastruktur beserta Tenaga Ahli Pelatihan mengemukakan pendapat bahwa analisa pembongkaran bangunan tidak pernah ada dalam SNI Analisa BOQ. Tentunya perihal ini adalah sebuah kegagalan substansi yang di jalaskan pada saat forum terbuka yang dihadiri oleh seluruh pelaku PNPM/P2KKP Provinsi Gorontalo (Kegagalan Tenaga Ahli Pertama). Berikutnya pada saat kunjungan Tenaga Ahli Infrastruktur KMP Wilayah II (Bpk. Sugiyanto) jelas-jelas TA Infra tidak mengetahui persoalan penanganan masalah infrastruktur yang kemudian dapat diberikan solusi melalui Justifikasi Teknik. Dimana TA Infrastruktur hanya mengedepankan egoisme pribadi beliau sebagai UPL pada salah satu BKM Kota Gorontalo untuk mempertahankan kewenangannya dan seringkali membuat isu pada tingkatan fasilitator (Kegagalan Tenaga Ahli Kedua). Berikutnya mengenai pemahaman pembuatan peta untuk kebutuhan Base Line 100-0-100 dimana Tenaga Ahli Tidak memahami penggunaan Alat Bantu Pemetaan Berupa GPS serta Soft Ware Pemetaan Arc GIS (Kegagalan TA Infra Ketiga). Belum lagi terdapat kegagalan pemahaman lain oleh TA Infra yang kemudian tidak dapat satu per satu saya tuliskan terperinci. TANGGAPAN POIN 4. Bilamana resume jenjang karir menjadi prasyarat utama penempatan seseorang sebaga tenaga Ahli Infrastruktur, saya pertanyakan perihal pelanggaran tata aturan mengikat yang berlaku pada TOR, KAK, Panduan/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis PNPM. Karena sesungguhnya banyak pihak yang dapat berkompeten tanpa melakukan/mengenyampingkan/memunafikkan aturan Ketenaga Ahlian infrastruktur. Semisal Asskot Infra atau Senior fasilitator yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang PNPM/P2KKP tanpa harus melakukan pelanggaran aturan. Jangan sampai atura mengikat berupa TOR, KAK, Panduan/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis PNPM adalah mata pisau yang hanya menusuk pada tingkatan pelaku bawahan dan tidak tajam pada tingkatan pelaku atasan. Dimana letak kode etik profesi kita sebagai tenaga kerja.? Apakah keikhlasan hanya pada tingkatan fasilitator, Senior Fasilitator, Askot, dan Koorkot.? Sehingganya Tenaga Ahli Infrastruktur OSP 8 tidak memiliki rasa ikhlas untuk memikirkan bahwasanya beliau tidak memiliki standing legal terhadap aturan Ketenaga Ahlian Infrastruktur. Demikian Tanggapan Saya, semoga dapat bermanfaat. Seperti saya kutip dari perkataan Yth. Bapak Arief Rahadi di sela-sela kunjungan beliau di Gorontalo “ Kita masih dapat terus berjuang untuk perubahan yang baik pada masyarakat apabila kita sebagai orang baik yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan mengikuta aturan yang kita rumuskan bersama” Salam Revolusi Mental Riton Abaidata

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.