PNPM DI MEDAN TAK BERES

agoez Feb 9,2016
PENDAMPINGAN PNPM di Kota Medan, Provinsi Sumut, benar-benar tak beres. Bayangkan, dari 149 kelurahan PNPM di kota ini satu pun tak pernah dapat dana PLPBK. Bandingkan dengan Kota Siantar yang cuma 53 kelurahan tapi 4 di antaranya bisa dapat dana PLPBK dan dana kolaborasi. Kabupaten Dairi 11 kelurahan tapi 1 di antaranya dapat dana PLPBK dan dana kolaborasi. Pelaksanaan PNPM di Medan memang ironis. Sudah begitu, pihak pendamping yang tergabung dalam Korkot 1 Medan malah membuat kebijakan yang aneh-aneh. Misal, menyuruh BKM/LKM membuat rekening di Bank Syariah Mandiri kemudian pindah lagi ke BNI Syariah. Kemudian dibuat lagi kompetisi BKM/LKM se-Kota Medan yang cuma diikuti 18 kelurahan karena yang lain tak beres adiministrasinya. Belakangan justru BKM yang tak ikut kompetisi dapat dana PPMK. Setelah itu muncul lagi kebijakan koorkot membuat majalah PNPM yang pembiayaannya dibebankan kepada BKM/LKM. Sudah isinya amburadul, di sampul belakang muncul pula iklan Garuda Indonesia dan BNI Syariah. Jauh sebelumnya, terjadi pula penyaluran dana BLM sampai dua kali dalam sehari di BKM Kelurahan Paya Pasir. Hingga kini tak jelas seperti apa penanganannya meskipun dana itu ditarik tanpa ada kegiatan. Belakangan muncul lagi persoalan BLM Komputer karena fasilitator mengarahkan BKM/LKM untuk membelinya ke toko tertentu. Anehnya, harga komputer yang dibeli tetap sama dengan BLM yang diterima, yakni Rp 10 juta, meskipun POB-nya telah diubah. Semua koordinator maupun anggota BKM/LKM yang saya hubungi mengaku setuju dilakukannya reposisi terhadap koorkot dan jajarannya agar ke depan pendampingan P2KKP tidak lagi seburuk pendampingan PNPM di Medan. Sebab kesan yang muncul selama ini, pendampingan PNPM telah dimanfaatkan oleh koorkot dan fasilitator untuk menambah penghasilan. Apalagi pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan supervisi terhadap kinerja koorkot tidak profesional.-

Tanggapan 1

Posted by |Feb 18, 2016|
  1. Kepada Yth. Jonathan Di tempat Berikut kami sampaikan tanggapan pengaduan yang disampaikan Saudara Jonathan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah ditanggapi oleh Korkot Kota Medan yang difasilitasi oleh Monev KMW Provinsi Sumatera Utara. Hasil klarifikasi pengaduan yang disampaikan dari KMW Provinsi Sumatera utara terlampir.
    (silahkan klik link dibawah ini) 1. Surat Klarifikasi pengaduan dari Korkot Kota Medan
    2. Hasil seleksi BKM/LKM Kota Medan
    3. Rekening Bank BKM Kelurahan Paya pasar dan Slip Penarikan
    4. Faktur pembelian BLM Komputer
    *) Faktur yg di lampirkan dlm klarifikasi ini merupakan contoh bhw bukti tersebut ada dan kami tdk dpt melampirkan semuanya di karenakan size yg sangat besar, dan jika membutuhkan informasi selengkap utk bukti tersebut dpt menghubungi Korkot Kota Medan atau Tim PPM KMP 1 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Salam, PPM-P2KKP Wilayah I

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.