anggaran auditor

Mar 20,2016
Tahun 2015 anggaran BLM yang kami terima adalah BLM pelatihan dan BLM Komputer yang tidak memiliki alokasi BOP. Sementara biaya audit tetap harus dikeluarkan oleh BKM, lalu sumber dari mana harus kami ambil untuk biaya tersebut ? Bagaimana pula untuk tahun 2016 ini ? Informasi yang kami terima tidak semua BKM/LKM akan menerima BLM. lalu apakah ada kewajiban pula nantinya BKM diaudit tanpa ada BLM yang diterima.:|:|

Tanggapan 1

Posted by |Mar 28, 2016|
  1. Kepada Yth, Rekan Selamet Suriyanto di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Informasi anda telah disampaikan kepada pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Kami akan menginformasikan kembali kepada anda bila telah ada tanggapannya. Demikian yang dapat disampaikan. PPM P2KKP II

Tanggapan 2

Posted by |Mar 30, 2016|
  1. Kepada Yth, Selamet Suriyanto di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Berikut ini tanggapan KMP ( Financial Management Specialist) atas informasi yang anda sampaikan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kewajiban BKM dan UP-UP untuk dilakukan Audit oleh Auditor Independen tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Independen, dimana disebutkan Keterlibatan Auditor Independent dalam melakukan audit terhadap LKM/BKM merupakan bentuk nyata dari masyarakat akan pentingnya penilaian pihak luar untuk membuktikan tranparansi dan akuntabilitas untuk itu setiap tahun LKM/BKM harus mengauditkan diri kepada auditor independent dimana Auditor dipilih langsung oleh BKM. Biaya untuk audit agar dipersiapkan BKM yang berasal dari dana BOP. Disamping itu kewajiban Audit juga tercantum dalam Anggaran Dasar BKM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PPM Pusat mengucapkan terima kasih kepada Financial Management Specialist atas fasilitasinya. PPM P2KKP Wilayah II

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.