Perubahan nama program

May 17,2016
Selamat malam. Sepanjang pengamatan kami, bahwa program terkait penanganan kawasan kumuh sudah 2 kali ganti nama, yaitu P2KKP dan KOTAKU. Sementara untuk Program KOTAKU ini saat ini masih dalam tahap sosialisasi tingkat nasional. Pertanyaan kami adalah : 1. Kapan sosialisasi ke tingkat propinsi dan kab/kota dilaksanakan? 2. Apa kaitan antara Program KOTAKU dengan NUSSP fase 2? 3. Mengapa dalam rentang waktu yang relatif pendek, harus ganti nama program dengan tahapan dimulai dari nol kembali? 4. Apakah ada jaminan program terkait kawasan kumuh akan berganti nama kembali pada masa yang akan datang? 5. Sejauh mana intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (prop dan kab/kota) dalam rangka mendukung program KOTAKU? 6. Saran kami, agar segera diterbitkan buku pedoman umum dan pedoman pelaksanaan terkait program KOTAKU sehingga semua pelaku maupun non pelaku program mengetahui program KOTAKU. Terima kasih atas tanggapan dari pihak pengelola website KOTAKU. Sukses selalu,

Tanggapan 1

Posted by |May 27, 2016|
  1. Kepada Yth, Rangga di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Berikut ini tanggapan dari KMP Program KOTAKU atas informasi yang anda sampaikan: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyimak pertanyaan dan saran saudara pada pengaduan online website http// :www.kotatanpakumuh.id tanggal 17 Mei 2016 perihal perubahan nama program, dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut : 1. Kegiatan sosialisasi Kotaku di tingkat provinsi dan kota/kabupaten akan dilaksanakan setelah konsultan (OSP dan Korkot) mendapatkan pelatihan tingkat nasional yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Juni 2016. Namun demikian terdapat beberapa kota/kabupaten yang secara mandiri dan terbatas telah mengadakan sosialisasi sebagai tindaklanjut dari Sosialisasi nasional. 2. Program Kotaku dan NUSSP Fase-2 memiliki kesamaan tujuan yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. 3. Sebagian besar lokasi NUSSP-2 berhimpitan dengan lokasi program Kotaku, sehingga diperlukan kerjasama dan kolaborasi untuk bersinergi untuk mempercepat penanganan kumuh. 4. Kegiatan P2KKP dan Program Kotaku fokus dan tujuan kegiatannya sama yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Sehingga perubahan dari P2KKP menjadi Program Kotaku yang dicanangkan pada saat Sosialisasi Nasional bulan April 2016 merupakan kelanjutan bukan mulai dari awal. 5. Penanganan kumuh dengan membangun platform kolaborasi sehingga terjadi keterpaduan antar sektor dan aktor pembangunan, peran pemerintah daerah adalah sebagai nahkoda dalam penanganan kumuh di wilayahnya. Sedangkan peran pemerintah pusat akan menjadi pendamping pemerintah daerah dan penjamin tercapainya tujuan nasional. Untuk pendanaan kegiatan penanganan kumuh, dapat berasal dari APBN, APBD, CSR dari BUMN, BUMD, swasta datau sumber lainnya. 6. Pedoman Teknis dan operasional pelaksanaannya akan segera diterbitkan dan distribusikan kepada stakeholders di pusat maupun di daerah. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menggunakan pengaduan online sebagai sarana komunikasi dan informasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam, Konsultan Manajemen Pusat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PPM KOTAKU mengucapkan terima kasih kepada KMP Program KOTAKU atas fasilitasinya. PPM KOTAKU

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.