Pengaduan On-Line

aturan yang tidak pasti

kalselkmw6 May 8,2009
dear kmp,kmw, dll Dikota Bandung, Korkot & Askorkot dalam mengambil keputusan dalam rekomendasi berubah ubah. dalam bulan april lalu sudah 3x berubah. mohon agar kmp,kmw membakukan aturan dalam pengeluaran rekomendasi dan proposal sehingga dana blm dapat segera kami serap untuk di salurkan kepada penerima manfaat ( sdh 8 bln )haturnuhun atas tanggapannya. sandi lubis::c

Tanggapan 1

Posted by |May 14, 2009|
  1. Kepada Yth, Rekan Sandi Lubis Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. PPM Pusat akan minta penjelasan kepada KMW Provinsi Jawa Barat, apa yang menyebabkan terjadinya keputusan yang berubah-ubah dalam memberikan rekomendasi terkait dengan pencairan dana BLM. Wasalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Tanggapan 2

Posted by |Jun 1, 2009|
  1. Kepada Yth, Rekan Sandi Lubis Di tempat Berikut ini tanggapan dari KMW PNPM MP Provinsi Jawa Barat mengenai pengaduan yang anda sampaikan. --- Kepada Yth, Bapak Sandi Lubis Pertama-tama saya ucapkan terimakasih atas disampaikan pengaduan di pengaduan online website PNPM MP. Bapak Sandi Lubis, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan harapan; 1. Masyarakat secara partisipatif mampu menggali persoalaan kemiskinan yang dihadapinya sehingga mampu menetapkan langkah ataupun kegiatan untuk memberikan solusinya. 2. Terbangunnya kepedulian dan kerelawanan masyarakat kelurahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 3. Terbangunnya masyarakat kelurahan yang menjadi subyek pelaku dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya Oleh karenannya, dalam PNPM MP terhadap masyarakat kelurahan terus dilakukan pengisian kapasitas melalui fasilitasi Fasilitator pada satuan kecamatan dan kelurahan, dan Askot serta Korkot pada satuan kota/kabupaten, sehingga masyarakat mampu menjalankan siklus/kegiatan dalam PNPM MP. Berkaitan dengan BLM, kedudukannya dalam PNPM MP adalah sebagai sarana belajarnya masyarakat untuk dapat melakukan transparansi dan akuntabilitas serta disamping hal itu merupakan apresiasi terhadap kesiapan masyarakat sebagai hasil dari proses dari kegiatan yang telah dillakukan melalui siklus normal bagi untuk lokasi baru dan siklus review partisipatif (review kelembagaan, review keuangan, dan review program) bagi lokasi lama. Memperhatikan pertanyaan bapak mengenai penundaan atau menahan pemanfaatan BLM sehubungan terdapat kebijakan yang berubah-rubah dapat dipastikan hal tersebut tidak mungkin, sehubungan landasan kami tetap berpedoman terhadap; 1. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008. 2. Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM 3. dan instrumen pendukung lainnya yang telah disampaikan ke masyarakat. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008, dan Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM disampaikan bahwak untuk lokasi lama (sehubungan 139 kelurahan di Kota Bandung merupakan kelurahan kategori lama PNPM MP dan telah melakukan pencairan BLM 1) syarat untuk pencairan dan pemanfaatan adalah sebagai berikut; 1. Terhadap pencairan BLM I terdapat syarat yang harus terpenuhi (sebagaimana kebijakan pencairan dan pemanfaatan BLM PNPM MP) yaitu : * BKM telah melaksanakan Review partisipatif (Kelembagaan, Keuangan, dan PJM/Renta Pronangkis); anggota BKM telah habis masa baktinya harus sudah dipilih ulang dengan minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan tingkat basis * Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis hasil Review yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot) * BKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; * Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek. BKM). 2. Terhadap pemanfaatan BLM I terdapat syarat yang harus terpenuhi (sebagaimana kebijakan pencairan dan pemanfaatan BLM PNPM MP) yaitu : • Melampirkan rencana penggunaan dana/RPD BLM tahap I yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot) • Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh KMW (Korkot) • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh KMW (Korkot) dan disetujui oleh Rapat BKM • Administrasi keuangan (pembukuan) sekertariat telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik 3. Terhadap BKM yang akan menerapkan Dana Pinjaman Bergulir untuk kelurahan lama dapat mengalokasikan sebesar 20% dari pagu BLM yang didapat, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yaitu kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman beresiko < 10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi > 10%) dan bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan dalam struktur organisasi BKM Bilamana syarat-syarat diatas telah terpenuhi di kelurahan bapak, dipastikan dana BLM dimaksud dapat segera dimanfaatkan termasuk untuk dana pinjaman bergulir. Namun sebaliknya bila belum terpenuhi, perlu dilakukan pemenuhan syarat-syarat dimaksud untuk dapat memanfaatkan dana BLM dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi inputan untuk evaluasi bersama terhadap kesiapan masyarakat dalam pemanfaatan BLM. Bilamana jawaban kami dipandang kurang detail, bapak dapat menghubungi kami di pesawat telepon 022-7502373 atau email kmwjabar@yahoo.com. Wassalam, KMW PNPM MP Provinsi Jawa Barat --- Demikian informasi yang dapat disampaikan, PPM Pusat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada KMW Provinsi Jawa Barat. Wasalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.