Pengaduan On-Line

Surat ke-3 korkot se-jatim

audy Jun 23,2009
Kepada Yth : Program Director PNPM Mandiri Perkotaan KMW VI di - Surabaya Perihal : Permohonan Fasilitasi Pertemuan 19 Korkot Jatim dengan Pemangku Kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan Hormat, Menindaklanjuti surat : 1. Team Leader KMW 6 Jatim tanggal 3 Juni 2009 nomor 39/TL/Jatim/KMW6/PNPM/IV/2009 tentang Dukungan Operasional (Mobil Operasional, Peralatan Kantor, Komputer, Sambungan Internet, BOP) 19 Korkot di KMW 6 Jatim; 2. Surat Korkot Jatim tanggal 6 Juni 2009 tentang Dukungan Operasional (Mobil Operasional, Peralatan Kantor, Komputer, Sambungan Internet, BOP) 19 Korkot di KMW 6 Jatim; Perkembangan sampai dengan saat ini menunjukkan belum adanya penyelesaian masalah secara signifikan bahkan ada indikasi terjadinya perbedaan perlakuan/ketidakadilan (Realisasi BOP, Supporting Staff dan Sewa Mobil Korkot) antara 6 Korkot dengan 19 Korkot yang ada di wilayah KMW 6 Jatim. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan yang selama ini dijunjung pelaku PNPM Mandiri Perkotaan. Padahal mengacu pada surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan & Lingkungan (SNVT PBL) Jawa Timur No. Um.0101.Cb.05/PBL/145, tanggal 15 April 2009 tentang Penugasan Personil PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009, dijelaskan bahwa 25 Korkot yang ada di Jawa Timur dimobilisasi secara bersamaan dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar masalah 19 Korkot di Jawa Timur dapat segera diselesaikan dan untuk menghindari kesalahpahaman antar pelaku lebih lanjut, maka kami memohon Program Director PNPM Mandiri Perkotaan KMW VI untuk memfasilitasi pertemuan antara 19 Korkot Jatim dengan Pemangku Kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan : 1. Kepala SNVT/PPK P2KP Pusat 2. Team Leader KMP PNPM Mandiri Perkotaan 3. Direktur PT. Virama Karya 4. Kepala SNVT PBL Prov. Jatim 5. Team Leader KMW VI Jatim Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian, kepedulian dan kerja samanya yang baik kami mengucapkan terima kasih. Yang Menyatakan (19 Korkot KMW 6 Jatim) : Tembusan : 1. Direktur Bina Program Ditjen CK 2. Kepala SNVT/PPK P2KP 3. Team Leader KMP PNPM Mandiri Perkotaan 4. Direktur PT. Virama Karya 5. Kepala SNVT PBL Prov. Jatim 6. Team Leader KMW VI Jatim 7. World Bank 8. PPM on line PNPM Mandiri Perkotaan

Tanggapan 1

Posted by |Jul 3, 2009|
  1. Kepada Yth, Rekan Korkot Se-Jatim Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Mohon maaf atas keterlambatan dalam menanggapi pengaduan anda. Berikut ini disampaikan tanggapan dari Project Director PNPM Mandiri Perkotaan OC/KMW 6 Bp. Hari Prasetyo. --- Mohon maaf terpaksa saya menjawab surat ke-3 korkot Jatim via media pengaduan baru, karena login hak menjawab berkali-kali saya coba tidak bisa masuk. Sekali lagi....mohon maaf kepada semua pelaku dan penikmat PPM. Barangkali nafsu GAPTEK saya lagi mencuat kepermukaan..... Terkait dengan belum terfasilitasinya 19 korkot dari 25 Korkot di Jawa Timur perlu saya jelaskan sebagai berikut : 1. Kontrak manajemen KMW 6 telah diproses sekitar Juli-September 2008, pada saat itu Korkot di Jatim hanya 6 Korkot. 2. Begitu mobilisasi Maret 2009, jumlah korkot membengkak menjadi 25 Korkot, konsekwensinya ada 19 Korkot baru di jatim yang tidak mendapat dukungan dalam kontraktual 3. Namun demikian, selaku Project Director, saya telah mengjonsultasikan hal ini kepada pihak proyek tanggal 21-22 April 2009 di Banjarmasin, kemudian saya konsultasikan lagi ketika ada pertemuan di Samarinda tanggal 22-24 April 2009 4. Dari konsultasi tersebut, ada jalan keluar dengan memindahkan sebagian dana pelatihan melalui mekanisme standar keproyekan yaitu Memorandum. Pengalihan dana pelatihan ini dapat dilakukan sepanjang pihak KMP dapat menyetujui. Jelasnya perlu waktu untuk proses administrasi memorandum 5. Melalui proses konsultasi ke KMP Jakarta dan konsultasi intensif dengan Bapak Dikdik di Bandara Juanda Surabaya tanggal 11-12 Mei 2009, akhirnya secara prinsip pengalihan sebagian dana pelatihan dapat disetujui oleh KMP 6. Dengan persetujuan KMP ini, maka proses konsultasi dan administrasi ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan dan akhirnya secara prinsip memorandum dapat disetujui untuk mendukung 19 Korkot selama 2 bulan kedepan. Sedang untuk bulan ke-3 dan selanjutnya dukungan dapat dilakukan melalui mekanisme Amandemen/Adendum yang sekarang ini juga sudah mulai disiapkan oleh manajemen 7. Tanggal 24 Juni 2009, dukungan terhadap 19 Korkot dapat terpenuhi dan sudah saya jelaskan kepada seluruh korkot jatim pada rapat koordinasi tanggal 26 Juni 2009 8. Dalam rakor tersebut, masih terdapat usulan dari teman-2 korkot dan usulan tersebut sudah saya konsultasikan kepada pihak manajemen yang hasilnya akan saya koordinasikan dengan temen2 korkot nantinya 9. Dengan demikian, masalah tersebut untuk sementara sudah ada penyelesaian dan selanjutnya saya selaku project director menyampaikan terimakasih kepada seluruh korkot jatim dan akhirnya selamat bekerja, semoga seluruh target kinerja yang telah ditetapkan proyek dapat dicapai secara optimal SELAMAT BEKERJA 25 KORKOT JATIM dan TERIMAKASIH ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA. Wassalam, hari prasetyo --- Terima kasih PPM Pusat sampaikan kepada Bp. Hari Prasetyo sebagai Project Director PNPM Mandiri Perkotaan OC/KMW 6 atas tanggapan dan kerjasama yang diberikan. Dan kepada rekan Korkot Se-Jatim semoga informasi tersebut bermanfaat. Wasalam PPM PNPM Mandiri Perkotan

Tanggapan 2

Posted by audy |Jul 18, 2009|
  1. Kepada Yth: Project Director PNPM Mandiri Perkotaan OC/KMW 6 Terima kasih kami sampaikan tanggapan dari Project Director PNPM Mandiri Perkotaan OC/KMW 6 Bp. Hari Prasetyo. Secara umum tanggapan diatas juga telah disampaikan saat rakor korkot tanggal 26 Juni 2009 di kantor KMW 6 jatim di Surabaya. Alhamdulillah ditengah kesibukan Beliau yang luar biasa dalam mengurusi semua masalah di 4 propinsi wilayah KMW 6, ternyata masih meluangkan waktu berdiskusi dan menjawab unek-unek kami. Namun dalam rakor tersebut, banyak hal yang masih tidak terjawab. karena yang hadir dalam pertemuan tersebut hanyalah PD, OM dan TL KMW 6 Jatim, padahal harapan kami dalam surat sebelumnya, pada pertemuan tersebut bisa dihadirkan para pemangku kebijakan sehingga bisa diketahui duduk permasalahan yang sebenarnya dan segera ditemukan alternatif solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Beberapa hal yang menurut kami hingga saat ini dirasakan belum clear antara lain : 1. Korkot se-Jatim yang berjumlah 25 korkot dimobilisasi bersama pada tanggal 15 April 2009, namun realisasi BOP bagi 6 Korkot dihitung mulai tanggal 1 Mei 2009 sementara 19 Korkot lainnya dihitung mulai tanggal 15 mei 2009. Padahal 6 Korkot tetap menanggung operasional kantor lama terhitung mulai 1 April 2009 dan 19 Korkot sudah mulai mengeluarkan biaya operasional sejak dimobilisasi tanggal 15 April 2009. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan PD ketika rakor pertama tanggal 25 April 2009. Karena kami tidak mengetahui isi kontrak manajemen maka bisa diasumsikan ada "upaya sistematis" untuk menghilangkan 1 bulan dana operasional korkot yang tidak dibayarkan, dan ketika dikonfirmasi PD dan OM sama-sama kelimpungan menjawabnya. Lho? 2. Belum ada jawaban terkait isi surat korkot se-jatim yang kedua yakni tentang peninjauan besaran BOP korkot ke besaran yang wajar. Sekedar info untuk diketahui besar BOP korkot se-jatim yang diterima 6 korkot awalnya hanya sebesar Rp. 350.000,- perak perbulan, padahal dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti ; telepon, pos, fax, internet (communication cost), keperluan ATK, computer supplies, foto copy, bayar listrik, PDAM serta biaya koordinasi Tim. Setelah mendapatkan banyak protes akhirnya besaran BOP dinaikkan 50 juta tapi kurang nol tiga sehingga totalnya berubah menjadi Rp.400.000,-/ bulan, pada awalnya PD beralasan bahwa berapapun jumlah BOP itu tergantung kemampuan orang yang memenejnya- Manager sekaliber Tanri Abengpun pasti akan geleng-geleng kepala kalau diminta memenej dana Rp. 400.000 untuk menutup semua kebutuhan operasional tersebut. 3. Terkait perlengkapan kantor, dari penjelasan PD disampaikan bahwa setiap korkot hanya mendapatkan fasilitas 1 unit komputer dan printer (tanpa meja kursi/furniture), artinya memang didesain agar 1 unit komputer tersebut digunakan bergilir oleh korkot, askot CD, askot MK, askot infra, asmandat dan sekretaris merangkap opkom. Padahal di beberapa korkot jumlah personilnya askotnya banyak yang lebih dari 3 orang. Ini baru namanya ”komputer bergulir ” yang bisa dipakai juga sambil tiduran... 4. Bagi para askot CD Mandiri hingga saat ini belum pernah dilibatkan dalam pertemuan korkot, dan belum dijelaskan ada atau tidaknya BOP mereka, padahal sebagaimana korkot askot CD Mandiri juga harus berkantor dan memegang kendali wilayah dan Tim Fasilitator. 5. Belum adanya kejelasan ada atau tidaknya dana manajemen terkait pelaksanaan siklus kota (lokakarya orientasi tingkat kabupaten, lokakarya tingkat kecamatan, peldas pemda dll) padahal dalam KAK Lokakarya PNPM MP di level Pemda dijelaskan bahwa pendanaan berasal dari sharing managemen dan pemda. Sementara ini lokakaya dilakukan dengan dana pemda, ”Dana dari managemen kami ngutang dulu!” jawab kami kepada pihak Pemda tentang tidak adanya sharing dana dari pihak manajemen KMW 6 (PT. Virama Karya). 6. Pada saat rapat kordinasi terakhir korkot dan KMW 6 Jatim pada tanggal 15 Juli 2009, kebetulan PD tidak berada di tempat sehingga persoalan BOP dan dukungan operasional terhadap korkot serta pendanaan manajemen lainnya sama sekali tidak dibahas sebab yang punya wewenang bicara tentang BOP hanya PD (yang lain gak PD) 7. Dengan demikian hingga saat ini belum ada solusi significant yang telah dilakukan PD dan pihak managemen PT. Virama Karya sesuai dengan hasil rekomendasi dari rakor TL dan PD di Jakarta yang kabarnya dilaksanakan pada akhir Juni 2009 kemarin. TERIMA KASIH BAGI PD, TL OM KMW 6, MANAJEMEN PT. VIRAMA KARYA SERTA SEMUA PIHAK YANG IKUT BERUSAHA MEMBANTU TERSELESAIKANNYA MASALAH INI, SELAMAT BEKERJA DAN SEMOGA BEKERJA DENGAN SELAMAT Salam kami dari teman-teman korkot se-Jatim..

Tanggapan 3

Posted by audy |Jul 26, 2009|
  1. Pengaduan On-Line dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan PNPM Perkotaan. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara On-Line. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah. PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila; 1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi) 2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah. Berikut artikel mengenai Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, artikel ini dimaksudkan agar siapapun yang akan mengirimkan pengaduan lebih bijak dalam menyampaikan pengaduan dengan dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. http://www.p2kp.org/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&

Tanggapan 4

Posted by audy |Jul 30, 2009|
  1. Pengaduan On-Line dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan PNPM Perkotaan. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara On-Line. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah. PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila; 1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi) 2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah. Berikut artikel mengenai Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, artikel ini dimaksudkan agar siapapun yang akan mengirimkan pengaduan lebih bijak dalam menyampaikan pengaduan dengan dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. http://www.p2kp.org/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.