Pengaduan On-Line

PROGRAM TAK TERLAKSANA DI CL

nano Jul 18,2009
“BUKU PINTAR PAKET INFORMASI DASAR” merupakan bentuk program sosialisasi PNPM Mandiri yang sedianya harus sudah terlaksana Juli 2008, dan sampai sekarang sudah lewat satu tahun, belum juga terealisasi. Pengadaan buku tersebut dimaksudkan untuk dialokasikan kepada 5 komponen pelaku PNPM Mandiri (BKM/UPK, Faskel, Lurah, Masyarakat Umum dan KSM/Relawan). Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah dilakukan oleh Koordinator Kota Cluster 3 pada Maret 2009 dan diserahkan kepada PT Inersia AE selaku institusi yang menangani manajemen di Wilayah Provonsi Jawa Timur ketika itu. PT Inersia AE untuk saat ini dipercaya untuk menangani Wilayah Provinsi Bali. PT. Inersia AE, Konsultan Manajemen Pusat (KMP) maupun pihak Bank Dunia seolah tidak mengoptimalkan peran dan fungsi PENGAWASAN dan PENGENDALIAN terhadap pelaksanaan program PNPM Mandiri di lapangan ataupun secara administratif begitu asal-asalan. Jumlah desa/kelurahan sasaran PNPM Mandiri di Cluster 3 ini sebanyak 143 desa/kelurahan. Kalkulasinya dari aspek anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada 143 desa/kelurahan diperkirakan 100 juta lebih. Nilai nominal yang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan nilai informatif yang seharusnya dapat diakses oleh 5 kelompok pelaku dalam melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan PNPM Mandiri secara integrated dan akuntable. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah “ validitas materi LPJ yang terdiri atas Berita Acara Serah Terima Buku Pintar Paket Informasi Dasar dengan dibubuhi tandatangan serta stempel para pelaku PNPM Mandiri yang (diasumsikan) sudah menerima program tersebut ” ?. Kesungguhan PT. Inersia AE, Konsultan Manajemen Pusat (KMP) maupun pihak Bank Dunia untuk melakukan PENERTIBAN pelaksanaan program di lapangan maupun penataan administrasi pekerjaan Perusahaan Konsultan Provinsi, Team Leader, Korkot, Askot TA-TA sampai dengan Fasilitator Kelurahan bisa diukur dengan seberapa seriusnya menangani dan menyelesaikan penyimpangan yang sudah terjadi sperti pada program sosialisasi ini. Penyimpangan yang tidak hanya akan menghasilkan sanksi bagi pelakunya, namun juga berimplikasi hukum (pidana) ini sebagaimana Pasal 5 ayat 3 poin C pada Surat Perjanjian Kerja Korkot, karena terdapat unsur manipulasi dengan cara penggunaan tandatangan dan cap stempel lembaga (BKM dan Desa/Kelurahan) sebagai kelompok sasaran program. Lembaga yang memiliki kewenangan atas penyimpangan ini seharusnya sudah menunjukkan action-nya sehingga persoalan tidak berimbas secara liar yang pada suasana kurang kondusifnya di dalam negeri saat ini berpotensi mengundang pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya. Dalam perjalanan pelaksanaan PNPM Mandiri mulai 2007 tentunya sudah terjadi perubahan atau pergantian (rotasi, mutasi bahkan pemutusan hubungan kerja) bagi pelaku program (Perusahaan Konsultan Provinsi, Team Leader, Korkot, Askot TA-TA sampai dengan Fasilitator Kelurahan) serta pelaku partisipatifnya (BKM, Relawan, UP-UP sampai KSM). Tulisan ini kami akhiri dengan satu PERMINTAAN : Pengusutan melalui uji petik yang serius oleh lembaga yang memiliki otoritas penuh atas penyelesaian terhadap penyimpangan ini. Secara perlahan tapi pasti bahwa praktik kotor ini akan sampai kepada pelaku partisipatif maupun pihak-pihak lain yang dapat memanfaatkannya. SELAMAT BEKERJA kami tunggu hasilnya. Cluster 3 Care 2009

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.