Pengaduan On-Line

dualisme alokasi dana BLM

audy Jul 30,2009
Kepada : Tim Pengendali PNPM Mandiri Up. SNVT PBL Pusat Terkait alokasi BLM TA 2009, saat ini di daerah masih dirasakan ada dualisme informasi terkait besaran alokasi BLM yang dikeluarkan pemerintah pusat yang menjadi kendala bagi kami, baik di level pemda maupun di tingkatan konsultan. 1. Sesuai dengan surat menko kesra Nomor : B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM TA 2009 disebutkan bahwa alokasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan di kabupaten Magetan untuk 3 kecamatan adalah sejumlah Rp. 6 Milyar dengan rincian 4,8 M dari APBN dan 1,2 M APBD. dan dalam DIP DA 2009 kabupaten Magetan sudah dianggarkan dana sebesar tersebut diatas. 2. Surat Menko Kesra tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : b.311/KMK/D.VII/II/2009 tanggal 26 Pebruri 2009 dari Ketua Tim Pengendali PNPM Mandiri yg di point 1 dikatakan bahwa daftar lokasi dan alokasi BLM adalah sesuai dengan surat menko kesra Nomor : B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, Jika diperlukan adanya perubahan akan dibahas dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. 3. Dalam Surat Direktur PBL Dirjen CK departemen PU nomor : KP.0108-cb/686 tanggal 1 Juli 2009 disampaikan bahwa Pagu untuk BLM adalah sebesar 150 juta kategori kelurahan/desa kecil, 200 juta untuk kategori kelurahan/desa sedang dan 340 juta untuk kategori kelurahan/desa besar; untuk kk miskin <50 KK dialokasikan 50 juta dan 100 juta untuk KK miskin >50 KK. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kekurangan DDUPB akan mengakibatkan pengurangan lokasi sasaran sesuai DDUP yang tersedia. 4. Berdasarkan perhitungan tersebut dan sesuai dengan surat SNVT PBL Jatim nomor : Um.01.01.Cb.05/PBL/338 tanggal 25 juni 2009 maka DDUPB yang harus disediakan kab. Magetan adalah sejumlah 1,5 M atau masih kurang 300 juta dari yang telah dianggarkan. 5. Asumsi kami yang muncul bahwa alokasi BLM yang ditetapkan oleh Menko Kesra hanyalah BLM TA 2009, sementara BLM tahap 3 direncanakan masuk DIPA 2010. Dan kalau memang demikian adanya, maka pada pencairan BLM tahap 3 pemda masih harus menyediakan DDUPB padahal sesuai dengan petunjuk program seluruh dana DDUPB dicairkan di BLM tahap 2 di tahun 2009. 6. Kekurangan dana DDUPB oleh pemda (satker dan TKPP) Kabupaten Magetan sudah direncanakan diajukan pada PAK bulan Juni kemarin, namun karena DPRD kab. Magetan tetap mengacu pada surat Menko Kesra Nomor : B.175/MENKO/KESRA/X/2008 dan surat komitmen yang telah dibuat oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Magetan, maka PAK DDUPB PNPM Mandiri TA 2009 tidak dapat diproses. Demikian permasalahan ini kami sampaikan dengan harapan bisa segera didapatkan kejelasan alokasi BLM TA 2009, sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan di daerah dan menjawab dualisme informasi tersebut, karena sesuai master shedulle diharapkan pada bulan september/oktober 2009 pencairan dana BLM tahap-1 bisa diproses. Trims

Tanggapan 1

Posted by audy |Jul 31, 2009|
  1. Maluku, 30 Juli 2009 Menunggu Kepastian Jumlah Pagu BLM Pertanyaan yang dilontarkan fasilitator kadang membuat kita bingung. Apalagi jika jawaban yang diinginkan fasilitator bersifat urgen, berkaitan dengan rencana sosialisasi ke kelurahan atau desa. Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab sekadar membuat senang tanpa ada kepastian, karena akan menjadi masalah di masa mendatang. Saat berkoordinasi dengan jajaran Fasilitator Kelurahan (Faskel), menjelang kepulangan saya usai menghadiri Lokakarya di Kota Tual dan pelatihan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tual, timbul pertanyaan tentang jumlah pasti pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap desa. Ini berkaitan dengan akan segera dilaksanakannya kegiatan lokakarya dari kecamatan hingga ke tingkat basis. Mendapatkan pertanyaan tersebut, saya menjawab bahwa kita masih menunggu klarifikasi dari pihak proyek, karena terjadi perubahan sebagai dasar penentuan jumlah pagu. Meski begitu dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat nanti, jangan mengatakan jumlahnya. Cukup jelaskan sejarah penentuan jumlah pagu BLM. Hal ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh masyarakat. Jawaban saya tadi tentu tidak membuat fasilitator puas. Namun, karena memang belum ada kepastian dari pihak Pusat, mau tidak mau mereka menerima masukan sebagaimana yang saya sarankan. Pertanyaan di atas seharusnya tidak perlu terjadi. Karena masyarakat akan sulit menerima penjelasan panjang, padahal tujuannya hanya satu, yaitu menentukan jumlah pagu BLM. Malah, jumlah BLM yang sudah jelas pun masih menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan di dalam diri saya sendiri. Apa sebenarnya yang menjadi kesulitan di pihak Pusat dalam menentukan pagu BLM? Apakah karena dasar dalam menentukannya belum jelas atau karena keterbatasan sumber pendanaan? Menurut saya, jika yang menjadi persoalan adalah kejelasan dasar, dikembalikan saja ke sumbernya, yakni Pedoman Umum (Pedum) dan kebijakan PNPM, agar keraguan dan ketidakjelasan bisa segera dihindari atau diatasi. Dan, jika keterbatasan dana yang menjadi persoalan, berarti harus ada yang mengalami penyesuaian, agar tidak berlama-lama membuat kebingungan. Hal ini penting (bagi saya—Red), karena di manapun BLM, walau hanya sebatas stimulan, rentan menyebabkan persoalan dan kesalahan dalam informasinya. Jika hal di atas dibiarkan berlarut-larut, akan timbul persoalan lain, seperti mungkinkah masyarakat yang siap menjadi relawan—dengan waktu dan pemahaman mereka yang terbatas—dapat secara saksama mencermati aturan dan kebijakan PNPM berkaitan dengan pagu BLM. Justru, saya kuatir terjadi seperti apa yang dinyanyikan “Kuburan Band”—ingat jumlah penduduk, tapi lupa prosentasenya; atau ingat prosentasenya, tapi lupa jumlah penduduknya; di bawah tiga ribu, di atas tiga ribu dan di atas sepuluh ribu; Kakak miskin, adik miskin, kembali ke jumlah penduduk lagi (dinyanyikan dengan lagu “Lupa” oleh Kuburan Band). Kita semua yang di lapangan, berharap hal-hal seperti ini tidak perlu lagi terjadi. Untuk itu, kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir segala sesuatu yang dapat menyebabkan kebingungan dan kesalah-pengertian dari semua masyarakat yang sedang didampingi. Selain itu, kita berharap, segala sesuatu dapat diupayakan sedini mungkin sebelum Fasilitator berada di lapangan. Jangan sampai kegiatan terhambat hanya karena masih menunggu suatu informasi yang tidak jelas kapan penyelesaiannya. Dan, saya pikir, semua akan sepakat bahwa pekerjaan menunggu sesuatu sungguh sangat membosankan! (Tamharuddin, TA Sosialisasi KMW XV, PNPM Mandiri Perkotaan; Dian/Firstavina) Pak Tamhar : ikimono cerita, pertanyaan atau pernyataan pak? :lol

Tanggapan 2

Posted by |Aug 31, 2009|
  1. Kepada Yth, Rekan Tamharuddin, TA Sosialisasi KMW XV Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Mohon maaf atas keterlambatan dalam menanggapi pengaduan anda. Berdasarkan surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Dirjen Cipta Karya nomor: kp.0108-cb/686 tanggal 01 Juli 2009 disebutkan bahwa; Poin I.7 : Ketidaksediaan DDUPB atau kurangnya alokasi DDUPB dalam APBD akan berakibat pada pengurangan lokasi sasaran sesuai DDUPB yang tersedia hingga penghentian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada Kabupaten/Kota yang tidak menyediakan DDUPB. Pon 1.8: Oleh karena itu, kami harapkan bagi Kabupaten/Kota yang belum ataupun ada kekurangan dalam penyediaan DDUPB dalam DIPDA-nya, untuk dapat memenuhinya melalui mekanisme APBD-P di masing-masing Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung saat ini. Menjawab pengaduan anda pada poin 6, maka akibat dari kekurangan dana DDUPB oleh Pemda Kabupaten Magetan adalah pada poin 1.7 di atas. Demikian informasi yang dapat disampaikan Wassalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Tanggapan 3

Posted by audy |Sep 3, 2009|
  1. Buat PPM P2KP Sepertinya PPM kurang jeli mencermati pertanyaan diatas : 1. kekurangan DDUPB diakibatkan ketidaksingkronan nominal BLM dari surat menko kesra Nomor : B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan surat Direktur PBL Dirjen CK departemen PU nomor : KP.0108-cb/686 tanggal 1 Juli 2009... pertanyaannya manakah kemudian yang harus dianut oleh pemda? 2. surat Direktur PBL Dirjen CK departemen PU nomor : KP.0108-cb/686 tanggal 1 Juli 2009 itu kelurar setelah APBDP di dok oleh dewan pada bulan Juni 2009 sementara suratnya baru keluar pada bulan Juli 2009, dalam surat itupun tidak (belum) dicantumkan besaran BLM dan DDUPB yang harus disediakan oleh masing-masing daerah. 3. atas dasar itu tidak wajar jika kemudian daerah diberi punishment pengurangan lokasi desa sementara dasar yang dipakai daerah adalah surat dari pusat (menko kesra) yang jurjustru menjadi Tim pengendali dari seluruh program PNPM baik yang inti maupun pendukung termasuk PNPM Mandiri Perkotaan mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberi koreksi...:c

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.