Pengaduan On-Line

TIM PPM Mandul, Ya?

agoez Feb 23,2010
Tim PPM hingga kini belum mengklarifikasi surat saya pada 24 Januari 2010 di bawah judul "PNPM MILIK SIAPA?". Untuk kesempatan terakhir, saya kembali mengirimkan isi surat tersebut kepada Bapak/Ibu untuk mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya. Jika toh surat ini tak juga mendapat jawaban seperti diharapkan, maka benarlah bahwa PNPM cuma pepesan kosong. Terima kasih. Berikut selengkapnya isi surat dimaksud. Dengan hormat, Belakangan ini, di tengah berlangsungnya proses peralihan PT. Darma Dedana Cipta Consultan atau DDC ke PT. Surya Abadi -- selaku KMW IV di Sumatera Utara, saya mendengar ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya: 1. TL KMW IV Achmad Srianto mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Novita Handayani selaku Asmandat pada koorkot I KMW IV dan mengusulkan mutasi Herbin selaku Askot pada koorkot 4 KMW IV, tanpa alasan yang jelas. Tindakan administrasi terhadap keduanya diduga untuk memuaskan pihak tertentu karena punya hubungan erat dengan tuduhan penyalahgunaan dana pelatihan pada Agustus 2009 yang tak bisa dibuktikan. 2. TIM PPM perlu segera melakukan audit terhadap sistem rekrutmen faskel, senior faskel, askot hingga koorkot. Menurut hemat saya, rekrutmen sangat tidak profesional dan saya mendengar kabar ada dua faskel direkrut tanpa melalui seleksi (peldas), masing-masing Husein (anggota Tim IX,Koorkot I KMW IV) dan Denny Zulkarnaen (anggota Tim 44, Koorkot 4 KMW IV). Menurut informasi, Denny keluarga dekat Satker SNVT PBL Sumut. Bburuknya sistem rekrutmen tak terlepas dari kurangnya komitmen seluruh pihak baik konsultan maupun Satker SNVT PBL Sumatera Utara -- selaku pihak yang membayar honor faskel hingga koorkot -- terhadap pelaksanaan PNPM. 3. Pada 6 Juni 2009, Satker PIP Kota Medan Ir Tanwir bekerjasama Koorkot I KMW IV mengadakan studi banding BKM se-Kota Medan ke Pekalongan, Magelang, dan Yogjakarta. Peserta studi banding dari unsur BKM 21 orang, dari Koorkot 3 orang (ketiganya Askot, dikoodinir oleh Ridho), 1 lurah, 1 PJOK, 7 orang dari unsur Satker. Acara studi banding menghabiskan anggaran daerah Rp125 juta lebih dan hingga kini tak pernah dipertanggungjawabkan, baik hasil maupun tindaklanjutnya. Tim PPM perlu meminta klarifikasi dari Koorkot I karena masalahnya sempat dilaporkan ke kejaksaan. Lebih memprihatinkan lagi, studi banding itu ternyata tak diketahui oleh TL KMW IV (saat itu dijabat Achamd Srianto). Ini salah satu indikator untuk mengatakan bahwa selama ini -- dalam menjalankan fungsi dan tugasnya -- sinergi antara Koorkot I dengan KMW IV memang sangat lemah. Itu sebabnya, pelaksanaan PNPM di Medan sulit mencapai targen dan jauh dari harapan. 4. Saat ini, perjalanan PNPM di Medan makin tak jelas. Sebab dana sharing (50%) dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Medan untuk PNPM-P2KP3 (2006) terhenti, namun dana BLM-3 dari Jakarta malah turun. Kalau dana BLM-3 dilaksanakan (sesuai amanah SK Menkeu 3 bulan setelah dana cair) dan ketika nantinya harus dipertanggungjawabkan tanpa adanya SP3 BLM-2, bagaimana jadinya pelaksanaan PNPM. Apakah dengan seperti ini masyarakat miskin bisa berdaya, mandiri dan madani. Apakah ini yang namanya nilai luhur -- yang ingin ditransformasikan kepada rakyat miskin. Kalau persoalan ini tidak segera terselesaikan, maka jangan salahkan juga jika masyarakat membuat singakatan PNPM menjadi Program Nasional Pembodohan Masyarakat. Bravo PNPM! Jonathan - Medan

Tanggapan 1

Posted by |Feb 24, 2010|
  1. Kepada Yth, Rekan Jonathan Jonathan di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan online. Perlu diketahui, kami sudah menindaklanjuti pengaduan anda dengan meminta klarifikasi ke KMW Prov. Sumut tertanggal 27 Januari 2010, dan sampai saat ini kami selalu memantau perkembangan klarifikasi dari KMW Prov. Sumut, terakhir kami konfirmasi tgl. 23 Februari 2010, karena ada kendala non teknis seperti Bp. Achmad Sriyanto sekarang menjadi PD OC 02, adanya pertemuan/rapat kerja seluruh PD, Team Leader KMW, EGM Monev di Jakarta, sehingga klarifikasi belum berjalan secara optimal. Dengan selesainya acara-acara tsb kami akan lebih sering memantau perkembangan klarifikasi pengaduan anda tsb. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam, PPM - PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.