Forum

Beranda Forum Kirim Tanggapan

Agenda Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2030

lala Jan 25,2018

Mulai sejak diterbitkannya undang-undang nomor 23 th. 2014 mengenai pemerintahan daerah jadi pengganti undang-undang nomor 32 th. 2004, serta terbitnya ketentuan pemerintah nomor 18 th. 2016 mengenai piranti daerah seperti amanat pasal 232 ayat (1) undang-undang nomor 23 th. 2014 mengenai pemerintah daerah, pemerintah propinsi/kabupaten/kota di Indonesia alami keriuhan karna mesti selekasnya lakukan penyesuaian bentuk piranti daerah sesuai sama amanat pp 18/2016 itu. Keriuhan paling utama berlangsung saat masalah perumahan serta lokasi permukiman memiliki kandungan masalah yang sama pada masalah pekerjaan umum serta pengaturan ruangan. streaming Tafsir hukum serta tafsir tehnis yang tidak pas buat perbincangan serta kekacauan berlangsung nyaris di semua Pemerintah Daerah.

Yang menarik, pemerintah propinsi Banten begitu cermat menafsirkan lampiran C serta D amanat UU 23/2014, hingga tak ada tumpangtindih sub masalah pada OPD PUPR serta OPD PRKP. Di dalam Ketentuan Gubernur Nomor 83 Th. 2016 mengenai Kedudukan, Pekerjaan Pokok, Peranan, Type, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Piranti Daerah Propinsi Banten dibuatlah OPD PUPR dengan klasifikasi B dengan beban kerja tengah, terdiri atas 1 (satu) sekretariat serta 5 (lima) bagian. Sesaat, OPD PRKP berklasifikasi B dengan beban pekerjaan tengah serta terdiri atas 1 (satu) sekretariat serta 3 (tiga) bagian.
Pekerjaan Tempat tinggal Dinas PRKP

Amanat Ketentuan Presiden No 2 Th. 2015 mengenai Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional bagian Perumahan serta Lokasi Permukiman dan air minum serta sanitasi yang layak serta terjangkau terlebih untuk 40% orang-orang di Indonesia terikuth. Sebagian tujuan yang perlu dientaskan yaitu backlog (kekurangan rumah) lewat fasilitasi penyediaan tempat tinggal layak serta terjangkau, mendorong keswadayaan serta dunia usaha dalam menyediaan rumah layak huni serta terjangkau, serta penambahan kwalitas tempat tinggal tidak layak huni termasuk juga dalam rencana perlakuan lokasi permukiman kumuh.

Catatan penulis dalam menolong OPD PRKP Propinsi Banten membuat Gagasan Pembangunan serta Pengembangan Perumahan serta Lokasi Permukiman 2030 ada banyak persoalan yang perlu dikerjakan oleh Gubernur sekarang ini, salah satunya : Masih tetap ada permukiman kumuh menyebar di semuanya Kab/Kota di Banten dengan keseluruhan luas menjangkau 5. 302 Ha atau 13, 8% dari keseluruhan nasional, yaitu sebesar 38. 431 Ha ; (ii) Masih tetap ada orang-orang yang belum juga mempunyai akses air minum layak sebesar 12. 38% ; (iii) Masih tetap ada orang-orang yang belum juga mempunyai akses sanitasi layak yaitu sebesar 26. 1% ; (4) Pengelolaan sampah yang belum juga maksimal ; (5) Masih tetap ada tempat tinggal tidak layak huni (Rutilahu) menyebar di semuanya Kab/Kota beberapa 493. 618 unit ; (6) Masih tetap ada backlog kepemilikan tempat tinggal yang menyebar di semua Kab/Kota sebesar 564. 026 unit ; (7) Ada Permukiman riskan bencana serta multirawan bencana ; (8) Migrasi yang tinggi ke lokasi perkotaan ; (9) Lapangan pekerjaan yang terbatas ; (10) Gaji pekerja yang belum juga sesuai sama ; (11) Keberpihakan pada orang-orang berpendapatan rendah (MBR) belum juga maksimum ; (12) perkembangan populasi perkotaan yang tinggi ; (13) pembangunan ekonomi kab/kota yang belum juga rata dengan tanda-tanda rasio gini sebesar 0, 39 ; serta (14) kesusahan turunkan rasio gini pada nasional sebesar 0, 394.

Kegundahan mengatasi perumahan serta lokasi permukiman kumuh perkotaan pantas dihadapi oleh pemerintah propinsi banten karna kekuatan fiscal daerah untuk tingkatkan kwalitas lokasi cuma sebesar 88 milyar satu tahun atau 18% dari keseluruhan alokasi berbelanja, perhitungan penyusun diperlukan pendanaan sebesar 1, 2 triliun sampai th. 2030 untuk mengatasi lokasi kumuh dari mulai penambahan kwalitas jalan lingkungan, drainase, persampahan, sanitasi serta air minum aman.

Sedang tempat tinggal tidak layak huni yang begitu besar itu akan tidak usai pada saat pemerintahan gubernur sekarang ini jika keseluruhan kekuatan perlakuan pemerintah daerah tahunan cuma sebesar 3000 unit. Diperlukan saat 165 th. bila tak ada kemampuan fiscal beda pemerintah serta perubahan keberdayaan ekonomi orang-orang hingga tempat tinggal tidak layak huni bisa teratasi.

Backlog kepemilikan tempat tinggal yang tinggi sebesar 564. 024 unit, juga tidak juga akan usai dalam periode pemerintahan Gubernur Wahidin Halim serta Hazrumy. Kekuatan pemerintah pusat untuk tiap-tiap tahunnya cuma sekitar 3000 s. d 5000 unit. Yang berarti bila di hitung, memerlukan 113 th. untuk merampungkan backlog itu. Keperluan pendanaannya menjangkau Rp. 79 triliun. Meskipun sudah ada beragam regulasi pemerintah pusat untuk lakukan percepatan pembangunan, tetapi serapan alokasi pendanaan seperti proses kebijakan FLPP serta SSB belum juga maksimum.
Grand Strategy 2030

Untuk membuat Grand Strategy Pembangunan PKP di Propinsi Banten sampai 2030, ada dua (2) hal yang perlu memperoleh pertimbangan dari Pemerintah Daerah. Pertama, yaitu amanat dari Ketentuan Presiden Nomor 59 Th. 2017 mengenai Proses Perolehan Maksud Pembangunan Berkepanjangan. Ketentuan Presiden ini adalah tindaklanjut dari peran Indonesia jadi anggota Negara perserikatan bangsa-bangsa yang ikut aktif dalam pemilihan tujuan maksud pembangunan berkepanjangan seperti tertuang dalam dokumen transforming our world : The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Satu diantara amanat perlu serta langkah awal untuk Pemerintah Propinsi Banten yaitu selekasnya membuat Gagasan Tindakan Daerah Maksud Pembangunan Berkepanjangan (RAD TPB) supaya angka maksud global ke-6 yaitu menanggung ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkepanjangan untuk semuanya, serta enam (6) tujuan global di 2030, dan 22 tujuan nasional yang sesuai dengan Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional Th. 2015-2019 bisa terwujud.

Lewat pengaturan Gagasan Tindakan Daerah Maksud Pembangunan Berkepanjangan (RAD TPB) itu, diinginkan Propinsi Banten mempunyai baseline yang pas serta akurat sesuai sama kajian empiris serta lapangan. Hal semacam ini perlu supaya rencana biaya serta pembangunan daerah pas tujuan.

Ke-2, Agenda Baru Perkotaan/Permukiman atau di kenal New Urban Agenda. Agenda Baru Perkotaan/Permukiman (ABP) adalah dokumen perjanjian hasil konferensi HABITAT III Kota-Kota Dunia yang berkumpul di Quito-Ekuador pada bln. Oktober 2016. Beberapa pemimpin kota di semua dunia, penyandang dana pembangunan, pemimpin regional serta actor yang lain setuju serta memiliki komitmen untuk wujudkan kota yang berkepanjangan. Agenda Baru Perkotaan/Permukiman (APB) didesain oleh lebih dari 200 pakar dunia atau yang di kenal dengan policy unit serta lewat sistem panjang yang lalu di negosiasikan pada 197 Negara dunia di UN yang lalu di adopsi dengan di Quito Ekuador.

Hubungannya dengan dokumen perjanjian yang lama yaitu judulnya mengenai permukiman yang layak untuk semuanya serta permukiman yang berkepanjangan didunia urbanisasi. Lalu, perjanjian ini diadobsi lebih dari 100 Negara, kurangi pendanaan pembangunan pada lokasi kota serta memotong program perkotaan.

Warisan agenda terdahulu yaitu tujuan MDG’s yaitu “Kota Tanpa ada Permukiman Kumuh” yang lalu berkembang pada tujuan yang lain yang termakhtub didalam SDG’s. Dua (2) agenda pembangunan itu (MDG’s serta SDG’s) jadi semangat Agenda HABITAT serta Goal 11 SDG’s jadi inspirasi awal serta diputuskan jadi agenda HABITAT.

Kenapa Agenda Baru Perkotaan/Permukiman jadi begitu perlu?. Pertama, 1/2 umat manusia didunia tinggal di Kota, Waktu Ini – 3, 5 miliar orang ada di kota. Ke-2, Diprediksikan pada th. 2050 5. 000 milyar masyarakat dunia tinggal di lokasi perkotaan serta kondisi dunia menuju pada lokasi perkotaan (urban ruang). Ke-3, di Indonesia, 125. 000. 000 orang tinggal di perkotaan. Searah dengan alur kependudukan di Indonesia, pada th. 2035 70% masyarakat ada di lokasi perkotaan. Sedang di Propinsi Banten jumlah masyarakat paling besar ada di Banten Utara yaitu sebesar 58, 8% atau sama dengan 7. 173. 000 Jiwa serta telah membuat lokasi permukiman perkotaan baik alami ataupun karena desakan perkembangan dari Jakarta. Ke-4, Aglomerasi terjadi serta mengakibatkan beragam masalah seperti kemacetan, polusi serta kebisingan termasuk juga tantangan perubahan iklim, yang kesemuanya memerlukan perlakuan hingga butuh tanggapan yang baru serta inovatif. Ke-5, Kepadatan tinggi di lokasi perkotaan bisa membawa keuntungan efisiensi serta inovasi tehnologi sekalian kurangi sumber daya serta mengkonsumsi energy. Termasuk juga di Indonesia, Kota Kota Urban tengah menuju kota/permukiman yang aman, inklusif, kuat serta berkepanjangan. Dimasa yang akan datang 2030 diinginkan kota kota urban bisa menanggung keringanan akses untuk semuanya, perumahan yang aman serta terjangkau serta service dasarnya, penambahan lokasi permukiman kumuh. Data dari www. kotaku. pu. go. id tunjukkan ada 24. 650 Ha lokasi permukiman kumuh yang sudah diputuskan serta jadi tujuan program.

Bukan sekedar hingga disitu, pekerjaan tempat tinggal pemerintah serta pemerintah daerah propinsi banten yaitu turunkan indicator-indikator sustainable development goals itu kedalam kerangka kerja bagian perumahan serta lokasi permukiman yang mencakup indicator : (1) penyediaan service basic serta perumahan yang aman serta terjangkau ; (2) penyediaan akses aman, terjangkau, bisa dibuka serta berkepanjangan system transportasi untuk semuanya, tingkatkan keselamatan jalan, terlebih dengan memperluas angkutan umum, dengan perhatian spesial pada keperluan mereka yang rawan kondisi, wanita, anak-anak, penyandang cacat serta orangtua ; (3) tingkatkan urbanisasi inklusif serta berkepanjangan serta kemampuan untuk rencana pemukiman manusia partisipatif, terpadu serta berkepanjangan serta manajemen ; (4) menguatkan usaha membuat perlindungan serta melindungi warisan budaya serta alam dunia ; (5) kurangi jumlah kematian serta jumlah orang yang terserang serta dengan substansial kurangi kerugian ekonomi segera relatif pada product domestik global yang dikarenakan oleh bencana, termasuk juga bencana yang terkait dengan air, dengan konsentrasi membuat perlindungan orang miskin serta beberapa orang dalam kondisi rawan ; (6) kurangi efek lingkungan per kapita yang merugikan kota, termasuk juga dengan berikan perhatian spesial kwalitas udara serta pengelolaan sampah kota serta yang lain ; (7) sediakan akses universal ke ruangan aman, inklusif serta bisa dibuka, ruangan terbuka public serta hijau, terutama untuk wanita serta anak-anak, orangtua serta penyandang cacat ; (8) mensupport jalinan ekonomi, sosial serta lingkungan yang positif pada daerah perkotaan, pinggir kota serta pedesaan dengan menguatkan rencana pembangunan nasional serta daerah ; (9) dengan substansial tingkatkan jumlah kota serta pemukiman rcti mengambil serta mengaplikasikan kebijakan yang terintegrasi serta gagasan menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi serta penyesuaian perubahan iklim, ketahanan pada bencana, serta meningkatkan serta melakukan, searah dengan Kerangka Sendai untuk Resiko Bencana pengurangan 2015-2030, manajemen resiko bencana holistik di semuanya tingkatan.

PERATURAN PENULISAN PESAN

    Forum ini dipergunakan untuk curah pendapat pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan berita atau pesan atau tulisan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah. Tim Website KOTAKU tidak bertanggungjawab atas isi atau kebenaran informasi di forum ini.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.