Forum

Beranda Forum Kirim Tanggapan

Tingkatkan Sektor Pangan, LPDB Imbau KUD NTB Manfaatkan Dana Bergulir

selvi Aug 1,2018

Dalam upaya peningkatan produktivitas koperasi di bidang pangan yang tengah gencar dilakukan pemerintah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (LPDB-KUMKM) turut mengambil peran melalui pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi dan UMKM di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo menegaskan sektor pangan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, terlebih di NTB yang merupakan lumbung pangan terbaik setelah Jawa dan Makassar.

"Misalnya panen padi yang bisa tiga kali dalam setahun," jelas Braman dalam Temu Konsultasi Peningkatan Produktivitas Koperasi di Bidang Pangan di Mataram, NTB, Selasa (31/7/2018).

Braman juga menyampaikan bahwa pemerintah memberi dorongan agar produktivitas perikanan dan pertanian bisa mendapatkan dana bergulir lebih dari sektor lainnya. Sementara sektor perdagangan dan KUR harus dikurangi.

"Karena KUD fokus pada ketahanan pangan maka LPDB juga akan mengarah ke arah pangan. Penyaluran khusus modal kerja harus dipenuhi melalui LPDB," jelasnya.

Untuk itu, Braman berharap agar suku bunga rendah untuk nawacita (pertanian, perikanan, perkebunan, energi) yang hanya 4,5% dan sektor riil (KUMKM sektor manufaktur, kerjainan, industri kreatif) yang hanya 5% harus dapat dimanfaatkan oleh KUD di NTB.

"Karena dana APBN ini sangat murah, manfaatkan ini untuk pengembangan usaha di daerah," imbaunya.

Selain itu, Braman mengungkapkan penyaluran dana bergulir di NTB masih sangat rendah. Dalam setahun, hanya ada lima proposal yang mengajukan pinjaman dana bergulir kepada LPDB dan hanya satu yang lolos verifikasi.

Hal ini menurut Braman, dikarenakan trauma masa lalu yang sempat dialami LPDB dengan salah satu KUD di NTB yang sampai terbawa ke jalur hukum. Namun, streaming liverpool ia menegaskan permasalahan tersebut terjadi karena saat itu belum ada payung hukum yang jelas.

"Untuk itu, LPDB memperketat peraturan lewat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2018 tentang penyaluran dana bergulir. Itu menjadi payung hukum kita. Kalau dulu tidak ada payung hukum seperti itu," jelas Braman.

PERATURAN PENULISAN PESAN

    Forum ini dipergunakan untuk curah pendapat pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan berita atau pesan atau tulisan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah. Tim Website KOTAKU tidak bertanggungjawab atas isi atau kebenaran informasi di forum ini.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.