Sejak mulai diedarkannya undang-undang nomor 23 th. 2014 berkenaan pemerintah wilayah jadi alternatif undang-undang nomor 32 th. 2004, dan terbitnya ketetapan pemerintahan nomor 18 th. 2016 berkenaan perangkat wilayah seperti instruksi pasal 232 ayat (1) undang-undang nomor 23 th. 2014 berkenaan pemda, pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Indonesia alami keriuhan karena perlu sesegera kerjakan rekonsilasi wujud perangkat wilayah sesuai instruksi pp 18/2016 itu. Keriuhan paling penting berjalan saat permasalahan perumahan dan lokasi pemukiman mempunyai kandungan permasalahan yang serupa pada permasalahan tugas umum dan penataan ruang. Tafsiran hukum dan tafsiran teknis yang tidak cocok buat pembicaraan dan kerusuhan berjalan hampir di semua Pemerintahan Wilayah.
Kegelisahan menangani perumahan dan lokasi pemukiman kotor perkotaan patut ditemui oleh pemerintahan provinsi banten karena kemampuan fiscal wilayah untuk tambahkan kualitas lokasi hanya sejumlah 88 milyar setahun atau 18% dari keseluruhnya peruntukan belanja, penghitungan penyusun dibutuhkan permodalan sejumlah 1, 2 triliun sampai th. 2030 untuk menangani lokasi kotor mulai dari tambahan kualitas jalan lingkungan, drainase, persampahan, sanitasi dan air minum aman.
Sedang rumah tidak pantas huni yang demikian besar itu tidak selesai di saat pemerintah gubernur saat ini bila keseluruhnya kemampuan tindakan pemda tahunan hanya sejumlah 3000 unit. Dibutuhkan saat 165 th. jika tidak ada kekuatan fiscal berbeda pemerintahan dan peralihan keberdayaan ekonomi beberapa orang sampai rumah tidak pantas huni dapat terselesaikan.
Untuk membikin Grand Strategy Pembangunan PKP di Provinsi Banten sampai 2030, ada dua (2) hal yang penting mendapat pemikiran dari Pemerintahan Wilayah. Pertama, yakni instruksi dari Ketetapan Presiden Nomor 59 Th. 2017 berkenaan Proses Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ketetapan Presiden ini ialah tindaklanjut dari peranan Indonesia jadi anggota Negara federasi bangsa-bangsa yang turut aktif dalam penyeleksian arah tujuan pembangunan berkelanjutan seperti tercantum pada document transforming our world : The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Hubungan dengan document kesepakatan yang lama yakni judulnya berkenaan pemukiman yang pantas untuk semua dan pemukiman yang berkelanjutan di dunia urbanisasi. Lantas, kesepakatan ini diadobsi lebih dari 100 Negara, turunkan permodalan pembangunan pada lokasi kota dan menggunting program perkotaan.
Peninggalan jadwal sebelumnya yakni arah MDG's yakni "Kota Tanpa Pemukiman Kotor" lalu berkembang pada arah lainnya yang termakhtub di dalam SDG's. Dua (2) jadwal pembangunan itu (MDG's dan SDG's) jadi semangat Agenda HABITAT dan Goal 11 SDG's jadi ide awalnya dan ditetapkan jadi jadwal HABITAT.
Mengapa Jadwal Baru Perkotaan/Pemukiman jadi demikian perlu?. Pertama, 1/2 umat manusia di dunia tinggal di Kota, Waktu Ini - 3, 5 miliar orang berada di kota. Kedua, Diprediksi pada th. 2050 5. 000 milyar warga dunia tinggal di lokasi perkotaan dan keadaan dunia ke arah pada lokasi perkotaan (urban ruangan). Ketiga, di Indonesia, 125. 000. 000 orang tinggal di perkotaan. Sejalan dengan jalur kependudukan di Indonesia, pada th. 2035 70% warga berada di lokasi perkotaan. Sedang di Provinsi Banten jumlah warga terbesar berada di Banten Utara yakni sejumlah 58, 8% atau sama dengan 7. 173. 000 Jiwa dan sudah membuat lokasi pemukiman perkotaan baik alami atau karena tekanan perubahan dari Jakarta.
Keempat, Aglomerasi terjadi dan menyebabkan bermacam permasalahan seperti kemacetan, pencemaran dan keributan termasuk rintangan peralihan cuaca, yang keseluruhnya membutuhkan tindakan sampai perlu respon yang baru dan inovatif. Kelima, Kepadatan tinggi di lokasi perkotaan dapat bawa keuntungan efektivitas dan pengembangan teknologi sekaligus turunkan sumber daya dan konsumsi energy. Termasuk di Indonesia, Kota Kota Urban tengah ke arah kota/pemukiman yang aman, inklusif, kuat dan berkelanjutan. Di masa mendatang 2030 diharapkan kota kota urban dapat memikul kemudahan akses untuk semua, perumahan yang aman dan dapat dijangkau dan layanan dasarnya, tambahan lokasi pemukiman kotor. Data dari www. kotaku. pu. go. id perlihatkan ada 24. 650 Ha lokasi pemukiman kotor yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan program.