Penerapan budaya demokrasi deliberatif melalui pembangunan infrastruktur ini sangat relevan dilakukan. Hal ini akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, memupuk kebersamaan, meminimalisir korupsi, dan keterbukaan pembangunan.
SelengkapnyaPeran revitalisasi, inovasi kelembagaan menempati posisi penting dan strategis. Sebab inovasi teknologi, sosial, ekonomi, lingkungan hanya dapat dimplementasikan dengan baik jika adanya kelembagaan yang berfungsi efektif.
SelengkapnyaPandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap menurunnya omzet usaha KSM. Selama pandemi COVID-19, peningkatan idle money terjadi hampir di seluruh UPK. Untuk menggulirkan dana, UPK perlu menyeleksi ketat calon peminjam.
SelengkapnyaEstetika itu seperti mengajak masyarakat untuk bermimpi, menjadikan permukimannya secantik dan sebersih mungkin dan terhindar dari kumuh. Harapannya, setelah pembangunan dan estetika selesai, maka masyarakat akan dapat terus menjaganya.
SelengkapnyaPendekatan parsial yang melulu bertumpu infrastruktur dengan tanpa menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat, salah-salah justru makin menjauhkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. Sosialisasi secara massal kegiatan penataan kumuh Skala Kawasan bisa mengurangi dampak buruk sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi WTP penghuni wilayah yang bakal ditata.
SelengkapnyaSampah bisa dikelola dengan baik dari yang tidak berguna menjadi bermanfaat serta menghasilkan nilai ekonomi. Selain menghasilkan pupuk cair, sisa ampas pupuk cair dari proses pengolahan sampah bisa dijadikan media tanam untuk tumbuhan, dan ulat atau belatung hasil dari proses pembusukan sampah dapat dijadikan makanan ikan.
SelengkapnyaSpirit TIPP tetap 'dirawat', meskipun level sebagai relawan yang hanya dibayar 'Sajuta': sabar, jujur, tawakal. Bagi mereka, terlibat dalam wadah TIPP sangat membanggakan karena bisa membantu warga masyarakat dan desa melalui proses pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan tentang lingkungan permukiman melalui Program Kotaku.
SelengkapnyaSejak awal diluncurkan pada 2016, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah berkomitmen untuk selalu transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip transparan ini tentunya sejalan dengan semangat antikorupsi di Indonesia, bahkan dunia
SelengkapnyaPIM adalah tata cara yang perlu dilakukan pelaku program dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan dari masyarakat, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) PIM. Bagaimana menjangkau PIM? Silakan cermati gambar berikut
SelengkapnyaKali ini kami akan membawakan informasi mengenai Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang dahulu dikenal dengan nama Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Bagi teman-teman yang belum familiar dengan PPM, atau yang sekarang bernama PIM, apa sih PIM itu? Bagaimana alur mekanismenya?
Selengkapnya