Berubah menjadi lebih baik memang selalu menjadi acuan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), utamanya pada 2019 ini. Reformasi dilakukan demi menyempurnakan langkah terkini penanganan dan pencegahan kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Tanah Air. Strategi penyederhanaan konsep penataan dari lima menjadi tiga tujuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan fokus pelaku Program Kotaku dalam pelaksanaan tugasnya. Gerakan minimalis terfokus ini memerlukan kiat kreatif dan inovatif demi kepastian seluruh key performance indicator (KPI) program mampu tercapai
SelengkapnyaSebagai salah satu aset paling berharga di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BKM/LKM adalah nama “generik”, dan dalam perjalanannya masyarakat boleh membentuk baru atau meneruskan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada, sesuai dengan prinsip dan nilai yang diusung, yakni “Terpercaya”
SelengkapnyaHari ini kami menyampaikan informasi terkait Pengelolaan Persampahan. Apa saja yang perlu diketahui tentang persampahan, kita kupas di bawah ini. Tentang persampahan diatur berdasarkan kebijakan pemerintah melalui, pertama, UU No. 18/2008 disebutkan mengenai mengedepankan pengurangan sampah, penutupan semua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping pada tahun 2013, dan monitoring kualitas lingkungan pascapenutupan TPA sampai 20 tahun.
SelengkapnyaNilai tambah bagi CSR, pertama, kolaborasi dengan Kotaku memberi ruang leluasa bagi CSR bergerak. Komitmen CSR bisa dikemas dalam bentuk program-program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kedua, CSR akan berkontribusi menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan menjaga keseimbangan dari 3P (Profit, People, Planet) serta membangun hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Ketiga, dukungan CSR mewujudkan komitmen perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
SelengkapnyaPraktik Baik, bisa juga diartikan dengan cerita sukses dari aktivitas di lokasi dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang diharapkan bisa menjadi contoh pelaksanaan dan menginspirasi pihak lain
SelengkapnyaSetidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan saat membuat saluran drainase. Pertama, sebelum konstruksi, pasang bouwplank agar tepi saluran drainase lurus, rapi, dan ukurannya sesuai dengan gambar rencana. Kedua, dasar saluran sebaiknya tidak diplester, atau diplester sebagian dengan diberi lubang resapan setiap 5 meter agar ada resapan air ke tanah
SelengkapnyaDalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menerapkan 8 dari 10 kiat menuju kota tangguh bencana. Pertama, menciptakan organisasi dan koordinasi
SelengkapnyaSeperti diketahui, dalam menangani kumuh, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Namun, bagaimana dan apa benefit yang diterima oleh mitra kolaborasi ini, silakan simak artikel ringan berikut ini
SelengkapnyaMenyambut akhir tahun, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mengulas aktivitas publikasi warta—artikel, berita, cerita, dan kliping—di website http://kotaku.pu.go.id, tepatnya dalam tiga bulan terakhir: September, Oktober, November 2018. Secara statistik, total tulisan yang dipublikasi di website adalah 62 tulisan, dengan rincian: 23 tulisan pada September, 18 tulisan pada Oktober, dan 21 tulisan pada November
SelengkapnyaPersoalan kumuh adalah hal paling rumit yang mendera setiap wilayah. Karena rupanya, sukses menangani kumuh tak melulu dilihat dari pembangunan infrastruktur. Dan ternyata, itu belum tentu cukup membuat wilayah tersebut memang benar-benar terlepas dari kekumuhan. Menempatkan permukiman kumuh harus selalu menengok aspek kondisi fisik yang terlihat dan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat
Selengkapnya