Luas kawasan kumuh dan tingkat kekumuhan di Kota Mataram secara signifikan mengalami penurunan sejak lima tahun Program Kotaku dilaksanakan. Sisa luas kumuh hingga 2021 tinggal 99,84 ha, tersebar di 20 kelurahan. Tingkat layanan minimal 80 persen untuk aspek kumuh yang menjadi prioritas penanganan hasil kolaborasi program telah tercapai.
SelengkapnyaBPPW Bangka Belitung menilai ada beberapa titik kegiatan di setiap desa pelaksana CFW yang akan dijadikan best practice. BPPW mendatangi lokasi kegiatan CFW yang sudah selesai dilaksanakan di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Kelapa Kampit, Kepulauan Babel.
SelengkapnyaPelaksanaan kegiatan Program Kotaku Tahun Anggaran 2021 pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Jateng yang tengah berjalan perlu dievaluasi. Mulai dari penerapan petunjuk teknis hingga pencapaian output kegiatan.
SelengkapnyaMengatasi RTLH di Skala Kawasan Parit Nanas, Pontianak, Kalbar, bisa dilakukan dengan berbagi peran yang wajib terealisasi pada 2021. Dukungan pemda dan masyarakat agar wilayahnya bebas kawasan kumuh sangat diperlukan, serta kolaborasi infrastruktur dan perumahan akan berhasil bila ada semangat yang sama dari semua pihak.
SelengkapnyaKSM harus melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya agar infrastruktur yang terbangun tepat waktu dan tepat mutu. KSM dan LKM mesti berhati-hati dan segera melapor untuk ditindak bila ada oknum yang mengatasnamakan BPPW atau fasilitator pendamping yang melakukan pungli.
SelengkapnyaSebanyak 16 lokasi kegiatan CFW di Kota Mataram diperiksa dan diukur. Kesesuaian data proposal dan realisasi pekerjaan yang tertuang dalam LPJ menjadi kunci hasil sertifikasi dinyatakan layak, layak dengan penyempuranaan, atau bahkan tidak layak. Peserta kegiatan sertifikasi dapat berperan aktif membantu agar hasil sesuai target pelaksanaan.
SelengkapnyaKeberhasilan penanganan kumuh di seluruh penjuru Kota Pontianak, termasuk Skala Kawasan dengan destinasi wisata Parit Nanas adalah berkat kolaborasi masyarakat, swasta, dan pemerintah. Kehadiran semua pihak yang bahu membahu dan bergerak bersama mampu mewujudkan cita-cita permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
SelengkapnyaHarus bersama mencari solusi setiap permasalahan di masing-masing wilayah kota/kabupaten untuk memetakan permasalahan, potensi, dan solusi. Faktor penentu pelaksanaan Program Kotaku adalah pengawalan pada setiap tahapan kegiatan oleh Pokja PKP, tim Kotaku, dan masyarakat agar kendala yang ada terdeteksi dini.
SelengkapnyaMelalui BPM 2021, Desa Limbung dan Desa Parit Baru memprioritaskan infrastruktur drainase dan jalan lingkungan. Penanganan persoalan permukiman kumuh harus memberikan manfaat bagi masyarakat karena hasil pembangunan sangat berhubungan dengan peningkatan akses peningkatan perekonomian masyarakat.
SelengkapnyaKegiatan padat karya Program Kotaku harus tetap ada dan dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah mewujudkan permukiman huni, produktif, dan berkelanjutan. KPP diharapkan menjadi motor penggerak pemeliharaan pembangunan infastruktur yang telah dibangun.
Selengkapnya