Program KOTAKU jangan hanya berhenti pada jargon. Jauh lebih penting adalah TL dan TA mengawal implementasi di lapangan, khususnya kepastian standar teknis, maupun aturan bersama
SelengkapnyaDi Kota Ternate permasalahan sampah merupakan masalah klasik dalam kehidupan sehari-hari yang secara signifikan menyumbang makin kompleknya permasalahan permukiman kumuh
SelengkapnyaTema yang diangkat dalam newsletter adalah Gambaran Umum Program Kotaku, Kolaborasi Penanganan Kumuh, Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi UPK Se-kabupaten Agam, Kegiatan Peningkatan Kapasitas
SelengkapnyaProgram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menitikberatkan bagaimana menciptakan permukiman layak huni dengan pendekatan SEL, yang menempatkan Pemda sebagai “nakhoda” dalam upaya menuntaskan kumuh
SelengkapnyaKarangwaru telah menjadi trade mark kelembagaan dalam skala nasional, yang tidak mengenal batas intervensi institusi, mulai dari Faskel hingga menteri, dari masyarakat proletar hingga kaum bangsawan
SelengkapnyaKelurahan Sukun merupakan salah satu kelurahan yang dianggap sukses dalam mengelola lingkungan di Kota Malang, seperti penataan lingkungan permukiman di bantaran sungai, kampung ramah anak, dll
SelengkapnyaDesa Babalan Lor sebagai Kampung Tahu, merupakan hasil prakarsa masyarakat dengan berbagai pihak dalam penataan permukiman
Selengkapnya“Kami semakin merasa kurang dan butuh banyak belajar dari tamu-tamu yang studi banding ke sini.” Begitu, kalimat yang sering disampaikan Koordinator BKM Tridaya Waru Mandiri, Kelurahan Karangwaru
SelengkapnyaKomitmen dan himbauan Kepala Daerah kepada lintas pihak untuk guyub pun disambut baik oleh banyak pihak. Saat ini tercatat sudah ada enam sektor atau stakeholder akan mendukung penataan Wirsi-Arkuki
SelengkapnyaBicara penataan permukiman, Provinsi DKI Jakarta mempunyai program serupa, yakni menata sekitar 20 kelurahan pada Tahun 2018. Hendaknya ini bisa dikolaborasikan, antara Program KOTAKU dengan Pemda
Selengkapnya