Progres Capaian Peningkatan Layanan 80% Wilayah WB-AIIB Periode Maret 2022
Lokasi kumuh akan dinyatakan tidak kumuh, bila lokasi kumuh tersebut sudah diintervensi berbagai kegiatan infrastruktur hingga nilai kekumuhan akhir turun di bawah 19 dan tingkat layanan terhadap 5 indikator (jalan, drainase, air bersih, air limbah dan persampahan) minimal sudah mencapai >80%
Selengkapnya
DPRD Badung Apresiasi Program Kotaku
Pemda Badung berkomitmen menuntaskan kumuh dengan SK Kumuh melalui keaktifan kelembagaan Pokja PKP, Forum PKP, dan BKM secara bersama-sama menangani kumuh. Dukungan Legislatif dalam penanganan kumuh dan arus utama PKP mutlak terjadi. Integrasi perencanaan antara pemda, provinsi, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting keberlanjutan penanganan kumuh.
Selengkapnya
BPM Intervensi Kumuh Tompotikka Jadi Nol
Penataan Skala Lingkungan di lokasi RT 01, 02, dan 03 RW 5, Kelurahan Tompotikka, akhirnya tuntas setelah diintervensi kegiatan Program Kotaku, Sehingga kumuh di Kelurahan Tompotikka menjadi nol persen. Setelah dilakukan penatan lokasi tersebut menjadi indah, rapi, bersih, dan asri. Dampak positif ini, membawa pengaruh terhadap aktivitas masyarakat sekitar.
Selengkapnya
Purwanegara Siap Tuntaskan Kumuh Berbasis SK
Komitmen Pemerintah Kelurahan Purwanegara patut diacungi jempol dalam menyelesaikan masalah wilayah kumuh. Sebagai nakhoda, Pemerintah Kelurahan Purwanegara telah menjalankan strategi kolaborasi multi-elemen dalam membangkitkan kepedulian penyelesaian kumuh bersama demi percepatan penyelesaian wilayah kumuh.
Selengkapnya
Ini, Tantangan 'Khusus' Pendamping K-5 Kabupaten Sragen
Fasilitator K-5 ditekankan lebih fokus dalam penguatan BKM dalam upaya pencegahan timbulnya kumuh baru. Ada tantangan tersendiri bagi Fasilitator K-5, karena di K-5 tidak ada BPM dan tidak kumuh, yang otomatis bukan datang dengan kegiatan yang ada dananya tapi lebih membangun motivasi bersama.
Selengkapnya
Progres Capaian Peningkatan Layanan 80% Wilayah WB-AIIB Periode Desember 2021
Lokasi kumuh akan dinyatakan tidak kumuh, bila lokasi kumuh tersebut sudah diintervensi berbagai kegiatan infrastruktur hingga nilai kekumuhan akhir turun di bawah 19 dan tingkat layanan terhadap 5 indikator (jalan, drainase, air bersih, air limbah dan persampahan) minimal sudah mencapai >80%
Selengkapnya
FAQ PIM Tentang Kebijakan Kumuh
Pertanyaan dan Jawaban tentang Kebijakan Kumuh Program KOTAKU
Selengkapnya
Penanganan Kumuh Skala Kawasan Puday-Lapulu Dimulai
Penanganan kawasan kumuh Kota Kendari pertama di kawasan Kali Mandonga, Korumba, yang kini menjadi daya tarik dan sudah dirasakan manfaatnya bagi warga setempat. Kawasan kumuh di Bungkutoko-Petoaha diperkirakan menjadi destinasi wisata sehingga perlu dibentuk KPP demi manfaat ekonomi warga.
Selengkapnya
Rakor Pemanfaatan-Pemeliharaan FKA-BKM Kabupaten Gorontalo Digelar
Keseriusan BKM perlu diwujudkan untuk menjaga kesinambungan program yang sudah ada. Program Kotaku sudah mendata kumuh, dan dengan beragam upaya penanganannya untuk mengurangi kumuh. Sekarang, FKA-BKM Kabupaten Gorontalo harus membuktikan tidak ada lagi kumuh baru.
Selengkapnya
Kolaborasi dan Sinergitas Solusi Beban Kumuh Gorontalo
Tanggung jawab besar menuntaskan kawasan kumuh di Kota Gorontalo takkan terselesaikan tanpa didukung sinergitas kolaborasi dari semua stakeholders: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku yang bergiat dalam menuntaskan penataan kawasan perumahan dan permukiman. Menata kawasan sama dengan menata kota, menata kota sama dengan menata republik ini.
Selengkapnya