Kolaborasi dan Sinergitas Solusi Beban Kumuh Gorontalo
Tanggung jawab besar menuntaskan kawasan kumuh di Kota Gorontalo takkan terselesaikan tanpa didukung sinergitas kolaborasi dari semua stakeholders: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku yang bergiat dalam menuntaskan penataan kawasan perumahan dan permukiman. Menata kawasan sama dengan menata kota, menata kota sama dengan menata republik ini.
Selengkapnya
Pokja PKP Sulsel Evaluasi Penanganan Kumuh 2021
Target dan capaian penanganan kumuh di Provinsi Sulsel sesungguhnya masih membutuhkan kerja keras semua pihak berbuat dan berperan bersama demi mewujudkan permukiman layak huni berkelanjutan. Target total luas kumuh untuk ditangani sampai 2024 di lokasi dampingan Program Kotaku mencapai 3.349,25 ha, dan baru diintervensi dengan pendanaan Kotaku dan kolaborasi hingga 2021 mencapai 398,29 ha.
Selengkapnya
Lokakarya Kotaku Aceh: Komitmen Bersama Tangani Kumuh
Pokja PKP di kabupaten/kota diharapkan dapat memaparkan secara lengkap kondisi kekumuhan dan capaian pengurangan kumuh di masing-masing kabupaten/kota, serta permasalahan yang dihadapi. Termasuk meliputi juga rencana program kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan sesuai aspek-aspek kumuh yang ada.
Selengkapnya
Advisory-KMP Wilayah 2 Uji Petik Kotaku Sulsel
Hasil uji petik diharapkan dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kualitas hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan masukan bagi para pengambil keputusan. Ditemukan hal positif, data baseline 2020 sesuai SK Kumuh Kota Makassar seluas 427,77 ha, disepakati di tingkat kelurahan dan pemkot, serta luas delineasi sama dengan SK Kumuh Kota Makassar.
Selengkapnya
Lokakarya Babel Jadi Momentum Kuatkan Tujuan Anti-Kumuh
Program Kotaku membangun sistem terpadu penanganan permukiman kumuh, pemda memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi dengan partisipasi masyarakat. Dibutuhkan komitmen seluruh pihak terkait untuk terlibat upaya penanganan kumuh demi permukiman layak huni berkelanjutan di lokasi pencegahan dan lokasi peningkatan.
Selengkapnya
Progres Capaian Peningkatan Layanan 80% Wilayah WB-AIIB Periode Oktober 2021
Lokasi kumuh akan dinyatakan tidak kumuh, bila lokasi kumuh tersebut sudah diintervensi berbagai kegiatan infrastruktur hingga nilai kekumuhan akhir turun di bawah 19 dan tingkat layanan terhadap 5 indikator (jalan, drainase, air bersih, air limbah dan persampahan) minimal sudah mencapai >80%
Selengkapnya
Kolaborasi Multipihak Tuntaskan 83 Persen Kumuh Sulsel
Pokja PKP dan Forum PKP adalah mitra sinergis penyelesaian persoalan permukiman kumuh di Sulsel. Forum PKP diharapkan membantu pemerintah dalam rangka memberikan masukan dan informasi melalui Pokja PKP sehingga Pemprov Sulsel erintah dapat menyusun strategi tepat dan terukur dalam menuntaskan kumuh.
Selengkapnya
Kolaborasi [Bakal] Tuntaskan Tantangan Kumuh Berendau Kutau
Pembangunann untuk penanganan kumuh di Berendau Kutau akan didukung APBD Pemprov Bengkulu 2022 dengan mata anggaran dana aspirasi Dewan dan ditunjang APBD Pemkab Bengkulu Selatan. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan OPD terkait.
Selengkapnya
Pemda Indramayu Dukung Penuh Program Kotaku
Program Kotaku di Indramayu dinilai bagus karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang selama ini bermukim di lingkungan yang kurang layak huni dan sehat. Jika kondisi di lapangan masih ada sejumlah kawasan kumuh yang belum teridentifikasi dan ditangani program, Bupati Indramayu siap merevisi SK Kumuh sesuai kebutuhan.
Selengkapnya
Kolaborasi Agenda Utama FKA BKM Kabupaten Gorontalo
FKA BKM Program Kotaku Kabupaten Gorontalo bertujuan memotivasi dan meningkatkan peran membangun kolaborasi; baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. FKA BKM sangat mungkin membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, termasuk masalah kumuh lingkungan dan kawasan Program Kotaku.
Selengkapnya