Dana aspirasi DPRD Provinsi Gorontalo dibuat dalam rangka memberikan keadilan dan mengurangi kecemburuan. Selain itu, praktik dana aspirasi di beberapa daerah dianggap sukses dijalankan dalam rangka pemerataan pembangunan.
SelengkapnyaKegiatan pembangunan yang dibesut Program Kotaku dinilai benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jalan-jalan diperbaiki, drainase MCK dan lainnya benar-benar sangat dirasakan masyarakat itu sendiri. Kegiatan sejenis diharapkan untuk dilanjutkan di masa mendatang.
SelengkapnyaKepala PMU Kotaku/Kasubdit Kawasan Permukiman Wilayah III Aswin G. Sukahar dan Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat PKP, Airyn Saputri Harahap melakukan monitoring lokasi kegiatan DAK Integrasi tahun 2021 di Kota Bitung guna memastikan kesiapan masyarakat terdampak di Kawasan Pasar Tua, Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara
SelengkapnyaMeski pertama kalinya dilakukan secara daring, Misi Dukungan Teknis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) disertai kunjungan lapangan secara virtual yang digelar Tim Kotaku, dinilai sukses dan sangat diapresiasi berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan dalam acara Wrap Up Meeting Misi Dukungan Teknis Kotaku melalui konferensi video secara daring, pada Kamis (12/11) kemarin
SelengkapnyaSebagai upaya observasi kajian pelaksanaan Padat Karya di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Jawa Barat, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 4 November 2020. Tim KPK meninjau lapangan didampingi oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bandung, Tim Kotaku Jawa Barat dan BKM Desa Citeureup sebagai tuan rumah
SelengkapnyaAkhir Oktober, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Gresik mendapat kejutan dari pemerintah pusat berupa Misi Dukungan Teknis Pelaksanaan National Slum Upgrading Project (NSUP) Kotaku
SelengkapnyaDari data yang di-SK-kan nanti akan terlihat urusan pembagian terkait dengan penanganan kumuh: luas 15 ha atau lebih ditangani pusat, 10-15 ha ditangani provinsi, dan di bawah 10 ha ditangani pemerintah kota dan kabupaten. Termasuk di dalamnya nanti area kelurahan yang masuk kategori kumuh dan tidak kumuh.
SelengkapnyaTelaah permukiman kumuh pada umumnya mencakup tiga segi: kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi budaya, dan dampak dari kedua kondisi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis.
SelengkapnyaMenangani kawasan kumuh tak melulu harus meremajakan lingkungan permukiman, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan kawasan yang bersih dan teratur. Program Kotaku sangat selaras dengan visi Kabupaten Bungo tentang penciptaan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.
SelengkapnyaTurap dan promenade Sungai Kuala dibangun sepanjang 232 meter sebagai pendukung rencana menata objek daya tarik wisata Singkawang yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Singkawang berharap hasil pembangunan paling penting adalah masyarakat sekitar dapat merasakan manfaaatnya secara langsung.
Selengkapnya