Kepala PMU Kotaku/Kasubdit Kawasan Permukiman Wilayah III Aswin G. Sukahar dan Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat PKP, Airyn Saputri Harahap melakukan monitoring lokasi kegiatan DAK Integrasi tahun 2021 di Kota Bitung guna memastikan kesiapan masyarakat terdampak di Kawasan Pasar Tua, Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara
SelengkapnyaSebagai upaya observasi kajian pelaksanaan Padat Karya di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Jawa Barat, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 4 November 2020. Tim KPK meninjau lapangan didampingi oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bandung, Tim Kotaku Jawa Barat dan BKM Desa Citeureup sebagai tuan rumah
SelengkapnyaSejumlah program kegiatan yang berada di bawah Kementerian PUPR dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Program Kotaku saat ini sangat dibutuhkan di banyak lokasi kumuh di kawasan perkotaan dan di kabupaten.
SelengkapnyaWakil Rakyat menegaskan bahwa pelaksanaan Program Kotaku harus bersinergi antara kabupaten dan pusat. Kabupaten Aceh besar melaksanakan penanganan pengurangan kumuh melalui dana kolaborasi murni bersama dunia usaha.
SelengkapnyaWakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo tampak terkesan dengan perubahan yang terjadi di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Senin (27/1). Hal tersebut terungkap ketika berkunjung ke kelurahan yang didampingi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini
SelengkapnyaKegiatan pembangunan infrastruktur permukiman pendukung penghidupan masyarakat (livelihood) akan segera dilaksanakan secara luas. Untuk itu, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) melakukan uji coba konsep dan metodologi yang sudah disusun dengan melakukan praktik lapangan secara langsung, agar diperoleh kondisi aktual sekaligus mengetahui kekurangan dan kelebihan konsep dan metodologi yang sudah disusun menjadi POS infrastruktur permukiman yang mendukung livelihood tersebut
SelengkapnyaPenanganan kumuh harus dilakukan secara komprehensif dan tuntas agar bisa mengubah wajah kawasan menjadi lebih indah dan layak huni. Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah adanya perubahan perilaku warga untuk merawat dan memelihara sarana dan prasarana di permukiman. Di sisi lain, penanganan kumuh hanya bisa berjalan baik jika semua pihak berkolaborasi dan mengambil peran, terutama pemerintah daerah sebagai “Nakhoda”. Sedangkan pemerintah pusat men-support apa yang direncanakan dan dibutuhkan oleh pemda
Selengkapnya