Adanya lokakarya ini diharapkan bisa memastikan target pengurangan kumuh secara signifikan sampai dengan 2021. Perkimtan Kabupaten Purworejo lebih menekankan kepada realisasi dan capaian kegiatan penanganan kumuh Kabupaten Purworejo sampai dengan 2019.
SelengkapnyaBPPW Sulawesi Utara bekerja sama dengan Program Kotaku OSP 8 Provinsi Sulut menggelar Lokakarya Program Kotaku tingkat Kabupaten, pada Rabu (20/5) untuk lokasi baru 2020, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Lokakarya dilakukan secara daring (online) dengan metode webinar
SelengkapnyaLokakarya Program Kotaku Kab. Bolang Mongondow, Kab. Bolang Mongondow Utara, Kab. Bolang Mongondow Selatan. Live on Youtube Rabu 20-Mei-2020 pukul 09.00 WITA s.d selesai.
SelengkapnyaBerdasarkan surat keputusan wilayah kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019, tinggal 15,15 hektare atau sekitar lima persen lagi. Luas kumuh yang sudah berhasil ditangani di Provinsi NTT hingga 2019 mencapai 287,46 ha atau sebesar 94,99 persen
SelengkapnyaProgram Kotaku Provinsi Sumut menyelenggarakan lokakarya membangun sistem kolaborasi untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah Sumut. Pemangku kebijakan penanganan kumuh 14 wilayah kota dan kabupaten siaga bersama mempercepat upaya 0 persen kumuh sekaligus mencegah kumuh baru pada 2019 ini.
SelengkapnyaPelaksanaan Program Kotaku sudah selaras dengan visi misi pemimpin daerah di Bali. Hasil kesepakatan lokakarya diharapkan dapat direalisasikan di kota/kabupaten di Negeri Seribu Pura.
SelengkapnyaGuna mengetahui, memahami capaian dan target penanganan kumuh di Jawa Tengah, serta mengetahui dan memahami kebijakan dan strategi program, kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam penanganan kumuh, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah bersama Oversight Service Provider (OSP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Jawa Tengah 1 dan 2 menyelenggarakan Workshop Program Kotaku Tingkat Provinsi di Semarang, Jawa Tengah.
SelengkapnyaKeterlibatan pemerintah pusat masih sangat diperlukan dalam rangka pencegahan kumuh akibat lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk. Peserta lokakarya diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan atau program untuk kolaborasi antarinstansi atau lembaga.
SelengkapnyaPenuntasan kawasan kumuh hendaknya melibatkan semua pihak: swasta dengan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, Ninik Mamak (pemangku adat), para pemuda, kaum perempuan, dan juga masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit dalam kegiatan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) National Slum Upgrading Program (NSUP) Tingkat Provinsi 2019, OC-2 Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Senin (23/9).
SelengkapnyaPada 2014, luas permukiman kumuh Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung adalah seluas 196,2 Ha. Pada 2019 ini, luas kumuh tersisa 21,90 Ha. Artinya, sejak intervensi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Pangkalpinang, yang didukung oleh sharing program melalui APBD, baik kota maupun provinsi, Kota Pangkalpinang mampu menurunkan kumuh seluas 174,3 Ha. Tahun ini, 2019, merupakan batas target akhir Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menuntaskan luasan kumuh
Selengkapnya