Kotaku NTB Tanggap Darurat Pasca Gempa Lombok                   

Gempa bumi berkekuatan 6,4 SR yang melanda daerah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya pada Minggu (29/7) pagi lalu menimbulkan dampak luar biasa bagi lokasi terdampak. Diketahui, ribuan rumah rusak (ringan, sedang, dan berat), ratusan orang luka-luka, bahkan belasan orang dinyatakan tewas tertimpa bangunan yang runtuh akibat gempa tersebut.

Hundreds of Official Candidates Rehabilitating and Reconstructing Lombok                   

Satker PKPBM: Pemerintah Serius Tangani Gempa Lombok                   

Pelaksanaan masa Tanggap Darurat yang dicanangkan pemerintah buat bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berakhir. Namun pemerintah tampaknya serius menangani memperbaiki kondisi pascagempa

Kotaku NTB Genjot Penyangga KEK Mandalika                   

Jangkuk Ampenan, Cikal Bakal “Singapura”-nya NTB                   

Kota Mataram, khususnya wilayah Kota Tua Ampenan, kini mulai bangkit bergeliat dan berbenah: mimpi ‘Berwajah Singapura’, kendati masih menyimpan segudang persoalan. Sejumlah konsep penataan kawasan pun segera digagas dan dimatangkan demi memperindah dan mempercantik penampilan Kota Mataram di masa mendatang.

Penanganan Kumuh Lombok Tengah, Urgensi Kolaborasi                   

Keterlibatan pemerintah pusat masih sangat diperlukan dalam rangka pencegahan kumuh akibat lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk. Peserta lokakarya diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan atau program untuk kolaborasi antarinstansi atau lembaga.

Program Kotaku Loteng Gelar Pelatihan Penulisan Jurnalistik                   

Program Kotaku Antisipasi Dampak Lingkungan dan Sosial                   

Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang bisa merugikan. Karena itulah, upaya mengantisipasi dan mengelola potensi dampak tersebut menjadi penting seperti melalui rencana pengadaan tanah dan permukiman kembali atau Land Acqusition and Resettlement Action Plan (LARAP).

Wali Kota Bima: DAS Wilayah Kekuasaan Negara                   

Pemerintah Kota Bima sudah dengan matang mencari solusi persoalan kepemilikan tanah dalam kasus DAS. Tanah yang kosong tidak akan ada ganti rugi. Rumah, hanya diberikan kompensasi sebagai rasa kemanusiaan. Semua penghuni liar di bantaran pun diyakini mau segera pindah karena jelas bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.