Adalah metode skrining awal untuk mendeteksi keberlanjutan Pokja PKP dalam penanganan kumuh. Dengan kata lain, bila 10 aspek ini terdeteksi meningkat didalam hasil penilaian, artinya Pokja PKP dikota tersebut sudah berfungsi dengan cukup baik dan kecenderungan berlanjut dalam penanganan kumuh didaerahnya cukup tinggi. Namun bila nilai 10 aspeknya biasa saja atau bahkan rendah, maka kecenderungan keberlanjutan Pokja PKP dalam penanganan kumuh biasa saja/sedang atau bahkan rendah.
SelengkapnyaKumpulan Materi Workshop Pelaksanaan Audit 2020 dan Sosialisasi Nasional IBM
SelengkapnyaFilosofi sapu lidi dipegang teguh Rita Agustina dalam menyoal penyelesaian permasalahan kumuh, khususnya di Kabupaten Karimun. Seharusnya, mulai dari pusat, provinsi, daerah, swasta, hingga masyarakat menyadari benar kebutuhan berkolaborasi untuk menuntaskan kumuh wilayah.
Selengkapnya'Ujung tombak' yang menyandang tugas sebagai PPK PKPBM itu cepat memacu dan mengasah diri untuk urusan kumuh di Kabupaten Asahan. Frika Suharianto berharap, kehadiran Program Kotaku di wilayah perkotaan bisa menyentuh daerah lain, seperti di area pesisir.
SelengkapnyaPermasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru.
SelengkapnyaPemanfaatan BPM Tahun Anggaran 2019 di Ternate sudah berjalan dengan baik. Penanganan kumuh di Kelurahan Soa Sio juga mendapat bantuan sumber pendanaan lainnya dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan setempat.
SelengkapnyaDi edisi Tokoh Kotaku kali ini kami menampilkan profil Koordinator Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Abbas, yang sehari-harinya bertugas sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra. Keterlibatannya dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak 2007, kala masih dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Saat itu Abbas adalah Satker Program NUSSP
SelengkapnyaPokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi.
SelengkapnyaKinerja Program Integrated Community-Driven Development (ICDD) Fase III yang berakhir tahun 2017 berdasarkan Project Completion Report (PCR) dinyatakan “highly satisfactory”. Hampir seluruh indikator kinerja keberhasilan proyek (impact, outcomes dan output) atau logical framework, tercapai. “Pertanyaannya, apakah saat ini—dua tahun setelah implementasi—kondisi program masih demikian?” tanya Direktur Penataan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam acara Workshop Hasil Evaluasi Dampak Program Integrated Community-Driven Development (ICDD) Phase III, di Jakarta, pada Senin (29/4)
SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan dapat menjadi mitra untuk memberi rekomendasi positif yang dapat meningkatkan kinerja Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal ini dikatakan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat saat membuka Workshop Persiapan Audit National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun 2019 di Bandung, Rabu (13/3) kemarin.
Selengkapnya