Sehubungan dengan perkembangan pandemik Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta mempertimbangkan adanya penetapan wabah corona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19 dengan membuat langkah-langkah penyesuaian metode kerja secara extra dalam pelaksanaan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)..
SelengkapnyaKegiatan pengadaan barang/jasa oleh masyarakat dalam Program KOTAKU yang dibiayai oleh pinjaman Bank Dunia dan Islamic Development Bank (IsDB) melalui APBN yang meliputi pembelian bahan atau pembelian/sewa peralatan atau pengadaan jasa atau ketiganya untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penetapan pemenang.
SelengkapnyaBuku POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Tahun 2020 (POS 2.4b)
Dengan di uploadnya POS dimaksud, maka POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan yang sudah diupload di website sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.
SelengkapnyaKegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
SelengkapnyaMaksud disusunnya Buku POS Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana NSUP dalam mengorganisasikan, merumuskan program kerja dan melaksanakan kegiatan O&P infrastruktur sehingga terwujud kemandirian dalam keberlanjutan pengelolaannya.
SelengkapnyaBuku POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Tahun 2019 (POS 2.4a)
Dengan di uploadnya POS dimaksud, maka POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan yang sudah diupload di website sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.
SelengkapnyaPenerapan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan dalam lembaga menjadi bagian yang penting dalam menentukan kesuksesan mencapai tujuan organisasi. Prosedur pengelolaan standar keuangan untuk BKM/LKM ini memuat sejumlah aturan main dasar. Meskipun demikian, dalam penerapannya diperlukan tambahan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi BKM/LKM.
SelengkapnyaUntuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation) yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu “sistem pemantauan dan evaluasi (monev)”.
SelengkapnyaMaksud disusunnya Buku POS Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana NSUP dalam mengorganisasikan, merumuskan program kerja dan melaksanakan kegiatan O&P infrastruktur sehingga terwujud kemandirian dalam keberlanjutan pengelolaannya.
SelengkapnyaKegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Selengkapnya