Pokja PKP, dan Ajakan untuk Berkolaborasi
Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo diharapkan mendapat ruang dari Pemerintah Kota Gorontalo, Bappeda, camat, lurah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Sehingga platform atau kolaborasi pada semua unsur terkait dapat berjalan seiring sekata.
Selengkapnya
Restrukturisasi Pokja PPAS ke Pokja PKP
Pokja PKP menjadi wadah koordinasi untuk mensinergikan seluruh sumber daya yang ada agar bisa mencapai target pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan di bidang PKP. Peran peran serta masyakat dinilai penting dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Selengkapnya
Bertandang ke Lokasi BPM Sungai Jawi Luar
Modal sosial yang telah dibangun membuka kemudahan Program Kotaku dalam bersosialisasi dan berinteraksi kepada khalayak agar turut berpartisipasi dalam proses kegiatan penataan. Pihak kelurahan, lembaga yang ada, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, RT/RW, dan warga masyarakat lainnya bersinergi dan berkolaborasi.
Selengkapnya
Keberfungsian Pokja PKP Status Laporan Akhir Tahun 2019
Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi.
Selengkapnya
Rapid test keberlanjutan Pokja PKP dalam penanganan kumuh di 153 Kota/Kabupaten
Adalah metode skrining awal untuk mendeteksi keberlanjutan Pokja PKP dalam penanganan kumuh. Dengan kata lain, bila 10 aspek ini terdeteksi meningkat didalam hasil penilaian, artinya Pokja PKP dikota tersebut sudah berfungsi dengan cukup baik dan kecenderungan berlanjut dalam penanganan kumuh didaerahnya cukup tinggi. Namun bila nilai 10 aspeknya biasa saja atau bahkan rendah, maka kecenderungan keberlanjutan Pokja PKP dalam penanganan kumuh biasa saja/sedang atau bahkan rendah.
Selengkapnya
Sapu Lidi dan Rita, Sang Srikandi
Filosofi sapu lidi dipegang teguh Rita Agustina dalam menyoal penyelesaian permasalahan kumuh, khususnya di Kabupaten Karimun. Seharusnya, mulai dari pusat, provinsi, daerah, swasta, hingga masyarakat menyadari benar kebutuhan berkolaborasi untuk menuntaskan kumuh wilayah.
Selengkapnya
Profil Tokoh Kotaku: Pionir Pokja PKP Kabupaten Kolaka
Di edisi Tokoh Kotaku kali ini kami menampilkan profil Koordinator Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Abbas, yang sehari-harinya bertugas sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra. Keterlibatannya dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak 2007, kala masih dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Saat itu Abbas adalah Satker Program NUSSP
Selengkapnya
Keberfungsian Pokja PKP Status Laporan Akhir Tahun 2018
Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi.
Selengkapnya
Keberfungsian Pokja PKP status triwulan 3 tahun 2018
Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi.
Selengkapnya
Pokja PKP Bangka Kawal Pelatihan BKM, Lurah dan Camat
Sebagai upaya mewujudkan nol hektare (0 Ha) kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diadakan kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan) bagi camat, lurah/kepala desa, dan BKM di lokasi dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk lokasi kumuh dan pencegahan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai peran pemda sebagai “nakhoda” dalam penanganan kumuh, membangun kolaborasi untuk mencapai 0 Ha luasan kumuh.
Selengkapnya