Penanganan kumuh di Kota Pekalongan tampaknya menjadi perhatian penuh buat seorang Sudjaka Martana. Anggota DPRD Kota Pekalongan ini konsisten mendukung Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak awal, sejak dicanangkannya Program Kotaku pada 2015. Dalam setiap kesempatan pertemuan rutin di badan keswadayaan masyarakat (BKM) maupun forum lainnya, dia selalu berulang menekankan pentingnya revitalisasi BKM untuk mensukseskan Program Kotaku
SelengkapnyaSistem Informasi Manajemen (SIM) Kotaku memiliki peran strategis dalam program Kotaku, khususnya sebagai alat pengendali tidak langsung dalam kegiatan Kotaku. Dalam cetak biru (blue print) SIM Kotaku dijelaskan bahwa visi utama SIM Kotaku adalah mendukung tercapainya 0 Ha kumuh melalui penggunaan yang efektif dari data/informasi numerik maupun spasial yang mampu memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan pelaku Kotaku.
Selengkapnya“Seonggok kemanusiaan terkapar. Siapa yang mengaku bertanggung jawab? Bila semua pihak menghindar, biarlah saya yang menanggungnya, semua atau sebagiannya...” Kutipan karya tulisan almarhum mantan Wakil Rakyat sekaligus tokoh religi Rahmat Abdullah itu mengena betul buat Rosana sejak 11 tahun silam, khususnya bila menyoal kumuh
SelengkapnyaPaparan Profil Kegiatan Penanganan Kumuh KOTAKU
SelengkapnyaProfil Kumuh atau slum profile adalah web report yang menampilkan informasi kumuh setiap kelurahan lokasi pendampingan Kotaku. Didalamnya terdapat bagian bagian informasi mulai dari informasi umum, speder chart, data numerik, kumuh awal-akhir, profil kumuh, dan indicator permukiman.
SelengkapnyaLaporan Profil SIM adalah laporan online untuk melihat data-data numerik lengkap hasil dari agregasi data sejenis yang bersumber dari hasil input yang dilakukan dalam aplikasi SIM Utama. Data-data yang ditampilkan dalam profil SIM ini mengacu pada seluruh item-item glossary SIM Kotaku, baik untuk tingkat Nasional, Provinsi, Kota-Kabupaten, Kawasan dan Kelurahan.
SelengkapnyaSebagai bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menangani 23.657 dari 38.431 hektare luasan kumuh se-Indonesia. Penanganan kumuh Program Kotaku berada di 11.067 Kelurahan/Desa, pada 269 Kabupaten/Kota, di 34 provinsi se-Indonesia.
Selengkapnya