Dari sisi administrasi LPJ maupun teknis, pelaksanaan CFW di Desa Keramas dinilai memenuhi ketentuan dan syarat, serta tak ada satu pun temuan dalam pemeriksaan BPKP. Satu di antara beberapa fungsi monev adalah untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang masih ada, sehingga final memenuhi unsur kelayakan yang ditentukan dalam CFW.
SelengkapnyaBanyaknya tenaga kerja buat pelaksanaan konstruksi memang mempersingkat pekerjaan, namun sulit terkontrol karena perbedaan kemampuan dasar pekerja infrastruktur. Program Kotaku dan PPK PKP Provinsi Bengkulu memberlakukan pengawasan bersama, termasuk persyaratan sertifikasi pekerjaan demi harga mati prinsip kualitas infrastruktur.
SelengkapnyaGuna mengetahui, memahami capaian dan target penanganan kumuh di Jawa Tengah, serta mengetahui dan memahami kebijakan dan strategi program, kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam penanganan kumuh, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah bersama Oversight Service Provider (OSP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Jawa Tengah 1 dan 2 menyelenggarakan Workshop Program Kotaku Tingkat Provinsi di Semarang, Jawa Tengah.
SelengkapnyaPenuntasan kawasan kumuh hendaknya melibatkan semua pihak: swasta dengan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, Ninik Mamak (pemangku adat), para pemuda, kaum perempuan, dan juga masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit dalam kegiatan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) National Slum Upgrading Program (NSUP) Tingkat Provinsi 2019, OC-2 Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Senin (23/9).
SelengkapnyaMedia sosialisasi sebagai salah satu strategi sosialisasi pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sepanjang tahun 2018 berkembang dengan pesat. Media-media ini juga dikembangkan oleh masyarakat, tim konsultan dan pemda. Bagi pembaca yang ingin mengenal lebih dekat dengan Program Kotaku di Provinsi Maluku Utara, silakan akses di sini
SelengkapnyaKasi Permukiman Perkotaan Wilayah 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Cipta Karya, Dendy Kurniadi menekankan perlunya kesamaan cara pandang dan metode untuk penanganan masalah kumuh, termasuk di Aceh
SelengkapnyaSatuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Aceh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berkolaborasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kota Banda Aceh
SelengkapnyaPenanganan kumuh di Jawa Tengah berbenah. Perhatian utama pemerintah provinsi setempat pada 2018 ini diprioritaskan pada target pengurangan wilayah kumuh yang mencapai 2,588 hektare
Selengkapnya