Alokasi BPM CFW maupun BPM Reguler untuk Kota Gorontalo pada 2021 patut disyukuri. Bantuan tersebut membantu masyarakat setempat dalam hal memenuhi sarana dan prasarana permukiman, meningkatkan daya tarik lingkungan permukiman masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan serta menambah kualitas kehidupan.
SelengkapnyaKabupaten Grobogan mendapat alokasi dana BPM Reguler untuk peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh di tujuh desa/kelurahan pada 2021 ini. Yakni di Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kalongan, Desa Pulorejo, Desa Genuksuran, Desa Nambuhan, dan Desa Nglobar.
SelengkapnyaDengan diterapkanya aspek kearifan lokal dalam sebuah rancangan diharapkan dapat membangkitkan kembali aspek-aspek ciri khas Bali, yang semakin hari semakin menghilang. Pertimbangan adaptif lainnya adalah aspek kebutuhan pemanfaat, pengurangan kekumuhan, dan aspek sosial kultural daerah.
SelengkapnyaBKM Dharma Karya Desa Pondok bekerja sama dengan PT Semen Gresik melakukan PKM melalui kegiatan pelatihan tukang. Pelatihan dalam rangka persiapan pelaksanaan BPM Reguler Program Kotaku 2021 itu diikuti oleh 20 tukang dari warga setempat
SelengkapnyaOJT diselenggarakan sebagai bentuk edukasi agar dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai standar teknik demi kualitas pembangunan yang baik. Kabupaten Nagan Raya adalah wilayah tanggung jawab dampingan Korkot 01 Aceh Tengah selain Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Barat.
SelengkapnyaSecara khusus Pemda Kabupaten Sumbawa Barat mendukung penuh upaya penanganan kumuh melalui Program Kotaku dengan kolaborasi. Pagu BPM diprioritaskan untuk pembangunan drainase lingkungan, jalan lingkungan, sumur resapan, dan IPAL. Penanganan kumuh diyakini menjadikan Kabupaten Dompu tak lagi jauh tertinggal soal peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dengan kabupaten lainnya di Provinsi NTB.
SelengkapnyaPeran tugas dan fungsi lurah atau kepala desa sebagai pimpinan wilayah sangat menentukan keberhasilan Program Kotaku menata permukiman layak huni dan berkelanjutan. RPLP dapat direalisasikan bersama melalui BKM, KSM, dan kelompok peduli lainnya.
SelengkapnyaBPM Reguler 2021 tetap diperuntukkan untuk menangani infrastruktur dasar sesuai indikator kekumuhan yang ada di setiap desa/kelurahan, sesuai Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan. Program PKT akan diadopsi melalui APBD Bupati Gorontalo di masa mendatang dengan target nol area kumuh, yang sekaligus membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun daerah.
SelengkapnyaKabupaten Jepara tidak menjadi lokasi sasaran Program Kotaku baik regular maupun non-regular, seperti Program CFW. Pokja PKP diharapkan mampu memetakan sumber anggaran dan mengidentifikasi program yang berpotensi bagi Kabupaten Jepara melalui tim khusus Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, dan Dinas Kesehatan.
SelengkapnyaProgram padat karya bertujuan membantu kesulitan masyarakat di masa pandemi dan menyadarkan masyarakat untuk memelihara aset berbasis BPM, yaitu infrastruktur berbasis masyarakat. Program Kotaku DIY meliputi CFW di 21 kelurahan, program reguler di lima kelurahan, dan program kolaborasi pemerintah, Bank Dunia, DFAT Australia di empat kelurahan Kota Pelajar.
Selengkapnya