Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial                   

Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial ini mengacu kepada perundang-undangan, peraturan/ketentuan yang berlaku di Indonesia

Kawasan Kumuh Semanggi, dalam Sebuah Rencana Penataan                   

Permasalah penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta, Jawa Tengah, masih berhadapan dengan banyaknya perumahan dan permukiman kumuh. Merujuk identifikasi pada 2016, masih ada 359,55 hektare wilayah kumuh di Surakarta, yang tersebar di lima kecamatan di 51 kelurahan--SK Wali Kota Surakarta Nomor: 413.21/38.3/1/2016. Dari deretan angka tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Kawasan Semanggi sebagai lokasi prioritas penataan secara bertahap

Face-Off Kumuh di Seutui Serambi Mekah                   

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) hadir sebagai satu dari sejumlah solusi penanganan masalah permukiman kumuh perkotaan yang ada di Indonesia. Target penanganan kumuh program ini adalah seluas 23.656 hektare dari 38.431 ha yang menjadi target nasional

Dokumen Safeguard Sosial (LARAP dan RPL)                   

Semua kegiatan dalam Program KOTAKU harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan social, baik LARAP, RPL (Rencana Pengadaan Lahan), UKL-UPL maupun SPPL sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.

93 Personel Safeguard Ikuti ELearning Topik LARAP                   

Susun Dokumen LARAP: Upayakan Agar Semua Pihak Memerhatikan WTP                   

Program Kotaku Antisipasi Dampak Lingkungan dan Sosial                   

Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang bisa merugikan. Karena itulah, upaya mengantisipasi dan mengelola potensi dampak tersebut menjadi penting seperti melalui rencana pengadaan tanah dan permukiman kembali atau Land Acqusition and Resettlement Action Plan (LARAP).

Syarat Lelang Skala Kawasan Banjarmasin: Dokumen Lengkap!                   

Persyaratan dokumen lelang Skala Kawasan adalah keharusan yang tidak bisa ditolak. Misalnya, dokumen izin lingkungan (safeguard). Selain itu soal lahan legal yang harus bersertifikat, atau ada patok dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Harus ada pengurangan kumuh serta keberlanjutan operasional dan pemeliharaan serta pengelolaan limbah oleh PD PAL.