Mengingat pekerja di Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tidak ada kontraktornya maka BJK, melalui program pemberdayaan, bersedia membiayai sertifikat dengan besaran Rp250.000 per orang
SelengkapnyaDirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan keselamatan konstruksi terletak pada tenaga kerja kontruksinya. “Jika tenaga kerja kontruksi yang melaksanakan proyek konstruksi tertib menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tertib melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), dapat dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas."
SelengkapnyaPelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Sumatra Utara tampak bergerak cepat mempersiapkan seluruh kebutuhan penanganan kumuh di wilayahnya. Mulai dari konsolidasi pemandu pelatihan fasilitator hingga pembekalan dan sertifikasi tukang, sejak pertengahan hingga akhir Juli 2018 ini.
SelengkapnyaKualitas infrastruktur yang terbangun melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) harus terjamin baik dan berfungsi. Target itulah yang memicu inisiasi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Sertifikasi Tenaga Kerja Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Gelanggang Olah Raga Jatayu, 25-26 Juli, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
SelengkapnyaKini, tak bakal ada lagi tukang yang tak mumpuni bekerja. Paling tidak, itulah harapan yang digarisbawahi betul dalam pelaksanaan pembangunan ala Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di sejumlah wilayah dampingan di Tanah Air.
Selengkapnya