Dari masyarakat, oleh warga, dan untuk penduduk menjadi filosofi dasar keberadaan KPP Prasarana di Kelurahan Aek Manis, Kota Sibolga, Provinsi Sumut. Selain menjadi pemanfaat, warga adalah ujung tombak perawatan fasilitas yang ada.
SelengkapnyaKota Sibolga harus mengurangi luas wilayah kumuh hingga 203,61 hektare pada 2019 ini. Pengurangan luas kumuh tersebut dilaksanakan melalui dukungan pemda setempat dan kelompok peduli lainnya dengan memanfaatkan kegiatan kolaborasi dan menggunakan dana BPM sebesar Rp 12 miliar untuk penataan Skala Lingkungan.
SelengkapnyaDengan target penanganan kumuh yang jelas, Kota Sibolga bisa dipromosikan menjadi kawasan kota wisata dan bebas kumuh di masa mendatang. Kota Sibolga pun bisa bersaing dengan kota-kota lain, baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian.
SelengkapnyaWali Kota Sibolga M. Syarfri Hutauruk mendatangi langsung kegiatan penanganan kumuh pembangunan saluran air limbah dan jalan setapak di Lingkungan II, Kelurahan Aek Parombunan. Dia berharap masyarakat mau ikut terlibat dan saling bekerja sama karena pembangunan tersebut untuk masyarakat yang hasilnya pun buat warga.
SelengkapnyaSetiap pembangunan yang direncanakan adalah semata untuk kemaslahatan masyarakat. Kepastian itulah yang berulang digarisbawahi Kepala Kelurahan Aek Manis Mustahiddin Panggabean. Lantaran itulah dia berkeyakinan betul, bahwa asas kekeluargaan adalah gerbang awal sosialisasi rencana pembangunan penataan kawasan penanganan kumuh, khususnya di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatra Utara. “Pendekatan manusiawi lebih diterima. Tak perlu ada yang berkeras diri,” kata Mustahiddin
SelengkapnyaKelompok pemanfaat dan pemelihara infrastruktur menjadi faktor penting persyaratan Bantuan Dana Investasi (BDI) dalam rangka percepatan penanganan kumuh. Lantaran itulah, badan keswadayaan masyarakat (BKM) atau lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) bersama tim Satuan Kerja (satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Sibolga kembali mengaktifkan KPP. “Khususnya, demi mewujudkan Sibolga yang sejahtera, maju, dan berdaya saing,” kata Satker PIP Kota Sibolga Daut Hutapea, beberapa waktu silam di Kota Sibolga, Padangsidimpuan, Sumatra Utara
SelengkapnyaPemanfaatan maksimal Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tampaknya menjadi bukti nyata di Kota Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar, Provinsi Sumatra Utara. Tepatnya, di Kelurahan Gading, satu dari sejumlah kelurahan di Datuk Bandar yang masuk Lokasi Peningkatan kategori kumuh. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat sukses mengurangi luasan kumuh dari 22,3 hektare di tahun silam menjadi 12,47 Ha pada 2018 ini melalui sejumlah pembangunan infrastruktur
SelengkapnyaBila mengingat masa silam, banjir dengan ketinggian satu meter mungkin sudah lazim di wilayah Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatra Utara. Maklum saja, drainase di areal yang berada di bawah permukaan air laut itu acap penuh dengan tumpukan sampah. Permukiman padat penduduk itu bakal tergenang bila sampah sudah memenuhi parit lingkungan, pasang air laut, dan curah hujan yang tinggi. Kebetulan, lokasi Pancuran Gerobak pun berada di hilir daerah perbukitan. Tak pelak, kumpulan curahan air dan sampah sempurna berkumpul di sana
SelengkapnyaTak hanya tanah Belanda yang sebagian keberadaannya berada di bawah permukaan laut. Di negeri ini, Kelurahan Aek Muara Pinang pun demikian. Secara topografi, kawasan di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatra Utara itu juga berada di bawah ketinggian air laut. Tak heran bila banjir adalah hal biasa di sana. Tak butuh musim hujan datang, di bawah guyuran air hujan selama beberapa jam saja wilayah tersebut bakal terendam hingga ketinggian satu meter.
SelengkapnyaDalam pelaksanaan coaching clinic kali ini disepakati konsep permukiman di Kota Sibolga, yakni berupa Green Bahari City, memadukan pengembangan antara wilayah pengunungan dan wilayah pesisir (laut)
Selengkapnya