Bangun 47 Rumah di Semanggi, PUPR dan Surakarta Gandeng CSR
Penanganan kekumuhan di salah satu lokasi dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kawasan Semanggi, Surakarta, Jawa Tengah kini memasuki tahap embangunan rumah layak huni bagi warga terdampak proyek (WTP). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta menggandeng sejumlah pihak swasta untuk berkolaborasi melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR), seperti PT Sarana Multigriya Finansial, Persero (SMF)
Selengkapnya
Ditandatangani, Pembangunan 47 Rumah Kolaborasi di Semanggi Surakarta
Pembangunan 47 rumah di lokasi penataan kumuh Program Kotaku di Kawasan Semanggi, Surakarta, Jawa Tengah sebagai wujud kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT. SMF dengan Pemerintah Kota Surakarta, ditandatangani
Selengkapnya
Harmoni Kolaborasi untuk Kawasan Semanggi
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra mengatakan, Kawasan Semanggi eligible (layak) untuk ditangani, tapi yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi dilakukan untuk memberikan perubahan wajah yang signifikan, baik dari Kawasan Semanggi Selatan maupun Kawasan Semanggi Utara. Program Kotaku sudah berjalan di Semanggi dengan pelaksanaan secara "keroyokan". Hal tersebut dikatakannya saat mengunjungi Kawasan Semanggi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (1/10)
Selengkapnya
Belajar dari Inovasi Pokja PKP Surakarta
Pokja PKP Kota Surakarta, Jawa Tengah melakukan sejumlah inovasi bagi Kota Surakarta. Inovasi tersebut, antara lain, menata kampung kumuh di bantaran Kali Pepe menjadi kampung yang layak huni dengan metode kampung deret
Selengkapnya
Optimalisasi Pokja dan Forum PKP, Bagian dari Keberlanjutan Penanganan Kumuh
Kepala Project Management Unit (PMU) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aswin G. Sukahar menggarisbawahi, penting untuk mendorong Kelompok Kerja (Pokja) PKP dalam rangka keberlanjutan peran penanganan kumuh. Peran dan Fungsi Pokja PKP perlu dioptimalisasi dan ini merupakan bagian dari exit strategy Program Kotaku, yang tentu saja memiliki batas waktu pelaksanaan
Selengkapnya
Dirjen CK: Penataan Kawasan Semanggi Harus Sukses
Direktur Cipta Karya (CK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti berharap penataan Kawasan Semanggi sukses dilaksanakan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal ini diungkapkannya saat meninjau Kawasan Semanggi, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Kamis (11/3). Kawasan Semanggi merupakan lokasi skala kota yang sedang dintervensi Program Kotaku di wilayah RW I Kelurahan Mojo, yang dulunya adalah RW 23 Semanggi
Selengkapnya
Dukuh Ngipang Ditata, KPP Seniman Jadi Solusi
Tanah bekas rawa yang airnya tak bagus untuk dikonsumsi menjadi keseharian kebutuhan di Dukuh Ngipang, Kelurahan Kadipiro. Kendala tak memiliki septic tank, saluran drainase, jalan lingkungan, dan air bersih kini sudah teratasi.
Selengkapnya
Rumah Sumbangan CSR PLN Tuntaskan Kumuh Mojo
Pembangunan rumah di atas lahan yang ditata akan menggunakan konsep Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), yang didesain untuk tahan gempa dan cepat dalam pembuatannya. Pembangunan rumah tersebut akan melibatkan kelompok swadaya masyarakat yang sudah pernah dilatih khusus.
Selengkapnya
Secercah Asa Menata Kumuh HP 16 Surakarta
Informasi tentang adanya program DAK Integrasi menjadi harapan yang menyejukkan bagi perjuangan Kota Surakarta dalam mengatasi masalah kumuh. Kendati sarat syarat, Kota Surakarta mendapatkan poin tertinggi pemenuhan syarat administrasi dari 85 kota/kabupaten dari seluruh Indonesia.
Selengkapnya
RPLP Baik Jadi "Separuh" Modal Menuju Keberhasilan
Daftar investasi kegiatan menjadi bagian penting dalam RPLP; yang mencakup penanganan kumuh, untuk perekonomian warga, dan untuk penanganan permasalahan permukiman. Draf RPLP Kelurahan Pajang akan diuji publik kepada masyarakat, sebelum akhirnya nanti disahkan sebagai dokumen RPLP Periode 2020-2024.
Selengkapnya