UPP3, Pematangan Konsep P2KP

Comments (1) View (221690)

U

UPP3, Pematangan Konsep P2KP Semenjak diluncurkannya Program Penanggulangan kemiskinan Perkotaan (P2KP) tahun 1999, program ini terus menerus melakukan pengembangan konsep. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan struktural maupun kemiskinan akibat krisis ekonomi tahun 1997, di seluruh wilayah Indonesia.

Roadshow sosialisasi awal UPP3 dalam rangka membangun komitmen dengan Pemda telah dilakukan di seluruh propinsi sasaran. Dengan dilaksanakannya roadshow di Papua, juga di Kalimantan Timur dan NTT, menandai telah selesainya pelaksanaan roadshow sosialisasi awal UPP3, yang diwakili oleh 7 utusan stakeholders P2KP dari Jakarta; Djoharis Lubis - Deputy VI Menko Kesra, Hermany Noor - Depkeu, Palimbong P – Depdagri, Hendry Perkim - Kimpraswil, Boby Al-Ashari - PMU, Imam Krismanto – Advisory P2KP, dan Masngudi – Pusinfo P2KP. P2KP UPP1 mencakup 2600 kelurahan/desa di 59 kota/kabupaten sekitar wilayah pantai utara Jawa.

P2KP 1 tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat dimasa mendatang. Program ini diterapkan dengan harapan dapat tercipta kelembagaan masyarakat yang secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui penggalian kembali nilai nilai kemanusian dan kemasyarakatan antara lain: dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keragaman, demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi. BKM yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Melihat perkembangan yang cukup baik di masyarakat setelah pelaksanaan P2KP 1 tahap 1, maka dilanjutkan ke P2KP 2 sebagai upaya menanggulangi persoalan kemiskinan perkotaan di luar pulau jawa mencakup wilayah 2.227 kelurahan/desa kota yang terletak di 79 kota/kabupaten di wilayah Jawa bagian selatan, propinsi propinsi di Pulau Kalimantan (kecuali propinsi Kalimantan Timur), Pulau Sulawesi dan propinsi Nusa Tenggara Barat. P2KP 2 dikembangkan berbasis pada pembelajaran pelaksanaan P2KP 1 tahap 1, yang berintikan pada pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa kota, khususnya kelompok masyarakat miskin melalui penguatan/pengokohan kelembagaan masyarakat.

Pengembangan konsep dalam P2KP dilakukan dengan menambahkan komponen kegiatan 'kemitraan' yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). Program ini ditujukan untuk mendorong kemitraan atau sinergi antara masyarakat dengan pihak pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang didukung oleh kelompok peduli. Hal ini didasari keyakinan bahwa kemitraan merupakan faktor kunci yang dapat menjamin keberlanjutan dari upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri di masyarakat. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan P2KP yang telah ada, disadari bahwa BKM yang berperan menjadi motor bagi upaya upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat, merupakan suatu potensi besar untuk mempercepat pembangunan komunitas mandiri dan mewujudkan permukiman yang berkelanjutan. Pertimbangan inilah yang mendasari diperlukannya pengembangan konsep pada P2KP 3 dengan menambahkan komponen pembelajaran "neighbourhood development plan” berbasiskan nilai nilai dan prinsip tata pengelolaan pelayanan publik yang baik (good governance).

Melihat begitu tingginya rasa antusias masyarakat menerima P2KP 1 tahap 2 dan dukungan yang cukup signifikan dari pemerintah daerah dalam mensukseskan program ini, maka P2KP-3 diluncurkan ke: Sumatera, Kaltim, Papua, Maluku, dan NTT. P2KP bermaksud pula mendukung tercapainya sasaran nasional dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang ditetapkan dan ingin dicapai masyarakat dunia (termasuk Indonesia tentunya) adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin yang masih berada dibawah garis kemiskinan hingga setengahnya (50 %) pada tahun 2015. Sasaran ini sejalan semangat yang dikandung oleh “Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan” (Poverty Reduction Strategic Paper) produk KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) Nasional, sebagai wujud kesungguhan dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan Istambul Declaration on Human Settlements dan Agenda Habitat serta menetapkan berbagai prakarsa selanjutnya dalam semangat the United Nations Millenium Declaration Goals.

Launching UPP-3 sesuai dengan arahan Menko Kesra pada saat Launching UPP2 di Banjarmasin September 2003 lalu, rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2004. Sejak Desember 2003 sampai dengan Januari 2004 telah dilakukan Roadshow sosialisasi awal UPP-3 yang melibatkan beberapa wakil dari Pusat: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departermen Kimpraswil, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Bapenas dan Pemda terkait. Roadshow tersebut dilakukan antara lain di Sumatera, Papua, Maluku, NTT, dan Kalimantan Timur. Berkenaan dengan rencana penyelenggaraan Launching UPP-3, Pusinfo akan mengumpulkan berita terkait, dan akan menjadi satu tema yang akan ditayangkan jelang pelaksanaan launching tersebut. Mari kita nantikan.

1 Komentar


  1. Posted by fidy afrizon | Nov 23, 2020
    Kepada Yth.                                                                                                 

    PT. Perusahaan BUMN, BUMD, Swsata Nasional
    Up           : Finance Manager/ HRD
    From       : Fidy Afrizon 
    Perihal  : Penawaran Jasa Penerbitan Bank Garansi & Asuransi Tanpa Agunan.

    Jenis Jaminan Bank Garansi & Surety Bond :

    1. Jaminan Penawaran     (bid bond)
    2. Jaminan Pelaksanaan   (peformance bond)             
    3. Jaminan Uang Muka     (advance payment bond)   
    4. Jaminan Pemeliharaan (maintenance bond)    
    5. Jaminan Pembayaran   (payment bond)
    6.Jaminan Lainya 

    Line Of Insurance :
    1. Custom Bond 
    2. Asuransi Cargo
    3. Construction All Risk (CAR)
    4. Property All Risk (PAR)
    5. Comprensive General Liability (CGL)
    6. Erection All Risk (EAR)
    7. Workman Compensation Liability (WCL)
    8. Auto Mobile Liability (AL)
    9. Marine Hull (MH)

    Demikian penawaran yang dapat kami sampaikan, Semoga ini menjadi langkah awal untuk menjalin kerjasama yang baik dan berkesinambungan di masa yang akan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

    Regards,
    Fidy Afrizon
    wa : 0812 9384 7087  

    PT. GLOBAL PERSADA INDONUSA
    Jl. Srikaya No.08 RT. 07 RW. 06 Utan Kayu Utara, Matraman - Jakarta Timur 
    Telephone : +6221 - 2962 1873
    Faximile     : +6221 - 2962 1878