Beranda Warta Berita Pemetaan Swadaya di 2/1, Lebih Mengedepankan Pendekatan Kelompok

Pemetaan Swadaya di 2/1, Lebih Mengedepankan Pendekatan Kelompok

Comments (0) View (1298)

BILA mengingat pembangunan partisipatif melalui pendekatan ‘bottom up’ kini telah dikedepankan sebagai strategi alternatif pembangunan di Indonesia setelah pendekatan ‘top down’ era lalu nampak mengalami ketidakberhasilan, maka roh menggugah partisipasi dan kepedulian warga dalam P2KP akan nampak kental dalam kegiatan Pemetaan Swadaya.

Panduan Umum P2KP mengingatkan tentang Pemetaan Swadaya sebagai upaya belajar bersama menemukenali realita persoalan dan potensi wilayahnya serta kemungkinan penanggulangannya. Selanjutnya Pedoman Teknis menjabarkan makna Pemetaan Swadaya sebagai proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kebutuhan nyata untuk menanggulangi berbagai persoalan utamanya kemiskinan. Pemetaan Swadaya juga ditempatkan sebagai alat untuk mendorong perubahan/transformasi perilaku masyarakat agar lebih kuat dan mandiri serta mengerti hak-hak dan kewajiban mereka.

Saat ini, proses lapang P2KP 2 tahap 1 yakni mulai KMW 1 hingga KMW 10, rata-rata tengah memasuki siklus Pemetaan Swadaya (PS) dan beberapa mungkin masih menjalani `FGD refleksi kemiskinan. Hal yang krusial bisa ditilik dari berjalannya agenda PS di lapang adalah seputar kiat-kiat mendorong proses PS berjalan dengan benar, artinya sejauh mana fasilitasi pelaku baik di jajaran KMP, KMW hingga yang paling krusial peran Faskel, bisa menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memampukan masyarakat, utamanya dalam mendorong kepedulian, penyadaran kritis warga dan mendorong rasa ikut memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan disekitarnya, yang idealnya diharapkan bisa tumbuh melalui jalinan aktivitas Pemetaan Swadaya. Dan upaya ini didorong melalui penyelenggaraan pembekalan/pelatihan bagi Faskel dan atau pelaku lain di jajaran KMW.

Sebagaimana dituturkan Marnia Ness, TA Pelatihan KMP kepada Pusinfo (7/12) lalu, ada perbedaan krusial antara P2KP tahap 1 dengan P2KP tahap 2 ini terutama berkaitan dengan pelatihan. “Beban pelatihan tidak hanya ditumpukan pada pelatihan dasar, tapi disebar pada beberapa siklus utama, seperti RK, PS ataupun pembentukan BKM, dengan alasan bahwa kemampuan seseorang menerima materi terbatas, hingga diperlukan penguatan-penguatan lanjutan,” ungkap Marnia. “Jadi tiap kali menghadapi siklus penting, maka ada pelatihan untuk pelakunya terutama Faskel, termasuk yang sekarang ini sedang dijalankan adalah pelatihan Pemetaan Swadaya untuk Faskel dan atau pelaku lain di jajaran KMW untuk penyiapan menghadapi siklus PS di warga,” lanjutnya.

Apa yang diungkapkan TA Pelatihan KMP ini selaras dengan yang berlaku di lapang yakni rata-rata KMW-KMW 2/1 kini memang tengah menggeber penyiapan kegiatan Pemetaan Swadaya melalui pelatihan bagi Faskel dan atau pelaku lain di jajaran KMW. Dari 10 KMW di 2/1, 5 KMW berhasil dihubungi Pusinfo untuk klarifikasi lapang tentang proses yang sedang terjadi, yakni KMW 1 Kalimantan Barat, KMW 4 Kalimantan Selatan, KMW 6 Sulawesi Tengah, KMW 7 Sulawesi Selatan dan KMW 8 Sulawesi Selatan. Dan menurut Marnia Ness, untuk pelatihan PS, diterapkan ‘pilot project’ yang di masing-masing RM ditetapkan 1 SWK sebagai percontohan. Untuk RM 4 Kalimantan, KMW 3 diplot sebagai ‘pilot project’ pelatihan PS, sedangkan untuk RM 5 Sulawesi ditetapkan KMW SWK 8.

TL KMW 1 (2/1), Ir Riduansyah menjelaskan tentang proses yang terjadi di wilayahnya saat ini sedang memasuki 4 hari pelatihan lapang PS untuk Faskel dari agenda 10 hari pelatihan yakni 4 hari pelatihan kelas, 4 hari pelatihan lapang dan 2 hari kembali ke kelas untuk evaluasi. “Sekarang ini para Faskel sedang melakukan 4 hari pelatihan lapang, dan diharapkan sekitar 13 atau 14 Desember besok, PS sudah berjalan di masyarakat,” ungkap Riduansyah. Riduansyah juga mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi di wilayahnya berkenaan dengan PS ini, yakni: Pertama, gambaran kendala geografis berupa rentang wilayah yang luas dan sulit telah nampak di depan mata; Kedua, dirasa perlu pemecahan dan penambahan Tim Fasilitator berkenaan dengan kondisi geografis dampingan sedemikian yang berkorelasi dengan daya dan intensitas pendampingan yang bisa dilakukan oleh Fasilitator, sebagai contoh Tim 4 Bengkayang dengan 7 anggota mendampingi 16 desa diusulkan untuk dipecah dengan penambahan 1 SF; Ketiga, kesulitan komunikasi menjadi problem tersendiri yang menurut Riduansyah dari 106 desa dampingan, hanya 20 desa yang bisa dihubungi per-telephone. Belum lagi persoalan susahnya akses informasi lewat internet dan alat komunikasi lain; Keempat, berkenaan dengan kajian dan form PS secara umum tidak ada masalah hanya untuk kuesioner KK miskin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa diakses dalam data SIM sehingga KMW memandang perlu melakukan penyesuaian.

Tentang proses PS, TL KMW 4 (2/1) Ir. Faisol juga menjelaskan, saat ini di wilayahnya telah menyelesaikan pelatihan PS sejak 30 November lalu. Sedangkan pelaksanaan PS di masyarakat baru saja dimulai. “Para Faskel sekarang sedang memulai sosialisasi PS di masyarakat dan diharapkan sekitar Januari semua proses PS bisa diselesaikan,” ungkap Faisol. Mencermati proses Pelatihan PS, secara umum Faisol menilai bahwa tingkat pemahaman Faskelnya cukup bagus, artinya kajian dan form-formnya relatif bisa dimengerti, hanya pelaksanaan di tingkat masyarakat memang masih membutuhkan penguatan dan coaching secara intens. “Di KMW 4 akan dilakukan ‘pilot project’ pelaksanaan PS di warga untuk kemudian dijadikan acuan bagi desa/kelurahan lain,” ungkap Faisol. “Selain itu juga akan dilakukan sekian penguatan berupa coaching baik untuk Faskel maupun coaching dalam rangka pembentukan Tim PS,” lanjut Faisol.

Agak berbeda, untuk wilayah KMW 6 (2/1), sebagaimana dituturkan TL KMW 6, Achmad Sriyanto, rata-rata saat ini warga masih melaksanakan proses refleksi kemiskinan. “Proses refleksi kemiskinan di KMW 6 dilakukan dengan detail dan bertahap, benar-benar mulai tingkat kelompok, RT, RW sampai mengerucut di tingkat kelurahan, mungkin ini yang menyebabkan agak lama, disamping itu SOP dari KMP juga sangat lunak hingga menyebabkan KMW punya interpretasi sendiri di lapang,” ungkap Achmad Sriyanto. “Namun, Pelatihan Pemetaan Swadaya bagi Faskel, sudah dilaksanakan dengan tools-tools dari KMP, dan diharapkan minggu depan sudah dilakukan PS di tingkat warga,” lanjutnya. Achmad Sriyanto juga mengungkapkan tentang hasil pelatihan PS ditingkatan Faskel relatif bagus. “Rata-rata Faskel Sulteng memang sudah berpengalaman dalam hal PRA, sehingga pelatihan PS ini relatif tidak bermasalah di tingkat pemahaman dan penguasaan materinya, hanya mungkin untuk metode pendataan KK miskin melalui survey atau sensus itu yang harus dipertegas,” ungkapnya.

Ir. Muhammad Nadjib Noor, M. Si selaku TL KMW 7 (2/1) menjelaskan tentang proses PS di wilayahnya yang kini tengah memasuki tahapan 2 hari evaluasi kelas yang segera sesudahnya akan dilaksanakan PS di tingkat masyarakat. Berkenaan dengan kendala yang dimungkinkan akan muncul dalam pelaksanaan PS, Muhammad Nadjib mengungkapkan ada beberapa hal, yakni: Pertama, wilayah Makassar, problem utama ada di tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi mencapai 3000 – 4000 populasi/km, sedangkan di luar Makassar (daerah), kendala lebih pada jarak antar lokasi (dusun/desa) yang berjauhan dengan medan sulit ditambah topografi yang tidak mendukung; Kedua, Tentang persoalan SOP PS yang hingga kini belum ada, karenanya KMW 7 mengagendakan solusi apabila hingga 10 Desember ini, SOP tentang proses PS belum turun, KMW akan mengajukan SOP ke KMP untuk diklarifikasi. Untuk kendala kedua, Muhammad Nadjib juga menyoroti tentang agenda EGM yang dihapus. “Padahal dengan EGM, sebenarnya merupakan draft standart nasional yang bisa dipakai acuan terutama untuk kondisi-kondisi mendesak seperti ini,” ungkap Muhammad Nadjib sembari mengungkapkan bahwa grand strategi KMW 7 adalah berfikir percepatan proses lapang tanpa meninggalkan subtansi.

Wilayah KMW 8 (2/1) dipilih sebagai ‘pilot project’ untuk Pelatihan PS, yang pada pelatihannya sempat dihadiri oleh TA Pelatihan KMP. Menurut TL KMW 8, Dr. Rusnadi Padjung, M. Si, sebagai wilayah ‘pilot’, saat ini siklus yang terjadi di lapang sudah memasuki proses Pemetaan Swadaya di warga. “Hanya ada sekitar 2 desa yang masih RK,” ungkap Rusnadi. Tentang kendala lapang yang dihadapi dalam pelaksanaan PS di wilayah ini, Rusnadi mengungkapkan bahwa kendala lebih pada persoalan kurangnya intensitas dampingan lapang yang disebabkan memang keterbatasan tenaga Faskel pendamping. “Satu Faskel melayani lebih dari 2 desa yang mana dibutuhkan waktu 3 hari untuk mendampingi 1 kelompok baik di tingkat RT atau RW. Padahal jumlah kelompok per-desa/kelurahan bisa mencapai 15 hingga 20. Bisa dibayangkan betapa sibuknya Faskel di lapangan,” ujar Rusnadi. “Idealnya kalau ingin dampingan intens dan maksimal, 1 desa didampingi oleh 2 Faskel,” lanjut Rusnadi. Menghadapi kendala seperti ini, Rusnadi kemudian mengungkapkan solusi yang paling mungkin dilakukan minimal untuk mengantisipasi kelambatan proses dan intensitas dampingan di lapang dengan cara mengoptimalkan peran Relawan. “Jadi, tidak semua FGD didampingi Faskel, tapi sebagian diserahkan pada Relawan, walau inipun bukan tanpa kendala,” ujar Rusnadi. “Tentang dampingan Relawan, tentunya tidak bisa semaksimal Faskel seperti kadangkala kajian yang dilakukan bisa tidak mendalam atau kurang sesuai dengan target subtansinya PS di masyarakat, dsb,” lanjut Rusnadi.

PS, Lebih Mengedepankan Pendekatan Kelompok

Mencermati kondisi lapang P2KP 2/1 yang rata-rata telah siap meluncurkan proses Pemetaan Swadaya di masyarakat, bahkan untuk 2 wilayah ‘pilot project’ yakni KMW 3 dan KMW 8 (2/1) telah melaksanakan PS di tingkat warga, dari pihak KMW (minimal dilihat dari 5 KMW yang telah dikonfirmasi Pusinfo), terlihat tingkat keyakinan yang cukup untuk dapat melaksanakan proses PS di masyarakat secara benar, artinya bukan sekedar output materi berupa form data-data PS saja yang dikedepankan, namun lebih kearah outcomes penyadaran kritis warga melalui penggalian tingkat partisipasi, kesadaran dan kepedulian warga tentang penyelesaian permasalahan bersama. Keyakinan ini salah satunya sebagaimana disitir dari ungkapan TL KMW 7, Muhammad Nadjib bahwa PS di masyarakat diupayakan bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari tanpa meninggalkan subtansi. (M. Nadjib Noor, 6 Desember 2004)

Lepas dari kendali geografis spesifik yang ada di beberapa wilayah 2/1, ungkapan pelaksanaan PS dalam jangka waktu relatif lebih pendek dibandingkan proses yang sudah dilaksanakan di P2KP 1/2 yang rata-rata dilaksanakan dalam waktu sekitar 2 hingga 4 minggu, bahkan lebih, akan nampak perbedaan di tingkat kecepatan pelaksanaan proses di masyarakat. Dan ini menarik. Ketika hal ini dikonfirmasi pada TA Pelatihan KMP, Marnia Ness, juga mengindikasikan hal yang sama. “Bisa jadi Pemetaan Swadaya di warga dilaksanakan dalam waktu 1 minggu karena kuncinya ada pada pendekatan kelompok dan makna daripada pendekatan yang dipakai itu,” ujar Marnia. “Jadi sekarang warga lebih difasilitasi melalui berbagai FGD/diskusi berkelompok ditambah dengan panduan instrumennya yang lebih jelas, sehingga meski kajiannya banyak sekitar 16 hal, diharapkan instrumen tersebut akan memudahkan fasilitasi lapang,” lanjut Marnia. “Mungkin ini bisa mempercepat proses lapang dari sebelumnya,” tegas Marnia Ness.

Selain itu, sebagai TA Pelatihan terutama terkait dengan PS, Marnia Ness juga mengungkapkan ‘core’ utama yang dikedepankan dalam pelatihan PS terutama untuk 2/1. “Arahnya lebih menitikberatkan pada pembangunan daya kritis terutama di tingkat Faskel agar mampu memfasilitasi PS dengan subtansi yang benar, tidak sekedar fungsi keproyekan saja,” ujarnya. “Dan proses PS itu sendiri mengarahkan pada penyadaran kritis dan perubahan perilaku warga dalam rangka menumbuhkan semangat kepedulian, kebersamaan dan saling menghargai sehingga konsepsi pendekatan kelompoklah yang lebih dikedepankan,” ungkapnya mengakhiri pembicaraan. (Tulis & Edit: Yanti, Desember 2004, diambil dari berbagai sumber)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.