Beranda Warta Berita Studi P2KP Bappenas, Menuai Kritik ‘Out of Date’

Studi P2KP Bappenas, Menuai Kritik ‘Out of Date’

Comments (0) View (1978)

K

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Direktur Perkotaan dan Perdesaan menyelenggarakan paparan atas kajian pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Berbasis Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis, 9 Desember 2004, pukul 10.00-12.30 WIB bertempat di ruang rapat SS 1-2, Bappenas, Jalan Taman Suropati 2, Jakarta. Kajian ini menampilkan pemapar utama Dr. Lala Kolopaking, Ketua Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, IPB dengan 2 pembahas yakni Direktur Bina Teknik, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, ex. Dep. Kimpraswil Ir. Agus Djarot M. serta Dr. Linda D. Ibrahim dari FISIP, Universitas Indonesia.

Acara ini dihadiri pula oleh segenap pelaku dan pemerhati program penanggulangan kemiskinan khususnya yang berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat terutama seperti Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), antara lain: Kepala PMU P2KP, Ir Dani Sutjiono, Pimpro P2KP Ir. Arianto, Dipl. SE, MT, KMP P2KP beserta jajaran stafnya, Team Leader KMW P2KP mulai dari SWK 1 hingga SWK 16, beberapa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di wilayah DKI dan Bogor serta pemerhati lain.

Selaku pengkaji utama dari hasil penelitian kualitatif deskriptifnya, Dr. Lala Kolopaking menyimpulkan 4 hal: (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perkotaan berbasis pemberdayaan belum berjalan efektif dan efisien; (2) Usaha penanggulangan kemiskinan perkotaan yang memuat gagasan keperluan melakukan pembangunan partisipatif belum dilaksanakan sesuai rancangan; (3) Penanggulangan kemiskinan kota berbasis pemberdayaan masyarakat cenderung masih memperhatikan persoalan mikro perkotaan, belum dipertautkan dengan kebijakan untuk mengatasi persoalan makro; (4) Keberlanjutan kegiatan yang dikembangkan dari pelaksanaan P2KP cenderung masih didasarkan pada pembentukan atau penguatan kembali kelembagaan sosial ekonomi di aras lokal.

Dari pembahas Dr. Linda D. Ibrahim lebih banyak mengurai tentang keunggulan dan kelemahan program P2KP dari sisi konsep, pelaksanaan serta keberlanjutan program yang tarikannya dipakai sebagai dasar pertimbangan solusi untuk mengoptimalkan program P2KP. Pada intinya, Dr. Linda mengemukakan beberapa kesimpulan: (1) Penyempurnaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan bukan pada masalah kemiskinannya tapi lebih pada kelembagaan dan kepentingan sehingga sangat dibutuhkan kesadaran akan pentingnya saling koordinasi antar pihak; (2) Strategi program penanggulangan kemiskinan harus lebih mengutamakan pengorganisasian warga komunitas melalui pendekatan kelompok; (3) Keberhasilan pemberdayaan sarat pada bagaimana warga mengorganisasikan diri dalam penyelesaian masalah di komunitas sehingga strategi yang diterapkan pun harus lebih menyeluruh dan komprehensif.

Berbagai tanggapan muncul atas paparan studi pelaksanaan P2KP oleh Bappenas. Secara umum studi ini dipahami dan diterima dalam konteks pelaksanaan P2KP (UPP) 1/1. Sementara itu konsep P2KP berubah secara evolutif dari UPP ke UPP. Ketiadaan keterlibatan pemerintah pada P2KP 1/1 memang ‘by design’. Namun kelemahan ini segera diperbaiki pada P2KP 1/2 dan 2/1. Sebagai contoh yang terjadi saat ini (desain P2KP 2/1 dan 2/2), keterlibatan pemerintah sudah dikembangkan sejak awal melalui fasilitasi terbentuknya Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) oleh jajaran KMW melalui pelatihan Pemda. Anggota KBP umumnya adalah aparat pemerintah (ex. peserta pelatihan Pemda) di tambah para pemeduli di kabupaten/kota setempat. Sehingga keberadaan P2KP juga telah melibatkan jajaran Pemda.

Beberapa lontaran yang muncul dari peserta kajian sangat bervariasi. Dadang dari KMW 12 (2/2) Garut, Jawa Barat mengemukakan bahwa pembahasan studi ini dipandang telah kadaluarsa. “Ini pembahasan 2 tahun yang lalu,” ungkap Dadang. Namun, dibalik kritikannya, Dadang juga masih menganggap penting diskusi ini minimal sebagai sarana silaturahmi antara pelaku P2KP dengan para pemerhati. Selanjutnya guna mempertajam kesimpulan studi, Dadang mengundang Tim Studi untuk datang ke Bogor (kantor KMW 3 1/2) seraya berjanji akan membantu penyediaan data bahkan bila perlu berkunjung ke BKM-BKM 1/2.

Rusnadi Padjung dari KMW 8 (2/1) Sulawesi Selatan menanggapi diskusi ini dengan kiasan “tak ada gading yang tak retak”. Menurutnya, P2KP sebagai suatu program pasti memiliki kelemahannya. Dan studi yang hanya mengandalkan bahan-bahan pustaka saja (termasuk sumber dari buku pedoman P2KP 1 serta hasil skripsi 2 tahun lalu) akan menyebabkan kesimpulannya menjadi tidak valid. Rusnadi juga menjelaskan bahwa saat ini telah banyak perubahan seperti dari buku pedoman 1/1 ke 1/2 kemudian ke 2/1, bahkan hingga di tingkat lapangan, jika dianggap kurang sesuai, akan dilakukan penyesuaian. Dan secara tegas Rusnadi menyebutkan bahwa studi ini sudah ‘out of date’.

Tanggapan juga muncul dari BKM Bogor melalui Muhammad Ridwan yang mengemukakan bahwa studi ini hanya mengambil sample dari BKM 1/1, padahal kenyataannya antara BKM 1/1 dengan 1/2 sudah sangat berbeda. Menurutnya, apabila Tim Studi ingin melengkapi bahannya, disarankan untuk berkunjung ke BKM 1/2 sambil menawarkan diri untuk memfasilitasi.

Arianto selaku Pimpro P2KP juga menanggapi diskusi yang semakin menarik ini. Menurut Arianto, dari beberapa penanggap sebelumnya telah menyampaikan banyak informasi penting. Arianto juga menawarkan agar studi ini lebih bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan P2KP yang sedang berlangsung saat ini, diharapkan supaya Tim Studi berkunjung ke kantor proyek untuk difasilitasi melalui berbagai dokumen mutakhir. Jika perlu, Tim Studi juga akan difasilitasi untuk mengunjungi lapangan ke BKM 1/2 ataupun masyarakat sasaran pada P2KP 2/1 di luar Jawa.

Selanjutnya Linda dari UI mendapat waktu untuk merespon tanggapan para peserta dengan menegaskan bahwa secara konsepsi P2KP (pemberdayaan berbasis komunitas dan bertumpu pada proses bukan output) sudah benar. Linda juga sepakat bahwa di dalam program pemberdayaan, perubahan-perubahan proses di lapangan bisa terjadi begitu cepat. Yang masih menjadi kelemahan, menurut Linda --seperti halnya program-program berbasis komunitas lainnya-- adalah tidak adanya koordinasi di tingkat lapang. “Kasihan masyarakat yang setiap tahun didatangi oleh Fasilitator dari berbagai program pemerintah dengan membawa metoda dan informasi yang lain-lain. Mungkinkah masyarakat dipaksa untuk belajar berbagai metoda partisipasi dengan cara yang berbeda-beda? Bahkan melahirkan berbagai kelembagaan di masyarakat,” lontar Linda mempertanyakan. “Ini adalah masalah pusat dan Bappenas yang seharusnya segera menanggapi,” lanjutnya.

Lala Kolopaking selaku peneliti kajian ini menanggapi lontaran peserta dengan menjelaskan metodologi penelitiannya seraya mengakui bahwa bahan-bahan yang digunakan memang bersumber dari P2KP 1. Dan selanjutnya, Lala berjanji akan melengkapi bahan-bahannya agar studi ini lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Lala juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari semua peserta terkait dengan upaya melengkapi bahan-bahan kajiannya. Namun Lala juga mengingatkan bahwa kelembagaan di komunitas (termasuk BKM P2KP) bisa terjebak pada eksklusifisme yang justru akan berbahaya serta merugikan masyarakat.

Di akhir diskusi, Kepala PMU, Ir. Dany Sutjiono berpesan agar Tim Studi tidak perlu berkecil hati karena apapun hasilnya, kajian ini akan dimanfaatkan untuk menambahkan bahan evaluasi P2KP, terutama sebagai masukan-masukan bagi P2KP 3 yang akan segera dilaksanakan. Walau tentu akan lebih baik jika Tim Studi bersedia melengkapi bahan-bahannya dengan pedoman-pedoman terbaru. (mz; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.