K

KOMITMEN Bappeda Tangerang dalam menanggulangi kemiskinan tergambar dalam pernyataan Kepala Bappeda Kota Tangerang, Undang Sutarna, SH yang mengungkapkan bahwa wilayah Tangerang harus diupayakan lepas dari masalah
kemiskinan yang kini mencapai 12,98 persen atau sekita 180 ribu orang warga miskin. Pernyataan ini disampaikan dalam Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Alih Kelola BKM pada 7 Desember hingga 12 Desember 2004 lalu di Balai Pertemuan Bappeda Tangerang yang dihadiri secara lengkap oleh dinas terkait terutama yang tergabung dalam KPKD dan FKBKM kota Tangerang serta unsur dari LSM.

Berkenaaan dengan itu, Pemkot Tangerang melalui APBD tahun anggaran 2005 akan membuat skala prioritas dalam menanggulangi kemiskinan termasuk pengalokasian dana untuk kegiatan P2KP di dalam rangka Alih Kelola BKM ke Pemkot Tangerang. Disamping itu, Pemkot juga akan mengalokasikan dana BOP (Biaya Operasional) untuk para PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) pada tingkat kecamatan se-kota Tangerang. Walau, jumlah dana yang akan disediakan belum bisa dipastikan angkanya. BLM P2KP yang telah dicairkan di Kota Tangerang sendiri mencapai Rp 31 miliar lebih.

Berkaitan dengan keberadaan kelembangaan BKM yang sangat ‘krusial’ dalam penanggulangan kemiskinan, selain mengharapkan agar BKM bisa kredibel kelak, Kepala Bappeda juga berharap pada pihak KMW 2 P2KP 1/2 untuk memberikan laporan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP terhadap BKM. “Ini disebabkan selama ini baru sebagian kecil saja atau sekitar 20% BKM yang aktif membuat laporan ke Pemkot Tangerang,” ujarnya sembari berharap agar pelatihan Alih Kelola ini bermanfaat bagi pesertanya.

Sementara itu, Team Leader KMW 2 (1/2), Ir. Herman Suradirdja dalam sambutannya menjelaskan tentang tujuan diadakan kegiatan pelatihan ini. “Pelatihan ini untuk membangun kesepahaman antara pihak Pemkot, Konsultan serta unsur terkait dalam rangka Alih Kelola BKM kepada pihak Pemda,” jelasnya. Sedangkan dari unsur FKBKM kota Tangerang yang diwakili oleh Amarno memandang penting tentang peran kelembagaan BKM kedepannya. Amarno juga mencontohkan kelembagaan BKM Cipondoh Makmur di wilayahnya yang telah melakukan kemitraan dengan salah satu perusahaan di Tangerang. “Kemitraan telah terjalin dimana BKM membuat satu produk di lain pihak perusahaan tersebut membantu dari segi marketingnya,” ujar Amarno.

Sedangkan dari unsur LSM setempat yang diwakili oleh LSM Patrio mengatakan bahwa BKM kedepannya harus memperbaiki jati dirinya mengingat lembaga ini mempunyai peran dalam rangka penanggulangan kemiskinan. “Sehingga diharapkan tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran, ujar wakil dari LSM ini sembari menyebutkan bahwa pihaknya kerap masih menemukan indikator penyimpangan penyaluran dana di BKM yang justru bukan untuk masyarakat miskin. (SM; Yanti)