Beranda Warta Berita 40,74 % KBP Terbentuk di 2/1, Kendari jadi Favorit

40,74 % KBP Terbentuk di 2/1, Kendari jadi Favorit

Comments (0) View (955)

K

KONSEP Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) secara tekstual memang baru digagas sejak P2KP tahap 2, walau embrio filosofisnya, telah ada di beberapa wilayah, jauh sebelumnya. Sebagai contoh di Sleman, forum semacam KBP telah ada dan berjalan aktif. Kemudian ada juga diskusi ‘warung kopi’ di Palu yang senantiasa ‘on air’ dengan media elektronik lokal serta beberapa forum kajian serupa di wilayah lain, yang sebenarnya, mungkin kita belum sadar bahwa itulah KBP.

Menurut Teguh M. Abduh, UPM KMP yang juga merupakan salah satu personil yang intens pada persoalan ini, konsep dasar KBP sebenarnya sederhana. Berawal dari kurangnya peran dan keterlibatan Pemda atau jajaran birokrasi dalam implementasi proses P2KP utamanya yang terjadi di P2KP tahap 1, maka muncul gagasan untuk ‘memfamiliarkan’ P2KP melalui testimoni lapang yakni mengajak jajaran Pemda terlibat atau mengikuti kegiatan lapang dalam rangkaian siklus P2KP di masyarakat kemudian mendiskusikannya dalam forum kajian dengan peserta yang sangat cair sekali. “Dari situ diharapkan akan muncul kepedulian jajaran Pemda pada persoalan lapang dan kemiskinan, yang ke depannya diharapkan akan banyak mewarnai proses pengambilan kebijakan Pemda akibat orang-orangnya yang sudah tersentuh empatinya pada persoalan kemiskinan,” ungkap Teguh.

Berangkat dari pemikiran awal tersebut, konsep KBP dikembangkan hingga muncul sebagai salah satu capaian P2KP yang awalnya akan diterapkan pada P2KP 2 tahap 2. “Ini disebabkan karena P2KP 2 tahap 2 masih akan berjalan, walau kemudian dirasa masih dimungkinkan untuk juga diterapkan pada P2KP 2 tahap 1 sekaligus sebagai proses pembelajaran dan evaluasi,” jelas Teguh. “Walau, untuk implementasinya (KBP--red) ke P2KP 1 tahap 2, masih belum terpikirkan, karena prosesnya sudah lewat,” lanjut Teguh.

Menurut Acuan Pelaksanaan KBP yang dikeluarkan KMP melalui Tim Sosialisasi, KBP dimaknai sebagai kumpulan individu (masyarakat peduli) dalam suatu forum untuk belajar, berbagi pemikiran dan pengalaman serta melakukan kajian-kajian pembangunan terutama persoalan kemiskinan yang dilandasi prinsip-prinsip ‘good governance’. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan TA Sosialisasi KMP, Alvita Adiana bahwa KBP diharapkan bisa dimotori oleh KPKD dalam membangun jaringan lewat forum kepedulian baik antar kelompok, organisasi maupun individu-individu yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan terutama dalam proses pembuatan SPKD.

Sekelumit ‘core’ konsep tentang KBP, bisa jadi merupakan acuan pemikiran teoritis yang ideal. Namun, sejauh mana KBP bisa diterapkan di lapang secara kuantitatif terlebih bisa memenuhi kualitas ideal, minimal dilihat dari yang telah dan sedang terlaksana di P2KP 2/1. Berdasarkan data yang telah dihimpun Tim Sosialisasi KMP, hingga November 2004 telah difasilitasi sebanyak 22 KBP di 22 kota/kab dari 54 kota/kab yang ada di 10 KMW 2/1 dengan progress 40,74 %. Menurut Alvita Adiana selaku TA sosialisasi KMP, target akhir proyek diharapkan KBP telah terbentuk seluruhnya (progress 100%) dengan perkiraan target jangkauan sisa sebanyak 17 kota/kab dalam bulan Desember 2004 (progress 31,48 %) dan 15 kota/kab dalam bulan Januari 2005 (progress 27,78 %).

KBP di Lapang, Kendari jadi Favorit

Tanri Giling selaku TL KMW 9 (2/1) menjelaskan tentang pelaksanaan KBP di wilayahnya saat diskusi KMP-KMW (10/12) lalu di KMP Jakarta. Menurutnya, dari 6 kota/kab, di semua wilayah, KBP telah terbentuk dan aktif terutama di Kendari, Bau Bau, Buton dan Muna (progress 100 %). “Yang paling aktif dan bagus di Kota Kendari, hanya di Kab Kolaka yang agak kurang dibanding lainnya,” ungkap Tanri.

Yang menjadi favorit dalam pelaksanaan KBP di lapang adalah apa yang telah terlaksana di KBP Kota Kendari yang rata-rata beranggotakan alumni pelatihan dinas Pemda Kendari yang dilaksanakan sekitar April 2004 lalu. Sejak itu, rutinitas diskusi yang dilaksanakan 2 minggu sekali pada tiap Jum’at minggu kedua dan keempat di Ruang Rapat Bappeda Kendari ini, senantiasa berjalan rutin dan mandiri. “Bahkan, ada Doktor yang menjadi anggota KBP dan sangat aktif menyumbangkan pemikirannya,” ujar Tanri sembari mengungkapkan bahwa anggota KBP ini berasal dari semua elemen yakni jajaran Pemda, BKM, LSM, Universitas, Praktisi sampai Faskel juga selalu dilibatkan pada tiap kajian.

Selain melakukan aktivitas diskusi rutin, KBP Kendari juga melakukan kunjungan ke lapang pada tiap siklus P2KP di masyarakat. Dan yang menarik adalah telah ada dukungan dana atau sharring pembiayaan untuk aktivitas KBP ini dengan pihak Pemda. Bahkan, sebagai bentuk komitmen terhadap persoalan kemiskinan di wilayah ini, Kepala Bappeda mengadakan dialog interaktif tentang kemiskinan dan P2KP di televisi dengan menggunakan biaya sendiri. Sebuah ‘best practice’ yang patut diambil teladan.

Ketika ditanya apa yang menyebabkan KBP Kendari sedemikian aktif, Tanri mengatakan bahwa harus ada pendekatan pada ‘key person’ atau sejauh mana melakukan pendekatan yang baik terutama kepada pihak Walikota, Bappeda serta elemen terkait termasuk LSM dan Universitas. “Dari pendekatan yang tepat ke Walikota, otomatis akan ada instruksi ke bawah, dan ini terbukti efektif,” ujarnya. “Kemudian, pelibatan pihak Pemda juga harus diperhatikan, seperti di setiap coaching-coaching seperti PS ataupun BKM, Pemda atau jajaran pemerintah selalu dilibatkan,” lanjut Tanri sembari mengatakan bahwa KBP di wilayah lainnya juga berjalan relatif bagus dan aktif.

Pelaksanaan lapang KBP yang juga menarik terjadi di KMW 4 (2/1) Kalimantan Selatan, terutama di Kota Banjarmasin. Di KMW 4 sendiri, dari 5 kota/kab, KBP telah terbentuk di 3 kota/kab yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tabalong. Di Kota Banjarmasin, KBP telah aktif melakukan pertemuan yang diikuti oleh alumni pelatihan dasar untuk pelaku tingkat kota/kab yakni Pemda (Bappeko, Dinas Koperasi, DPM, LSM Bina Potensia, Pokja wartawan serta LPM Universitas Lambung Mangkurat. Minimal telah ada 3 pertemuan dengan hasil-hasil yang cukup significant terutama berkaitan dengan peranan KPKD dan komitmen review rencana induk 25 tahunan dari KPKD yang sebelumnya sempat ‘mati suri’ dalam rangka pembuatan SPKD serta beberapa agenda diskusi dan pelaksanaan kunjungan lapang serta kemungkinan chanelling dengan Dinas Koperasi.

Selain KMW 9 dam 4, ada juga contoh menarik tentang pelaksanaan KBP di Kota Tomohon, Bitung dan Manado, wilayah KMW 5 (2/1). Menurut Ir. Sulthon, TL KMW 5 (2/1), dari 7 kota/kab di wilayahnya, memang baru 3 wilayah yang terbentuk KBP yakni Bitung, Tomohon dan Manado. “Namun, di 3 wilayah tersebut, kami melihat potensi KBP yang besar terutama dalam hal kepedulian dan kemitraan kepada BKM yang akan terbentuk nantinya,” ujar Sulthon.

Diawali dari sosialisasi KMW kepada Bappeda Bitung pada 22 Oktober 2004 lalu, membuka kepedulian berbagai instansi yang hadir saat itu seperti Pertamina, STIE Petra Bitung, Akademi Kelautan dan PLN. Dari Pertamina membuka informasi dan peluang tentang adanya alokasi dana untuk beasiswa pendidikan yang mana menjadi peluang besar bagi BKM-BKM untuk bisa juga menjalin kemitraan bagi dukungan dana sosial beasiswa. “Memang sementara ini masih dialokasikan untuk lingkungan Pertamina saja, tapi ke depan, Pertamina telah membuka peluang dan kepedulian untuk bekerjasama dengan BKM,” ujar Sulthon. Sementara peluang kemitraan juga telah muncul dari STIE Petra Bitung. Dari pihak sekolah ini menawarkan penyediaan tenaga Trainer (Pelatih) untuk penguatan BKM, UPK atau kegiatan lain dalam lingkup P2KP. Nuansa dukungan dan kepedulian juga ditunjukka oleh Akademi Kelautan serta PLN yang antusias dengan model pemberdayaan yang ditunjukkan P2KP.

Untuk agenda tindak lanjut, pihak KMW 5 sendiri akan secepatnya mengintensifkan koordinasi dan rutinitas KBP terutama di wilayah yang Pemda dan elemen-elemen terkaitnya sangat antusias. “Yang pasti akan segera dilakukan rutinitas diskusi dan pembelajaran di lapang dimana di tiap siklus, akan diupayakan keterlibatan jajaran Pemda dan Relawan Peduli lainnya,” ujar Sulthon. Tentang KBP yang ada di Tomohon yang juga telah aktif dan potensial sebagaimana di Bitung, diagendakan akan melakukan inventarisasi program penanggulangan kemiskinan daerah serta yang pasti rutinitas diskusi, kajian dan kunjungan lapang di tiap siklus sebagai arena membangun ‘empati’ dan kepedulian terutama pada persoalan kemiskinan.
(Yanti; dari berbagai sumber)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.