Beranda Warta Berita Separuh Lebih KBP 2/1 Masih Tersendat

Separuh Lebih KBP 2/1 Masih Tersendat

Comments (0) View (975)

D

DISKUSI Tim Sosialisasi KMP dengan para TL KMW di P2KP 2/1 menjadi menarik berkenaan dengan topik Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) yang pelaksanaan lapangnya sangat bervariasi. Di beberapa wilayah di KMW 4, 5 dan 9 di 2/1, seperti Kendari, Banjarmasin, Bitung atapun Tomohon, KBP nampaknya relatif mulai mendekati capaian yang diinginkan. Paling tidak, di tahap awal ini, terjadi ‘suntikan’ kepedulian, empati dan antusiasme beberapa Relawan dari berbagai elemen tentang persoalan kemiskinan. Namun, di beberapa wilayah juga sangat terkendala bahkan berdasar data KMP per-November 2004, masih separuh lebih (32 kota/kab dari 54 kota/kab yang ada), belum membentuk KBP.

Contoh tentang terkendalanya pembentukan KBP di 2/1 terjadi di wilayah KMW 10 (2/1) Nusa Tenggara Barat. Dari 7 kota/kab di wilayah tersebut, hingga kini belum satupun KBP terbentuk. Menurut TL KMW 10, Asfan Syufainal bahwa pembentukan KBP di wilayahnya memang masih tersendat-sendat. Ini lebih disebabkan akibat kendala di tingkat Pemda dimana hampir semua kota/kab melaksanakan rotasi personil (persoalan politis). “Hanya 1 Pemda yang yang tetap,” ujar Asfan. “Dan, adanya rotasi ini, tentu menyebabkan kami harus memulai sosialisasi lagi dari awal, dan ini menyebabkan KBP tersendat pembentukannya,” lanjutnya.

Demikian pula yang terjadi di KMW 7 (2/1) Sulawesi Selatan sebagaimana dituturkan TL Ir. Muhammad Nadjib Noor, MS. Dari 11 kota/kab, KBP baru terbentuk di 2 wilayah yakni Kabupaten Barru dan Kabupaten Luwu Utara. Ketika ditanya tentang kendala lapang berkenaan dengan sosialisasi dan KBP, Nadjib mengatakan salah satunya mungkin di persoalan dukungan untuk sosialisasi. “Biaya sosialisasi yang minim, sehingga sosialisasi cenderung berjalan apa adanya,” ungkapnya. Namun, pihak KMW 7 sendiri masih optimis dan mengupayakan pembentukan KBP di 9 wilayah lainnya melalui strategi penguatan dan pendekatan kepada pihak Pemda. “Persoalan KBP ada pada strategi penguatan pada Pemda dan legalitas pengakuannya harus ada di tingkat Pemda karena diharapkan acuannya kearah review SPKD oleh forum KBP,” lanjutnya.

Yang juga menarik terjadi di KMW 6 (2/1) Sulawesi Tengah. Di jajaran pelaku P2KP, keberadaan Pemda Palu adalah salah satu ‘best practice’ tentang dukungan dan kepedulian Pemda pada P2KP. Bahkan baru-baru ini, Bappeda Palu mengadakan studi banding ke Kab Bogor untuk belajar tentang P2KP (lihat berita web 15/12 lalu) setelah sekitar bulan Juli 2004, Walikota dan Ketua DPRD-nya melakukan hal serupa. Komitmen dan dukungan Pemda Palu yang bagus sedemikian ternyata belum diikuti oleh lancarnya pembentukan KBP di wilayah ini. Dari data Tim Sosialisasi KMP, dari 2 kota/kab di wilayah KMW 6, keduanya belum membentuk KBP.

Menurut TL KMW 6 (2/1), Achmad Sriyanto, persoalan pembentukan KBP di Palu terkendala akibat persoalan politis di tingkat eksternal. Di Palu sendiri, jauh sebelum P2KP digelar, telah ada forum informal ‘warung kopi’. Forum ini berupa ‘kumpul-kumpul’ di warung kopi membahas banyak hal mulai dari pemilihan walikota hingga masalah pedagang asongan. Pesertanya juga sangat bervariasi mulai dari tukang becak hingga pejabat serta muncul dengan sendirinya, tanpa dikoordinir. Awalnya, pihak KMW menganggap forum ini potensial sebagai embrio KBP. Namun, menurut Sriyanto, akhir-akhir ini diurungkan dengan mempertimbangkan adanya persoalan politis yang sedang mewarnai.

Lain lagi dengan yang terjadi di KMW 8 (2/1) Sulawesi Selatan. Menurut TL Dr. Rusnadi Padjung, KBP di wilayah KMW 8 dilaksanakan atas nama KPKD dan alumni pelatihan Pemda meski pihaknya mengakui KBP sebagai forum resmi baru disosialisasi 3 minggu yang lalu. Ketika ditanya alasan keterlambatan mensosialisasi KBP, Rusnadi mengatakan bahwa sebelumnya terjadi ketidaksamaan persepsi tentang KBP. “Dulu kami berpikir bahwa KBP adalah semacam forum informal cair yang bisa terjadi kapan saja, namun mengingat betapa pentingnya pembentukan KBP terutama dorongan aktivitas dan rutinitasnya, membuat kami sekarang mengintensifkan pembentukannya,” ujarnya. Hingga kini, dari 8 kota/kab, KBP telah terbentuk di 3 wilayah yakni Kab Bulukumba, Kab Sinjai dan Kab Bone. “Bahkan di Kab Bulukumba, KBP telah di SK-kan, walau sebenarnya aktivitas semacam itu telah lama ada di beberapa tempat,” tambahnya.

Berkenaan dengan KBP, KMW 2 (2/1) Kalimantan Barat menjelaskan tentang progress kemajuan pelaksanaan KBP di lapang terutama di Kab Ketapang yang agak lambat disebabkan kesulitan di tingkat Korkot dalam membagi peran antara mengorganisir persoalan lapang (masyarakat) dengan peran yang berhubungan dengan pendekatan pada pihak Pemda. Walau, dari 3 kota/kab di wilayah ini, KBP telah terbentuk di 2 wilayah yakni Kota Pontianak dan Kab Sanggau. Bahkan di Kab Sanggau, KBP sudah melakukan rutinitas diskusi dan kunjungan lapang melalui siklus sosialisasi dan RKM tingkat desa. Sedangkan KBP di Kota Pontianak, pasca audiensi dengan beberapa stakeholder, bahkan telah mengagendakan tindak lanjut kerjasama secara lebih luas yang salah satunya akan dilakukan melalui workshop. (Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.