Beranda Warta Berita Kasus Penyimpangan BLM di Kab Lebak: Anggota KSM Fiktif dan Penyelesaian Berbelit-belit (1)

Kasus Penyimpangan BLM di Kab Lebak: Anggota KSM Fiktif dan Penyelesaian Berbelit-belit (1)

Comments (0) View (1479)

D

DUA PULUH DELAPAN Agustus 2004, UPK BKM HK, Desa Mj, Kec Mj, Kab Lebak melaporkan penyimpangan penyaluran dana BLM yang dilakukan oleh 3 KSM kepada Fasilitator. UPK mengindikasi bahwa tidak semua anggota KSM tersebut menerima pinjaman sesuai dengan proposal, bahkan sebagian dana telah diterima oleh Kepala Desa, Aparat Desa dan Koordinator BKM. Dari pengaduan ini, Kasus Mj dimulai.

Ketiga KSM yang menyimpang tersebut adalah KSM Fly, KSM PW dan KSM NI. Berdasarkan data pembukuan UPK, untuk KSM Fly menerima perguliran sebesar Rp. 2.800.000,- namun KSM ini kemudian tidak melakukan kewajiban mengangsur selama 4 bulan. Menurut keterangan UPK, ketika pihaknya melakukan penagihan, ternyata diketahui dana yang disalurkan ke anggota hanya sebesar Rp. 1.200.000,- sedang sisanya diterima oleh Kepada Desa sebesar Rp. 1.600.000,-.

Untuk KSM PW menerima perguliran dana sebesar Rp. 3.000.000,-, juga tidak melakukan kewajiban mengangsur alias menunggak selama 4 bulan. Setelah dilakukan penagihan terungkap dana yang disalurkan ke anggota hanya sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya diterima oleh 2 orang anggota BKM sejumlah Rp. 2.000.000,-. Kasus yang sama juga terjadi pada KSM NI yang menerima perguliran sebesar Rp. 2.200.000,-, namun yang benar-benar diterima anggota hanya sejumlah Rp. 1.300.000,-. Sisanya sebesar Rp. 900.000,- diterima oleh 1 orang anggota BKM dan 1 orang petugas UPL BKM.

Awal ketika kasus ini terkuak (diketahui Fasilitator--red), Fasilitator menginstruksikan agar secepatnya dilakukan upaya penyelesaian internal melalui musyawarah dengan seluruh anggota BKM, seluruh petugas UP, seluruh anggota KSM, perwakilan aparat desa serta tokoh masyarakat. Musyawarah kemudian disepakati pada 8 September 2004 di sekretariat BKM.

Upaya penyelesaian internal 8 September 2004 tertuang dalam kesepakatan BKM untuk menyelesaikan masalah ini melalui penagihan secara proaktif oleh UPK terutama kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima pinjaman serta adanya surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pinjaman dari anggota BKM maupun aparat desa.

Pengendalian atas hasil kesepakatan internal, dilakukan oleh Fasilitator secara kontinyu pada 24 September 2004 dan 10 Oktober 2004. Namun, kesepakatan pengembalian dana belum terlaksana. Ketika dikonfirmasi pada UPK, diperoleh alasan bahwa anggota BKM dan anggota KSM yang macet belum bisa melunasi tunggakan angsuran dengan alasan tidak mempunyai uang. Fasilitator juga telah mendatangi anggota BKM yang menunggak angsuran seraya mengingatkan komitmen kesepakatan 8 September.

Hingga pengecekan kasus per-10 Oktober 2004, tidak ada kemajuan berarti, dalam arti pihak-pihak yang telah berjanji mengembalikan dana hingga batas akhir Oktober 2004 belum melunasi tunggakan terutama untuk angsuran bulan Agustus dan September. Fasilitator mengadakan pertemuan penyepakatan lanjutan pada 16 Oktober 2004 dengan menghadirkan PJOK, Tokoh Masyarakat, Aparat Desa, UPK dan anggota BKM. Dihasilkan kesepakatan lanjutan bahwa dana yang macet di KSM harus ditagih melalui surat tagihan yang ditembuskan ke PJOK/Camat. Selain itu, masalah ini pun akan ditindaklanjuti di tingkat TKPP berdasar laporan dari PJOK.

Monitoring kasus per-25 November 2004 dilakukan TKPP bersama KMW. Hasilnya, pinjaman bermasalah belum ditindaklanjuti dengan pembayaran/pengangsuran. Bahkan surat pernyataan kesanggupan membayar pinjaman belum juga dibuat oleh Koordinator BKM dan Aparat Desa. Pihak KMW menekankan tentang pernyataan kesanggupan tertulis berkekuatan hukum agar segera dibuat supaya BKM dan UPK mempunyai pegangan yang kuat. BKM menyanggupi dan berjanji akan menindaklanjutinya setelah Hari Raya 1425 H.

Pada 9 Desember dan 11 Desember 2004, petugas dari Bank Dunia (berdasar laporan Fasilitator) melihat kasus tersebut serta mengindikasi bahwa kasus ini belum diselesaikan secara baik oleh para pihak dan meminta proses penyelesaian kasus melalui pertemuan berbagai pihak yang hasilnya dijadikan laporan untuk diteruskan pada TKPP Kabupaten Lebak. Pertemuan lanjutan disepakati pada 19 Desember 2004.

Pertemuan 19 Desember 2004 yang dihadiri sebagian anggota BKM, wakil KSM, UPK, Fasilitator dan STL KMW menghasilkan kesepakatan membentuk Tim Pencari Fakta untuk mencari data akurat tentang pinjaman bermasalah tersebut serta membuatkan surat pernyataan meminjam bagi pihak-pihak yang benar-benar meminjam serta surat pernyataan tidak meminjam bagi pihak-pihak yang memang benar-benar tidak meminjam. Hingga monitoring dan pengendalian kasus per-26 Desember 2004, masalah belum juga terselesaikan, walau surat pernyataan meminjam telah diperoleh dari Koordinator BKM.

Berdasar amatan Bank Dunia dalam kunjungan supervisinya, kasus KSM fiktif Desa Mj mungkin terjadi akibat beberapa temuan: (1) Nama anggota KSM dan jumlah penerimaan uang hanya terdapat dalam SPK (Surat Perjanjian Kredit) yang ditandatangani sebelum penerimaan uang, tetapi tanda bukti jumlah riil uang yng diterima berikut nama-nama penerimanya tidak terdokumentasi sehingga UPK kesulitan mendeteksi besaran uang yang benar-benar diterima oleh anggota KSM; (2) Adanya penulisan dalam kelengkapan administrasi proposal maupun SPK yang ditulis dengan pensil sehingga membuka peluang terjadinya rekayasa data; ditambah dengan (3) Anggota KSM yang bermasalah tersebut ternyata tidak tercantum dalam hasil Pemetaan Swadaya tentang daftar warga miskin desa.

Kasus penyimpangan dana BLM yang melibatkan oknum BKM dan Aparat Desa dengan modus anggota KSM fiktif ini menjadi penting untuk disimak berkenaan dengan keberadaannya menimpa pada bentukan BKM 1 tahap 2, bahkan mencuat ketika masih dalam tahap pendampingan konsultan (KMW). Bisa jadi, kasus seperti ini terjadi di beberapa BKM 1/2 lainnya. Dan berbelit-belitnya proses penyepakatan serta musyawarah penyelesaian masalah menjadi hal yang juga menarik untuk diperhatikan sebagai pembelajaran ke depan. (Bersambung; Yanti)

Catatan: Semua nama dan identitas orang serta tempat sengaja disamarkan (label inisial), demi etik jurnalistik


 

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.