Beranda Warta Berita Kasus Penyimpangan BLM di Kab Lebak: Pembangunan KSM yang Tidak Optimal ? (2-habis)

Kasus Penyimpangan BLM di Kab Lebak: Pembangunan KSM yang Tidak Optimal ? (2-habis)

Comments (0) View (1389)

K

KASUS Desa Mj, diindikasi sebagai proses tidak berjalannya pembangunan/penumbuhan KSM. KSM yang diharapkan sebagai titik awal penumbuhan dalam penanganan masalah, penggalian potensi serta kolektivitas pertanggungjawaban antar warga, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Paparan proses dan pengungkapan kasus ini sengaja diturunkan Pusinfo secara serial dan dimaksudkan sebagai proses pembelajaran bersama terutama pada pentingnya penanaman pembangunan KSM secara benar.

Lokakarya Alih Kelola Pemkab Lebak pada 28 Desember 2004 menjadi ajang pengaduan kasus Mj. Dari sebuah kasus lokal pengaduan masyarakat (UPK) terhadap penyimpangan penggunaan dana BLM, merebak jadi opini publik di tingkat Kabupaten bahkan hingga tingkat Pusat (Pimpro P2KP dan Bank Dunia). Melalui fasilitasi KMW, forum Lokakarya yang juga dihadiri Kepala Bappeda dan Camat Maja, membahas masalah ini yang hasilnya, adanya kesanggupan dari TKPP untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada kesempatan itu, KMW juga mengeluarkan surat permohonan bantuan penyelesaian kasus kepada TKPP.

Esoknya, 29 Desember 2004, proses penyelesaian masalah ditindaklanjuti dengan kunjungan perwakilan Proyek (PMU) P2KP bersama STL KMW ke Desa Mj sembari melakukan uji petik pelatihan BRI. Kunjungan tersebut berhasil mempertemukan pihak P2KP dengan 2 orang perwakilan BKM dan 2 orang perwakilan UPK di sekretariat BKM. Dari pertemuan tersebut diperoleh hasil bahwa BKM akan segera melakukan RAT untuk meminta pertanggungjawaban BKM serta pergantian Koordinator serta anggota BKM yang bermasalah.

Pertemuan lanjutan pada 30 Desember 2004 diadakan di Bappeda Kabupaten yang dihadiri oleh Team Leader KMW, STL, wakil KMP serta wakil dari Proyek. Dari pertemuan ini diperoleh informasi bahwa berkaitan dengan kasus pemanfaatan dana BLM di Desa Mj, pihak Fasilitator, STL dan KMW telah melakukan langkah-langkah penanganan, demikian pula dengan pihak Proyek P2KP yang sekaligus akan melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjutinya. KMP berdasar bukti-bukti yang ada juga telah mengadakan koordinasi masalah ini dengan TKPP.

Sebagai tanggapan atas surat KMW tanggal 28 Desember 2004 tentang permohonan
bantuan penyelesaian masalah, TKPP berniat memfasilitasi pertemuan di kantor Kecamatan Mj sebagai upaya dan tindak lanjut penyelesaian. Pertemuan yang diharapkan akan dihadiri oleh TKPP, KMW, Camat, Kepala Desa, seluruh Anggota BKM, UPK dan KSM ini dilaksanakan pada 3 Januari 2005.

Pertemuan 3 Januari 2005 dihadiri oleh Kepala Desa, UPK, wakil Kecamatan, wakil TKPP dan KMW. Sayangnya, Koordinator BKM tidak hadir pada agenda tersebut. Hasilnya, diperoleh kesepakatan bahwa Kepala Desa dan aparat desa yang mempunyai pinjaman, akan segera melunasinya. Sedangkan bagi aparat/pegawai yang tidak/belum sanggup melunasi, diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar. Selain itu, untuk sementara UPK juga tidak akan menggulirkan dulu dana pinjaman sebelum semua permasalahan terselesaikan serta segera akan diadakan musyawarah anggota BKM untuk mengganti Koordinator BKM. PJOK juga diharapkan lebih berperan aktif dalam mendampingi dan mengawsi keberadaan BKM.

Menurut catatan Bank Dunia dalam laporan Supervisi tentang kasus ini, permasalahan di Desa Mj terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak secara optimal, khususnya pada tahapan pembangunan KSM, penyusunan kegiatan dan penerapan transparansi kegiatan. Hal ini pula yang diungkapkan pihak KMP melalui Hari Purnomo selaku Sub Ahli Monev, bahwa sebenarnya KMP telah membuat juklak/acuan/SOP tentang pembangunan KSM di lapang, yang kalau dijalankan dengan benar, kasus semacam ini tidak akan terjadi.

Secara rinci, Bank Dunia membuat beberapa catatan akar permasalahan Desa Mj sebagai berikut: (1) Bahwa pelaksanaan tahapan siklus pembangunan/penumbuhan KSM tidak berjalan. Mekanisme penanganan masalah, penggalian potensi dan pertanggungjawaban kolektif antar warga tidak berjalan, hingga KSM yang terbentuk cenderung hanya sebagai kelompok peminjam saja; (2) Bahwa proses verifikasi proposal oleh UPK, BKM dan KMW tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ini terbukti dengan nama-nama anggota KSM, alamat dan jenis kegiatan serta kriteria terbentuknya KSM belum teridentifikasi dengan sungguh-sungguh, sehingga kriteria penerima manfaat BLM menjadi kurang tepat dengan sasaran P2KP; (3) Bahwa apabila pelaksanaan seluruh proses kegiatan khususnya proses pemanfaatan BLM dilakukan secara transparan, maka dipastikan permasalahan sebagaimana yang terjadi di Desa Mj tidak akan terjadi.

Intinya, hingga 3 januari 2005, penyelesaian kasus Mj baru pada adanya pernyataan kesanggupan untuk membayar pinjaman dari pihak-pihak yang menyalahi aturan pinjaman P2KP. Kasus ini tentu akan membutuhkan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut yang dalam hal ini, pihak KMW/KMP dan TKPP berjanji akan terus memonitor dan melaporkan realisasi pelunasan pinjaman bermasalah, hingga distribusi BLM di desa ini akan benar-benar sesuai koridor. Walau, bila mengingat berbelit-belitnya upaya penyelesaian kasus ini sejak diungkap Agustus 2004 lalu, bukan mustahil akan memunculkan keraguan tentang upaya penyelesaian yang benar-benar optimal. Pusinfo sebagai wahana fasilitasi informasi, akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, tentunya dalam kerangka penyajian informasi kepada publik secara dewasa. (Yanti)

Catatan: Semua nama dan identitas orang serta tempat sengaja disamarkan (label inisial), demi etik jurnalistik.

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.