Beranda Warta Berita Proses Pembentukan BKM: Membentuk Baru atau Memampukan Lembaga Lama?

Proses Pembentukan BKM: Membentuk Baru atau Memampukan Lembaga Lama?

Comments (0) View (1648)

C

COACHING Tim Pemandu Nasional dalam rangka mempersiapkan pembentukan BKM di wilayah P2KP 2/1, memiliki sesi menarik saat memasuki diskusi tentang proses pembentukan BKM serta mengapa warga penting melakukan pembentukan BKM. Didahului dengan paparan modul yang disampaikan TA Pelatihan KMP yakni Marnia Ness, Tri Yuwono selaku Co Team Leader memfasilitasi diskusi wacana yang sangat menarik tersebut. Inti pembahasan berkait dengan alternatif tawaran kepada masyarakat tentang 2 pilihan yakni membentuk lembaga baru atau memampukan lembaga lama sebagai BKM.

Acara ini sendiri berlangsung pada 3 hingga 4 Januari 2005 bertempat di Kantor KMP P2KP, Jalan Taman Bendungan Jatiluhur nomor 25, Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Tim Pemandu Nasional dan jajaran KMP. Sementara sebagai narasumber terdiri dari Kepala PMU, Ir. Dani Sutjiono; Pimpro P2KP, Ir. Arianto, Dipl. SE, MT; TL KMP, Drs. Kurniawan Zulkarnaen serta dari Tim Advisory.

Dalam kesempatan itu, Dr. Rusnadi Padjung yang juga TL KMW 8 melontarkan pertanyaan tentang sejauh mana upaya memampukan kelembagaan lama sebagai BKM. “Apakah dalam proses pembentukan BKM sudah memperhatikan kelembangaan yang ada mengingat institusi tersebut telah mendapat legalitas lebih dulu dari masyarakat ataupun Pemda,” ungkap Rusnadi.

Selain itu, Rusnadi juga memaparkan tentang kenyataan lapang terutama di wilayah Sulawesi. “Membentuk BKM (kelembagaan) baru memang bukan pekerjaaan mudah mengingat masyarakat di Sulawesi agak berbeda latar belakang budaya dan karakternya, seperti contoh saat diadakan pengisian PS, meski belum melaksanakan, warga mengatakan sudah,” tutur Rusnadi. “Sehingga, dalam menghadapi pilihan atas 2 hal itu (membentuk lembaga baru atau memampukan yang lama--red), perlu dipikirkan baik-baik apakah kehadiran lembaga baru itu bisa diterima oleh institusi lainnya, disamping persoalan biaya yang mahal, kita juga harus bisa menghindari konflik kepentingan segitiga antara BKM selaku lembaga baru, masyarakat lama dan institusi yang sudah ada,’ lanjutnya.

Sementara itu Ishak, Tenaga Ahli Monev dari KMW 9, mengungkapkan kegalauannya tentang pemampuan lembaga lama sebagai BKM apakah tidak keluar dari yang dicita-citakan dalam Buku Pedoman Umum dan Teknis. Diakui pula oleh Ishak, untuk membentuk BKM bukanlah pekerjaaan yang mudah. Pertama, kelembagaan yang sudah berdiri telah punya legalitas. Kedua, kelembagaan lama telah mendapat lagi pengakuan dari masyarakat plus adanya lembaga adat. “Untuk menghadapi hal tersebut memang bukan pekerjaan seperti membalik telapak tangan mengingat aspirasi dan kepentingan masyarakat di tingkat bawah juga beragam disini dan kita harus mampu menyerapnya,” ujar Ishak. “Kalau tidak, bukan mustahil yang harus kita bayar adalah terjadinya konflik di tengah masyarakat dan elemen lainnya,” lanjutnya.

Namun, Ishak juga tidak mengesampingkan alternatif tentang kelembagaan baru, walau dirinya menekankan tentang aspek-aspek yang juga harus diperhatikan untuk membentuk kelembagaan baru tersebut terutama dalam proses pemilihannya. “Yang ditawarkan ada 2 hal, pertama, pemilihan dilakukan secara terbuka yang inipun dirasa masih terdapat kekurangan karena nanti yang timbul belum tentu mencerminkan aspirasi masyarakat dan prinsip demokrasi,” ujar Ishak. “Maka ada alternatif kedua yakni proses pemilihan yang bersifat tertutup dan dianggap mampu menyerap aspirasi,” lanjutnya.

Akan halnya Edhi Djatmiko, Koordinator Kota (Korkot) KMW 14 P2KP 2/2 yang menawarkan proses pembentukan kelembagaan baru (BKM) lebih cocok didahului oleh polling (penilaian) terhadap lembaga yang sudah ada di dalam rembug masyarakat kelurahan/desa yang proses ini harus melibatkan semua elemen seperti BPD, LKMD, Lurah/Kades, Tokoh dan masyarakat. “Disini akan terlihat apakah aspirasi itu memang menghendaki lembaga baru atau tidak,” ujar Edhi. Hal ini diungkapkan Edhi mengingat dirinya pernah belajar dari pengalaman polling pada saat pembentukan BKM 1/2 di Tegal dimana semua aspirasi menghendaki perlunya dibentuk kelembagaan baru sebagai BKM.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ayi Sugandhi, Korkot KMW 12 P2KP 2/2 yang memaparkan pengalamannya saat membawahi wilayah Karawang, Bekasi dan Depok pada P2KP 1/2. Menurutnya, sebelum siklus pembentukan BKM, didahului dengan curah pendapat tentang perlu tidaknya dibentuk kelembagaan baru. Pada umumnya forum yang terdiri dari semua elemen di tingkat kelurahan/desa memang bersepakat untuk membentuk lembaga baru. Menilik pengalaman tersebut, untuk wilayah sasaran P2KP 2/2 khususnya di Jawa Barat bagian selatan, sudah tidak menjadi problem bila dilakukan mekanisme penilaian kelembagaan seperti itu. (Sarim; Heroe; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.