Beranda Warta Berita Skim Kredit Usaha Mikro: BRI tidak Siap Melayani

Skim Kredit Usaha Mikro: BRI tidak Siap Melayani

Comments (0) View (2104)

P

PERTEMUAN di Kantor Menko Kesra pada 4 Januari 2005 lalu, merupakan lanjutan dari serangkaian rapat yang berkaitan dengan Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu. Rapat ini dihadiri oleh Kepala PMU P2KP, Ir. Danny Sutjiono bersama jajaran bank, Lembaga Penjamin Kredit, swasta serta instansi lain terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu agenda rapat adalah membahas skim kredit untuk usaha mikro. Skim ini ditujukan bagi kelompok usaha mikro/keluarga miskin baik yang telah didampingi oleh BKKBN/UPKKS, BKM/UPK/KSM/P2KP, koperasi dan lain lain. Layanan skim kredit pada tingkat UKM ditetapkan maksimal 12 % pertahun/flate. Dan untuk mendukung kegiatan ini, Menko Kesra telah membuat surat kepada Menteri Negara BUMN.

Untuk usaha mikro yang diharapkan adalah warga akan berhimpun dalam kelompok usaha atau KSM dengan anggota hingga 20 orang dengan adanya kesepakatan diantara mereka. Pagu kredit untuk skim ini maksimal Rp 5.000.000/orang yang termasuk dalam program perkreditan KUM-LTA, Kredit Kepercayaan untuk Usaha Mikro.

Untuk tahap pertama, layanan kredit ini tidak perlu dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit dengan dua alasan. Pertama, dengan porsi 2 % tidak cukup menutup biaya  dan resiko yang bakal muncul. Kedua, belum jelas siapa yang akan menanggung  biaya ini. UKM jelas belum siap dan akan memperbesar tingkat suku bunga.
Peran perusahaan swasta sendiri akan lebih diarahkan sebagai ‘penampung’ berbagai produk yang dihasilkan oleh UPKKS, BKM/UPK/KSM, koperasi dan nasabah layanan kredit mikro ini.
 
Sebagai bentuk kegiatan lanjutan untuk skim ini, hanya Bank Mandiri dan Bank BNI  yang siap untuk memberikan layanan. Walaupun belum ada surat dari Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan yang mendukungnya (skim dan area jangkauannya), kedua bank telah siap untuk mulai.

Yang agak mengejutkan, BRI yang selama ini telah melatih UPK dan BKM P2KP tentang manajemen keuangan, justru tidak siap memberikan layanan. Ibu Siti Sundari yang hadir dalam acara itu menyampaikan bahwa BRI tidak siap dengan layanan kredit KKUM LTA dengan suku bunga 12 % per tahun/flate. Alasannya, karena biaya opersional BRI melebihi itu dan BRI tidak mau rugi.

Dalam periode 100 hari program Kabinet Indonesia Bersatu, realisasi skim KKUM LTA ini akan dilaksanakan di 6 titik kegiatan yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jateng, DIY dan Jatim. Realisasi ini diharapkan akan terlaksana sebelum 20 Januari 2005. Untuk wilayah Jatim dan mungkin juga Bali, Bank Mandiri siap sesuai dengan wilayah layanan skim ini. Sedangkan Bank BNI akan memberikan fasilitasi layanan skim ini di Jawa Barat, Jateng, DIY, Banten bahkan hingga Subagsel.

BKKBN dan bank akan melakukan kontak kepada wilayah dan cabang serta menyediakan formulir yang diperlukan. BKKBN dan instansi lain akan menyerahkan data awal UPKKS, KSM calon nasabah ke Bank BNI dan Mandiri. Selanjutnya akan memberikan dampingan pengisian formulir dan mempersiapkan kelengkapan persyaratan yang diperlukan bank. Jadwal pertemuan persiapan antara pendamping, KSM/kelompok dengan bank akan ditentukan selanjutnya. Sedangkan acara yang direncanakan di Serang 6 Januari 2005 dibatalkan dan akan dijadual ulang.

Pihak Menko Kesra sendiri akan mendorong keluarnya surat dari Menteri Negara BUMN untuk memberikan persetujuan tentang perluasan lokasi layanan bank untuk skim kredit ini. Acara realisasi kredit mikro di 6 titik nanti, akan digabung dengan agenda lain seperti penyerahan bantuan sapi dari Depsos, bantuan koperasi, bantuan program Kimpraswil, P2KP dan instansi lain.

Tindak lanjut informasi ini, diharapkan dapat didiseminasikan ke seluruh jaringan P2KP mulai dari RM, KMW, Korkot dan Faskel. Para pelaku dapat melakukan kontak dengan BNI dan Bank Mandiri di wilayahnya yang sekaligus juga dapat meminta formulir dan acuan prosedural yang ditentukan. Kemudian, BKM dan UPK diperkenankan melakukan identifikasi terhadap KSM yang ada ataupun KSM baru sebagai calon nasabah skim kredit ini.

Selaku Kepala PMU, Ir. Danny Sutjiono juga memberikan catatan khusus tentang ketiga langkah diatas yang dapat dilakukan oleh RM, KMW, Korkot dan Faskel serta BKLM/UPK sendiri. Catatan Kepala PMU secara khusus ditujukan untuk BKM/UPK/KSM yang potensial dan tidak termasuk dalam sasaran 800 BKM/UPK yang bekerjasama dengan BRI.

Selanjutnya Ir. Danny Sutjiono juga menekankan tentang perumusan KSM yang siap untuk dihubungkan dengan program ini berhubungan dengan peran dan kaitan yang jelas dengan layanan pengelolaan dana bergulir yang telah dilaksanakan BKM/UPK. Selain itu juga perlu dilakukan dampingan terhadap KSM untuk memungkinkan ikut serta dalam acara selama program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu dan tentunya (lebih penting) sesudahnya. (Muchtar Bahar; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.