Beranda Warta Berita Membangun Kesepemahaman Terhadap Pelaksanaan Exit Strategy di Surabaya

Membangun Kesepemahaman Terhadap Pelaksanaan Exit Strategy di Surabaya

Comments (0) View (1479)
Berdialog terhadap adanya pendampingan keberlanjutan P2KP I tahap I, Noegroho menjelaskan ada informasi penolakan program Exit oleh beberapa BKM tahap I di Surabaya dan ada kekhawatiran penolakan ini karena ada informasi dari sumber yang tidak jelas. Dijelaskan oleh Noegroho bahwa konsultan hanya ingin menyampaikan informasi kegiatan pendampingan lanjutan P2KP I tahap I dan peserta dipersilahkan untuk membandingkan dengan informasi yang telah diterima. Pertemuan ini sendiri sebenarnya tindak lanjut dari perkembangan terakhir yang terjadi dilapang, akibat adanya perbedaan pendapat di tubuh FKA BKM Surabaya menyangkut pelaksanaan Strategi Keberlanjutan P2KP 1 Tahap 1 di Surabaya. Perbedaan ini sampai merembet di tingkat BKM dan PJOK. KMW XI sebagai penanggungjawab pendampingan di Surabaya telah melakukan pertemuan antara Bappeko, PJOK dan FKA yang diadakan sebelum dialog ini, tanggal 3 Maret 2004. Pertemuan tersebut berupaya menjelaskan maksud diadakannya Strategi Keberlanjutan P2KP 1 tahap 1 dan untuk mengajak diskusi para peserta terhadap permasalahan yang ada. Subandi dari Bappeko dalam penuturannya mengajak peserta untuk positif thinking terhadap sesuatu hal yang baru. Miss communication terjadi karena informasi yang dikirim sepotong-sepotong. Untuk itu di acara ini ingin menjelaskan Exit Strategy supaya tidak terjadi kesalah pahaman pada FKA BKM. Dalam kesempatan wawancara dengan Subandi, ia prihatin, sekitar Maret 2002 saat ia baru saja masuk, dihadapkan pada program PAKET yang gagal, akibat FKA dan Pemda yang tidak harmonis. "Kita sama-sama pelaku apa beratnya, kita positif thinking", ujarnya. Ia minta agar hubungan diperbaiki. Payung belum ada antara Faskel dan Pemda, Propinsi dengan Pemkot/Kabupaten, sehingga pelaku-pelaku belum menyatu. Ia berharap pelaku satu langkah tidak sendiri-sendiri. Sebenarnya ada peluang, APBD sendiri untuk kemiskinan dianggarkan sekitar 26 Milyar, belum lagi APBD Propinsi dan Dinas. BKM belum pro aktif. BKM pernah diajak pameran, tapi hanya 2 yang ikut. Mereka hanya mengurusi pinjaman bergulir saja. Harapannya ada channeling-channeling yang dilakukan BKM. Berdasarkan kesepakatan pada acara tanggal 3 Maret 2004 tersebut, BKM-BKM dan FKA Surabaya di undang untuk berdialog bersama. Catur, Regional Manajer 3 KMP menjelaskan munculnya kebijakan exit strategi yang beranjak dari kegelisahan utama para pelaku di Pusat, bukan karena dianggap gagal di tahap I tapi karena : 1. Gelisah bisa melakukan fasilitasi tahap 2, setelah menoleh ke belakang tahap 1 tidak sempurna seperti tahap 2, sehingga cita-cita yang dikandung didalam ini bagaimana mencapai kondisi BKM berkemandirian. 2. BKM berpotensi kemandirian, sehingga kalau kita kaitkan dengan output yang kita harapkan baik P2KP I tahap 1 dan 2 secara subtansi sama, secara fisikal dan material ada perbedaan sedikit. Secara fisik sama menghasilkan BKM, KSM dan UPK. Secara substansial sama terpelihara prinsip-prinsip dan nilai P2KP. 3. Terjadinya potensi kelembagaan yang berkemandirian. Kemandirian cirinya : mampu melakukan proses sinergi. Pada tahap 2 ada tambahan, ada kemampuan bersinergi. Secara fisikal ada perbedaan sedikit di Unit Pengelola Sosial dan Unit pengelola lingkungan. Dari dinas Kimpraswil, keberadaan UPL perlu untuk bersinergi dengan Kimpraswil. Begitu juga dengan dinas sosial. Sebenarnya yang ingin dicapai dengan kemandirian BKM akan dapat bargaining position dengan Pemda, dan kelompok-kelompok lain, karena BKM punya program yang jelas dan punya prinsip dan nilai yang dipertahankan, ungkapnya. Dengan adanya program yang jelas akan ada empati, akan berposisi dengan baik apabila BKM berkemandirian, imbuhnya. Tidak benar jika kita berproses dengan masyarakat meninggalkan BKM. BKM justru akan jadi mitra utama, karena BKM punya prinsip dan nilai. Kesepakatan akhir P2KP tanggal 4 April 2002. Peran Pemda, BKM, FKA harus dilibatkan, karena kalau tidak disepakati akan memerdaya bukan pemberdayaan. Kita samakan dengan teknik-teknik yang cukup elegan, karena kita sudah menghasilkan fisik dan ekonomi sesuai, sementara ini kita lupa tidak menengok BKM P2KP I tahap 1. Strategi keberlanjutan bukan untuk mengadu domba, tapi ingin membangun kemitraan dengan BKM, apakah rela jika kimpraswil bermitra dengan LPMK. Jika tidak ada gotong royong maka yang ada nanti segelintir orang yang menikmati pembangunan. Jika P2KP I tahap 1 sudah punya modal yang setara dengan P2KP I tahap 2, maka konsultan akan tenang melepasnya. Menggalang potensi dari luar dengan channeling, kalau kita punya PJM pronangkis, maka bisa disinergikan dengan program-program dinas-dinas terkait, mereka akan jadi mitra kita. Program-program mereka buat juga akan melihat dari PJM. Selain itu Pemda diajak bermitra, karena PJM akan disinergikan dengan program Pemda. Utamanya dengan PAKET, yang di danai Bank Dunia dalam rangka program penanggulangan kemiskinan terpadu. BKM juga akan dichannelingkan dengan Perbankan, dalam hal ini BRI. Intinya dari strategi keberlanjutan agar BKM bisa ; 1. Melestarikan prinsip dan nilai P2KP 2. Menjamin tepatnya sasaran bantuan untuk warga miskin 3. Bersinergi dengan pihak lain Sementara itu IFAN, Deputy Team Leader KMP P2KP 1 tahap 2 dalam acara tersebut bercerita bahwa P2KP jadi percontohan, jika ada tamu Luar Negeri yang ingin lihat perbandingan pemberdayaan di Indonesia, maka diantarkan ke P2KP. P2KP I tahap 1 jangan jadi kelinci percobaan terus tapi ikut diberi dampingan sama dengan P2KP I tahap 2, ujarnya. BKM yang bagus bisa kompetisi untuk dapat reward, selain BKM yang akan dinilai juga adalah Pemda, jelasnya. Ifan berkata bahwa dari adanya kerjasama dengan BRI mempunyai makna bahwa kita berani uwongkan masyarakat, dimana masyarakat diajak berbicara, berembug. Sementara itu, wakil dari BKM Peneleh Jaya, Kecamatan Genteng menyatakan kekhawatirannya akan adanya program-program lain, jika nanti P2KP lain ada lagi. Ia juga meminta tanggapan konsultan terhadap keberadaan FKA. Dilain hal, Ketua YBKM, Manukan Camar menyatakan bahwa Kebersamaan itu adalah kokoh, kalau dari dulu dikatakan demikian tidak ada konflik. Yang diundang jangan hanya PJOK dan FKA, saja, yang perlu malah BKM yang berada dilevel bawah. Sebagai pemrakarsa FKA ia malu, kalau FKA mau dirombak bisa saja. Diceritakannya bahwa Faskel Exit datang memperkenalkan diri sebagai calon Faskel dengan tiba-tiba. Berikutnya datang lagi dengan surat Walikota dan surat dari Bappeko. Ia meminta surat resmi dari KMW. Catur menjelaskan bahwa di FKA Surabaya ada 15 Presidium, hanya 9 yang tanda tangan penolakan, artinya tidak ada kebersamaan. Kalau memang dikehendaki BKM-BKM, RM untuk memfasilitasi mengundang 9 FKA secara khusus, akan dilakukan di kantor RM. Tapi sebenarnya esensinya takut, nanti ada P2KP lain, selanjutnya takut dimasuki lagi. Kami ingin kesetaraan di P2KP I tahap I dan II. Apapun yang ditugaskan pada KMW sekarang, karena ini tugas dari pemerintah, ada kontraknya dan ini dipayungi oleh Keppres. Pusat tidak akan ngajak berantem dengan Pemda. Konsultan hanya membantu. Keberadaan konsultan ada kerangka acuan yang jelas. Memang konsultan terlambat tidak sejak Januari melakukan sosialisasi, karena KMW sibuk melakukan persiapan. Kondisi BKM yang berbeda, mengakibatkan strategi pelaksanaan program juga berbeda di masing-masing tempat. Mengenai permintaan administrasi, dijelaskan Noegroho bahwa hal tersebut belum bisa dilakukan, karena KMW belum ada kontrak dengan Pusat, namun perintah harus terus melaksanakan, karena ini perintah dari Pusat. Sementara, Usman, BKM Pacar Keling menyatakan bahwa kegotong royongan sumber dari kebersamaan, tapi kebersamaan perlu silaturahmi. Ia siap menerima asal Pusat harus siap, karena dahulu sering berubah-ubah pedomannya dan ia berharap jika FKA tidak benar lebih baik dibubarkan. Tentang FKA, Ifan mengemukakan bahwa di pedoman peran FKA sangat strategis, FKA salah satunya nanti akan ditanyai mengenai masalah strategi penanggulangan kemiskinan di kota Surabaya. Dari pertemuan ini Catur menilai ada realitas BKM setuju dengan program ini. Mengenai belum solidnya FKA BKM, Catur berujar karena FKA BKM belum jelas aturannya, diharapkan BKM punya kemandirian yang cukup untuk itu. Konsultan hanya bisa menfasilitasi, selebihnya hanya BKM yang berhak menentukan. Dalam program PAKET, FKA akan jadi Komite PAKET bersama unsur dari Perguruan Tinggi. FKA punya peran strategis dan jadi media strategis menggalang bersama KPKD untuk menjadi pintu proses penanggulangan kemiskinan semua, jelas Catur. Catur sangat apresiasi dengan pertemuan ini, karena hal ini langkah berani mengadakan pertemuan walau belum ada kontraktual antara perusahaan dengan Pusat. Sebelum mengakhiri acara tersebut, Joko dari FKA menyatakan sikap FKA bahwa FKA tidak pecah, hanya dalam pelaksanaan exit strategi ada yang menerima dan menolak. "Kami yang hadir memandang lebih besar manfaatnya dalam pelaksanaan program ini", jelasnya. Sebenarnya tanggal 5 Mei nanti FKA akan melakukan pertanggungjawaban terakhir, tapi kalau diminta mundur Maret ini FKA akan menerima, ujarnya. Dari sebagian besar BKM yang hadir, sekitar 50 BKM dan yang secara formal telah menyetujui sekitar 68 BKM dari 92 BKM, maka KMW dan semua pelaku yang hadir optimis bahwa pelaksanaan Strategi Keberlanjutan P2KP 1 Tahap 1 bisa dilaksanakan di Surabaya. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa dalam memandang dan menyikapi suatu hal yang baru harus secara menyeluruh. Peran FKA nampaknya perlu dipahami oleh semua pelaku, FKA adalah sebuah media tempat pembelajaran bersama para pelaku P2KP disamping sebagai media pemersatu BKM agar BKM mempunyai bargaining position yang kuat di mata semua pihak, bukan sebagai penentu kebijakan di masyarakat.

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.