Beranda Warta Berita Supervisi Bersama P2KP di Garut: Pemkab Antusias, LSM Mendukung

Supervisi Bersama P2KP di Garut: Pemkab Antusias, LSM Mendukung

Comments (0) View (1167)

S

SUPERVISI BERSAMA di KMW 12 P2KP 2/2, diawali dengan mengunjungi Kantor Pemkab Garut pada Selasa, 25 Januari 2005 lalu. Tim Supervisi Bersama yang terdiri  Evi Hermirasari dari Bank Dunia, Wisit Bidisusetyo dari Proyek P2KP, Tintin Agustin dari Korwil Jawa Barat, Budi dari RM 1 serta jajaran KMW 12 sejumlah 6 orang.

Tim Supervisi tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB, yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Garut, Memo Hermawan dengan didampingi Kepala Bapeda H. Imam Alirahman, SH, M.Si beserta staf lainnya. Pada kesempatan tersebut, hadir pula 2 orang yang berasal dari LSM di Kabupaten Garut. Bupati Garut, Agus Supriadi sendiri berhalangan hadir akibat tugas tertentu yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam sambutannya, Memo Hermawan menyampaikan rasa sangat terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas terpilihnya Kabupaten Garut sebagai salah satu sasaran P2KP yang merupakan suatu yang telah lama diharapkan. Hal ini juga disebabkan angka kemiskinan masyarakat Garut yang termasuk tinggi ditambah dengan banyaknya jumlah pengangguran, sehingga diharapkan, P2KP dapat membantu mengatasi masalah tersebut.

Menurut Memo, dari jumlah penduduk sebanyak 2. 204.175 jiwa, sebanyak 338.702 jiwa termasuk kategori miskin. Sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 195.855 jiwa. Disamping itu, juga terdapat masalah dalam hal rendahnya tingkat SDM yang disebabkan terbatasnya jumlah SD dan SMP serta tingginya angka Drop Out (DO). Untuk angka Drop Out, sekitar 50% terjadi di tingkat SMP serta tingkat SD sebesar 25% dari total siswa.

Lebih jauh dikatakan Memo, dengan terlalu luasnya geografis di tiap kecamatan, menjadi salah satu penyebab kendala di bidang pendidikan. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Cigedug (termasuk sasaran P2KP--red) yang tidak memiliki  SMP apalagi SMU, sehingga para siswa harus menempuh jarak sejauh 30 km untuk mencapai sekolah yang berada di kecamatan lain. Jauhnya jarak sekolah, menyebabkan ongkos tranportasi yang harus ditanggung orang tua menjadi demikian berat, sedangkan para orang tua murid, rata-rata hanya berkemampuan terbatas untuk dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Dalam hal kesehatan, dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut, sebanyak 12 kecamatan tidak memiliki tenaga dokter.  

Di tingkat kebijakan, akibat terbatasnya APBD tahun 2005 Kabupaten Garut yaitu sebesar 639 miliar dari hasil PAD, DAU serta pendapatan lainnya, sangat tidak mencukupi untuk memenuhi dan membiayai semua kegiatan pembangunan di wilayah ini. Dengan perincian sebanyak 79%-nya untuk belanja publik sedangkan sisanya yang 21% digunakan untuk belanja aparat. Dari prosentase Belanja Publik ini, sebagian besar hanya untuk membayar gaji guru dan kesehatan sedangkan sisanya sebesar 27 miliar dipergunakan untuk membiayai 35 buah instansi Pemda.

Dalam kesempatan tersebut, Memo juga mengusulkan agar alokasi dana anggaran gaji dikembalikan ke Pemerintah Pusat karena beban ini dirasa cukup memberatkan Pemda. Sedangkan untuk kebijakan pembangunan daerah, sebaiknya dipercayakan kepada Pemda, sehingga tidak terjadi ke-mubazir-an atas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Wakil Bupati Garut juga mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dan menyambut dengan antusias atas kedatangan program P2KP ini. Pemkab Garut juga telah menyediakan BOP untuk 8 kegiatan sebesar Rp. 520 miliar yang diharapkan pada awal Februari 2005, dana tersebut sudah turun. Disamping itu, pada tahun anggaran 2005, Pemkab juga telah menyiapkan Dana Alokasi Kecamatan sebesar Rp. 3 miliar yang diperuntukan bagi 42 buah kecamatan se-Kabupaten Garut. “Walau belum begitu sebanding dengan kebutuhan yang ada, namun ini adalah upaya Pemda dalam rangka pemerataan pembangunan di tiap kecamatan. Sedangkan untuk pemanfaatannya, diharapkan masyarakat yang akan menentukan prioritas berdasarkan hasil musyawarah mereka,” jelas Memo.

Pada akhir sambutannya, Wakil Bupati juga menyatakan kesanggupan pihak Pemkab untuk lebih banyak turun ke bawah dalam upaya pengawasan keberlangsungan program P2KP. “Lebih-lebih, dana ini adalah dana pinjaman Pemerintah kepada Bank Dunia sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh terjadi seperti bantuan-bantuan sebelumnya dimana dana hilang begitu saja,” tegas Memo.

Sementara itu dari pihak LSM Gakpedal, Drs. M. Yahya Usman mengatakan bahwa kedatangan P2KP dimata para LSM di Kabupaten Garut tidak hanya dilihat sebagai bantuan uang saja, namun dipandang sebagai program yang memiliki beberapa kelebihan bila dibanding dengan program sebelumnya. “Masyarakat diberi ruang untuk terlibat langsung didalamnya, disamping sebagai program yang berkelanjutan, dan transparansi menjadi suatu nilai yang kami anggap sebuah kelebihan dari program ini,” ujarnya. “Oleh karena itu, kami sangat mendukung atas keberadaan P2KP dengan paradigma baru ini,” lanjut Usman. (Heroe; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.