Beranda Warta Artikel Harapan Warga: Keberpihakan BKM pada Masyarakat Miskin

Harapan Warga: Keberpihakan BKM pada Masyarakat Miskin

Comments (0) View (1607)

M

MASYARAKAT sangat berharap bahwa BKM yang dibentuk oleh P2KP berpihak kepada masyarakat miskin. Demikian kurang lebih kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil ngobrol-ngobrol kami dengan Relawan, tokoh masyarakat dan masyarakat miskin yang kami lakukan pada satu desa di Kabupaten Bone dan satu desa lainnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Masyarakat di Desa Kading, Kabupaten Bone menyatakan bahwa selama ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah lebih banyak dinikmati oleh bukan orang miskin. Dan lebih parah lagi, kata mereka, bantuan tersebut lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengan pembuat keputusan pada tingkat desa. Contoh yang diberikan adalah kasus bantuan KUT (Kredit Usaha Tani) dan bantuan modal untuk pengusaha kecil.

Di Desa Sanrobone, Kabupaten Takalar, bahkan sudah ada 2 BKM yang terbentuk sejak tahun 2001. Kedua BKM tersebut, menurut Relawan dan beberapa masyarakat,  tidak memberikan manfaat bagi warga miskin. Bahkan, katanya, lebih banyak dinikmati oleh masyarakat 1 dusun tertentu saja. Mengapa di desa ini sudah terbentuk 2 BKM? Menurut 2 orang yang menjadi pengurus BKM yang bentuk terakhir, BKM yang terbentuk pada tahun 2001 dibentuk secara kilat oleh pemerintah desa karena akan turunnya bantuan dari proyek P2D. 

Sudah ada 2 bantuan proyek yang dikelola oleh BKM bentukan tahun 2001 ini. Karena masyarakat dari dusun lain menganggap bahwa proyek ini hanya dinikmati oleh dusun tertentu saja, masyarakat mengajukan protes kepada pemerintah desa.  Dengan persetujuan dari pemerintah desa dan kabupaten (cq. Bappeda), dibentuklah BKM baru pada tahun 2003 yang katanya dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat. Tetapi sayang, lanjut kedua orang ini, BKM bentukan tahun 2003 belum mendapat atau mengelola proyek bantuan dari pemerintah.

Masyarakat di 2 desa ini sepakat bahwa pembentukan BKM versi P2KP akan menghasilkan BKM yang lebih baik dari sebelumnya dan akan berfihak pada masyarakat miskin karena mereka dipilih secara langsung, bebas dan rahasia, dari orang-orang yang mempunyai nilai baik atau nilai luhur. Cuma ada pendapat yang menarik dari Relawan dan tokoh masyarakat dari Desa Sanrobone. Menurut mereka, calon anggota BKM bukan cuma perlu punya nilai luhur saja tetapi juga harus mempunyai pendidikan yang cukup. Alasan mereka, bagaimana BKM bisa melakukan hubungan dengan instansi atau institusi lain seperti bank atau swasta yang akan memberi bantuan (dalam konteks ‘channeling’) kalau pendidikan anggota BKM rendah. Suatu alasan yang masuk akal juga.

Tetapi yang masih sedikit menghawatirkan adalah pemahaman mereka mengenai peran BKM ini. Masyarakat di kedua desa tersebut masih berpendapat bahwa peran BKM hanya mengelola uang BLM saja. Di Desa Kading, Relawan masih berfokus pada penggunaan uang BLM untuk memberikan kredit modal yang bunganya lebih murah dibandingkan dari sumber lain, atau memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia dengan membangun jaringan pipa, atau pendidikan ketrampilan untuk remaja putus sekolah. 

Di Desa Sanrobone bahkan mereka mengharap BKM dapat mengelola uang BLM secara langsung seperti halnya BKM yang telah dibentuk pada tahun 2001. Intinya adalah bahwa mereka kurang memperhatikan potensi-potensi sumber dana atau fisik yang tersedia di desanya yang dapat dimanfaatkan untuk program penanggulangan kemiskinan di desanya masing-masing. Artinya, untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya, mereka masih mengharapkan bantuan dari fihak luar, khususnya pemerintah. Faskel masih harus bekerja lebih keras lagi dalam memberikan pemahaman mengenai P2KP, khususnya peran dari BKM.

(Penulis: Didi Rukmana, TA Monev KMW 8 P2KP (2/1); Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.